Pelapor PBB: Hamas Bukan Pembunuh, tapi Gerakan Politik yang Sah

GAZA - Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, menekankan bahwa Hamas harus diakui sebagai gerakan politik yang sah, bukan sebagai kelompok pembunuh. Ia mencatat bahwa Hamas memainkan peran administratif dan pelayanan yang signifikan di Jalur Gaza, menegaskan bahwa organisasi tersebut berkuasa setelah memenangkan apa yang ia gambarkan sebagai pemilu paling demokratis di wilayah tersebut, tidak hanya di Palestina.

Albanese menunjukkan bahwa banyak individu mengulang narasi arus utama tentang Hamas tanpa pemahaman yang benar tentang perannya. Ia menyoroti bahwa gerakan tersebut telah mendirikan sekolah, lembaga publik, dan rumah sakit, memposisikan dirinya sebagai otoritas de facto di Gaza.

Menolak penggambaran Hamas hanya sebagai kelompok militan, Albanese menyatakan, "Hamas bukanlah sekelompok pembunuh atau pejuang bersenjata berat, seperti yang sering digambarkan dalam berbagai narasi."

Baca Juga: Siapkan Perang Jangka Panjang dengan Israel, Houthi Siagakan Persenjataan Canggih di Laut Merah

Pelapor PBB tersebut sebelumnya juga menuduh lebih dari 60 perusahaan internasional, termasuk perusahaan senjata dan teknologi terkemuka, memfasilitasi operasi militer Israel di Gaza dan mendukung permukiman di Tepi Barat.

Melansir Middle East Monitor, Albanese mencirikan situasi yang sedang berlangsung di Gaza sebagai "kampanye genosida," yang terutama didorong oleh motif keuntungan. Ia mendesak perusahaan-perusahaan untuk menghentikan hubungan bisnis mereka dengan Israel dan menuntut pertanggungjawaban para CEO mereka di bawah hukum humaniter internasional.

"Di saat nyawa melayang di Gaza dan Tepi Barat menghadapi eskalasi kekerasan, laporan ini menyoroti alasan krusial mengapa genosida Israel terus berlanjut: menguntungkan banyak pihak yang terlibat," ujarnya.

Sementara itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada hari Minggu memperingatkan bahwa Gaza menghadapi "kelaparan buatan manusia". dan menyerukan kembalinya sistem bantuan kemanusiaan yang dipimpin PBB di wilayah kantong Palestina, lapor kantor berita Anadolu.

Juliette Touma, direktur komunikasi UNRWA, mengatakan di perusahaan media sosial X: "Kita sangat, sangat dekat dengan hilangnya rasa kemanusiaan kolektif kita."

Touma mengatakan bencana kelaparan ini "sebagian besar dibentuk oleh upaya yang disengaja untuk menggantikan sistem kemanusiaan yang dikoordinasi PBB melalui 'GHF' [Yayasan Kemanusiaan Gaza] yang bermotif politik."

Ia menambahkan bahwa mekanisme alternatif Israel-Amerika "membawa dehumanisasi, kekacauan, dan kematian."

"Kita harus kembali ke sistem koordinasi dan distribusi terpadu yang dipimpin PBB berdasarkan hukum humaniter internasional," kata Touma, menekankan bahwa "kekejian ini harus diakhiri."

Pada hari Sabtu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa 11 warga Palestina lainnya, termasuk seorang anak, meninggal dunia akibat kelaparan, sehingga jumlah korban tewas akibat kelaparan menjadi 251 orang, termasuk 108 anak-anak, sejak Oktober 2023.

Kementerian tersebut menyatakan 26 warga Palestina tewas dan 175 lainnya luka-luka saat mencari bantuan, sehingga jumlah korban tewas saat mencari makanan dan bantuan menjadi 1.924 orang, dengan lebih dari 14.288 lainnya luka-luka sejak 27 Mei, ketika Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) mulai beroperasi.

Menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, tentara Israel telah melancarkan serangan brutal di Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan hampir 61.900 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Pengeboman yang gencar telah menghancurkan daerah kantong tersebut dan menyebabkan risiko kelaparan yang tinggi.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.