Myanmar Akan Gelar Pemilu pada Desember 2025

Tom Andrews, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, pada bulan Juni menuduh junta merancang "pemilu yang sia-sia" untuk memberikan legitimasi pada dirinya sendiri.

Andrews menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak pemilu agar "tidak membiarkan junta militer... lolos dari kecurangan ini".

Ribuan orang telah terbunuh di seluruh Myanmar sejak kudeta, yang telah menghancurkan perekonomian di sebagian besar negara dan meninggalkan kekosongan kemanusiaan.

Myanmar juga dilanda gempa bumi dahsyat pada bulan Maret dan pemotongan dana internasional, yang telah menempatkan orang-orang rentan dalam situasi yang menyedihkan dan berbahaya.

Junta akan "berkhayal" jika berpikir bahwa pemilu yang diadakan dalam situasi saat ini akan dianggap "sedikit kredibel", Human Rights Watch mengatakan kepada BBC awal tahun ini.

"Sebagai langkah awal menuju pemilu, mereka perlu mengakhiri kekerasan, membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang, dan mengizinkan semua partai politik untuk mendaftar dan berpartisipasi, alih-alih membubarkan partai oposisi," kata LSM tersebut.