Indonesia Hobi Beli Beragam Jet Tempur Bak Gado-gado, Strategi Pertahanannya Dianggap Tak Jelas
Minggu, 10 Agustus 2025 - 12:53 WIB
loading...
A
A
A
"Berkomitmen pada kesepakatan senjata baru yang mahal seperti KAAN atau Rafale, sementara tidak melakukan pembayaran dan mengurangi kontribusi untuk program KF-21, tidak hanya dapat melemahkan kepercayaan dengan mitra yang ada tetapi juga melemahkan daya tarik Indonesia di masa mendatang," jelas Pandie.
Selain itu, memilih pemasok senjata lebih dari sekadar keputusan teknis atau komersial, tetapi juga mengirimkan sinyal politik. Dengan terus mengeksplorasi kesepakatan senjata dengan berbagai kekuatan yang terkadang bersaing, Indonesia berisiko mengirimkan pesan yang kontradiktif kepada mitra strategisnya.
Prancis akan segera mengirimkan gelombang pertama jet tempur Rafale dan mungkin mengharapkan Indonesia untuk menyelaraskan diri dalam isu-isu strategis tertentu, terutama di Indo-Pasifik di mana Paris menginginkan kehadiran yang lebih besar.
Pada saat yang sama, mitra-mitra lain di Barat mungkin menafsirkan meningkatnya keterlibatan pertahanan Indonesia dengan Rusia atau China sebagai tanda-tanda pergeseran strategis—terutama di era persaingan kekuatan besar yang semakin ketat.
Sebagai negara yang secara historis non-blok yang beroperasi dalam lingkungan geopolitik dan keamanan yang semakin tidak menentu, Indonesia telah lama berupaya mempertahankan otonomi dalam urusan luar negerinya. "Namun, otonomi ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terkesan transaksional atau bahkan tidak dapat diandalkan," papar Pandie.
Menurutnya, semua ini menggarisbawahi masalah yang lebih luas—kurangnya koherensi strategis dalam perencanaan pertahanan Indonesia. Belum ada buku putih pertahanan yang diperbarui sejak 2015 untuk menetapkan prioritas yang jelas.
Selain itu, rencana modernisasinya, program Kekuatan Esensial Minimum, berakhir pada 2024 tanpa mencapai targetnya. Sebuah plan, Kekuatan Esensial Optimal, sedang dibahas tetapi detail pastinya belum diumumkan.
"Kesenjangan ini menciptakan kekosongan di mana akuisisi skala besar dilakukan tanpa landasan doktrinal yang jelas atau penilaian transparan terhadap nilai jangka panjang. Tanpa strategi panduan terpusat, pengadaan berisiko didorong oleh kalkulasi politik jangka pendek, atau lebih buruk lagi, preferensi pribadi alih-alih tujuan strategis," imbuh Pandie.
Selain itu, memilih pemasok senjata lebih dari sekadar keputusan teknis atau komersial, tetapi juga mengirimkan sinyal politik. Dengan terus mengeksplorasi kesepakatan senjata dengan berbagai kekuatan yang terkadang bersaing, Indonesia berisiko mengirimkan pesan yang kontradiktif kepada mitra strategisnya.
Prancis akan segera mengirimkan gelombang pertama jet tempur Rafale dan mungkin mengharapkan Indonesia untuk menyelaraskan diri dalam isu-isu strategis tertentu, terutama di Indo-Pasifik di mana Paris menginginkan kehadiran yang lebih besar.
Pada saat yang sama, mitra-mitra lain di Barat mungkin menafsirkan meningkatnya keterlibatan pertahanan Indonesia dengan Rusia atau China sebagai tanda-tanda pergeseran strategis—terutama di era persaingan kekuatan besar yang semakin ketat.
Sebagai negara yang secara historis non-blok yang beroperasi dalam lingkungan geopolitik dan keamanan yang semakin tidak menentu, Indonesia telah lama berupaya mempertahankan otonomi dalam urusan luar negerinya. "Namun, otonomi ini harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terkesan transaksional atau bahkan tidak dapat diandalkan," papar Pandie.
Menurutnya, semua ini menggarisbawahi masalah yang lebih luas—kurangnya koherensi strategis dalam perencanaan pertahanan Indonesia. Belum ada buku putih pertahanan yang diperbarui sejak 2015 untuk menetapkan prioritas yang jelas.
Selain itu, rencana modernisasinya, program Kekuatan Esensial Minimum, berakhir pada 2024 tanpa mencapai targetnya. Sebuah plan, Kekuatan Esensial Optimal, sedang dibahas tetapi detail pastinya belum diumumkan.
"Kesenjangan ini menciptakan kekosongan di mana akuisisi skala besar dilakukan tanpa landasan doktrinal yang jelas atau penilaian transparan terhadap nilai jangka panjang. Tanpa strategi panduan terpusat, pengadaan berisiko didorong oleh kalkulasi politik jangka pendek, atau lebih buruk lagi, preferensi pribadi alih-alih tujuan strategis," imbuh Pandie.
(mas)
Lihat Juga :
