Hizbullah: Keputusan Pemerintah Lebanon Lucuti Senjata Kelompok Non-Negara adalah Dosa Besar
Kamis, 07 Agustus 2025 - 21:00 WIB
loading...
Pendukung Hizbullah mengibarkan bendera kelompok itu di Lebanon. Foto/anadolu
A
A
A
BEIRUT - Kelompok Hizbullah Lebanon mengecam keputusan pemerintah melucuti senjata kelompok non-negara sebagai "dosa besar". Pernyataan tegas itu diungkap Hizbullah pada Rabu (6/8/2025), dilansir Anadolu.
"Pemerintah Perdana Menteri Nawaf Salam telah melakukan dosa besar dengan mengambil keputusan yang melucuti senjata perlawanan Lebanon terhadap musuh Israel," tegas pernyataan kelompok itu.
Salam mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintahnya telah memberi wewenang kepada militer untuk menyiapkan rencana konsolidasi senjata di bawah kendali negara pada akhir tahun ini.
Hizbullah mengatakan keputusan tersebut "melemahkan kemampuan Lebanon" menghadapi serangan Israel-Amerika Serikat (AS) yang sedang berlangsung dan memungkinkan Israel mencapai tujuannya di Lebanon setelah gagal mencapai rencananya melalui operasi militer.
"Oleh karena itu, kami akan memperlakukan keputusan ini seolah-olah tidak ada," tegas kelompok itu.
Hizbullah mengatakan keputusan pemerintah tersebut merupakan hasil dari "perintah Utusan AS Tom Barrack," yang sebelumnya telah mempresentasikan peta jalan bagi pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok tersebut.
Hizbullah mengatakan pihaknya terbuka untuk berdialog guna "membahas strategi keamanan nasional," mengakhiri serangan Israel, membebaskan tahanan, dan membangun kembali wilayah yang dilanda perang, "tetapi tidak di bawah agresi."
"Perjanjian tersebut harus terlebih dahulu dilaksanakan oleh pihak Israel," tegas Hizbullah. "Prioritas pemerintah haruslah pembebasan seluruh wilayah Lebanon dari pendudukan Israel, sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi menterinya."
Gerakan Amal, sekutu Hizbullah, menyebut keputusan pemerintah Lebanon prematur dan mendesak pihak berwenang untuk mengubah arah.
Kelompok tersebut mengatakan, “Pemerintah terburu-buru menawarkan lebih banyak konsesi gratis kepada musuh Israel melalui perjanjian baru."
Mereka menuntut pemerintah fokus pada "mengamankan gencatan senjata terlebih dahulu dan menghentikan mesin pembunuh Israel, yang sejauh ini telah menewaskan dan melukai ratusan warga sipil Lebanon."
Kelompok Syiah, yang dipimpin Ketua Parlemen Nabih Berri, menuduh pemerintah bertindak "bertentangan dengan sumpah jabatan presiden dan pernyataan menteri."
Mereka mengatakan sidang kabinet yang direncanakan pada hari Kamis seharusnya menjadi "kesempatan untuk memperbaiki arah dan memulihkan persatuan Lebanon."
Israel melancarkan operasi militer di Lebanon pada 8 Oktober 2023, yang meningkat menjadi perang skala penuh pada September 2024, menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai sekitar 17.000 orang.
Gencatan senjata dicapai pada bulan November, tetapi pasukan Israel telah melakukan serangan hampir setiap hari di Lebanon selatan, yang diklaim menargetkan aktivitas kelompok Hizbullah.
Berdasarkan gencatan senjata tersebut, Israel seharusnya menarik diri sepenuhnya dari Lebanon selatan pada 26 Januari, tetapi batas waktu diperpanjang hingga 18 Februari setelah Tel Aviv menolak mematuhinya. Israel masih mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan.
Baca juga: Profil Boston Consulting Group dan 8 Fakta Biaya Proyek Pemindahan Warga Gaza ke Somalia
"Pemerintah Perdana Menteri Nawaf Salam telah melakukan dosa besar dengan mengambil keputusan yang melucuti senjata perlawanan Lebanon terhadap musuh Israel," tegas pernyataan kelompok itu.
Salam mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintahnya telah memberi wewenang kepada militer untuk menyiapkan rencana konsolidasi senjata di bawah kendali negara pada akhir tahun ini.
Hizbullah mengatakan keputusan tersebut "melemahkan kemampuan Lebanon" menghadapi serangan Israel-Amerika Serikat (AS) yang sedang berlangsung dan memungkinkan Israel mencapai tujuannya di Lebanon setelah gagal mencapai rencananya melalui operasi militer.
"Oleh karena itu, kami akan memperlakukan keputusan ini seolah-olah tidak ada," tegas kelompok itu.
Hizbullah mengatakan keputusan pemerintah tersebut merupakan hasil dari "perintah Utusan AS Tom Barrack," yang sebelumnya telah mempresentasikan peta jalan bagi pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata kelompok tersebut.
Hizbullah mengatakan pihaknya terbuka untuk berdialog guna "membahas strategi keamanan nasional," mengakhiri serangan Israel, membebaskan tahanan, dan membangun kembali wilayah yang dilanda perang, "tetapi tidak di bawah agresi."
"Perjanjian tersebut harus terlebih dahulu dilaksanakan oleh pihak Israel," tegas Hizbullah. "Prioritas pemerintah haruslah pembebasan seluruh wilayah Lebanon dari pendudukan Israel, sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi menterinya."
Gerakan Amal, sekutu Hizbullah, menyebut keputusan pemerintah Lebanon prematur dan mendesak pihak berwenang untuk mengubah arah.
Kelompok tersebut mengatakan, “Pemerintah terburu-buru menawarkan lebih banyak konsesi gratis kepada musuh Israel melalui perjanjian baru."
Mereka menuntut pemerintah fokus pada "mengamankan gencatan senjata terlebih dahulu dan menghentikan mesin pembunuh Israel, yang sejauh ini telah menewaskan dan melukai ratusan warga sipil Lebanon."
Kelompok Syiah, yang dipimpin Ketua Parlemen Nabih Berri, menuduh pemerintah bertindak "bertentangan dengan sumpah jabatan presiden dan pernyataan menteri."
Mereka mengatakan sidang kabinet yang direncanakan pada hari Kamis seharusnya menjadi "kesempatan untuk memperbaiki arah dan memulihkan persatuan Lebanon."
Israel melancarkan operasi militer di Lebanon pada 8 Oktober 2023, yang meningkat menjadi perang skala penuh pada September 2024, menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai sekitar 17.000 orang.
Gencatan senjata dicapai pada bulan November, tetapi pasukan Israel telah melakukan serangan hampir setiap hari di Lebanon selatan, yang diklaim menargetkan aktivitas kelompok Hizbullah.
Berdasarkan gencatan senjata tersebut, Israel seharusnya menarik diri sepenuhnya dari Lebanon selatan pada 26 Januari, tetapi batas waktu diperpanjang hingga 18 Februari setelah Tel Aviv menolak mematuhinya. Israel masih mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan.
Baca juga: Profil Boston Consulting Group dan 8 Fakta Biaya Proyek Pemindahan Warga Gaza ke Somalia
(sya)
Lihat Juga :
