5 Fakta Perjanjian Rudal Nuklir yang Ditinggalkan Rusia, Salah Satunya Perang Dingin Akan Pecah Lagi

WASHINGTON - Rusia mengumumkan berhenti mematuhi perjanjian rudal nuklir yang telah berusia puluhan tahun dengan Amerika Serikat. Itu menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya perlombaan senjata ala Perang Dingin.

Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF), yang ditandatangani pada tahun 1987, telah memberlakukan moratorium pengerahan rudal jarak pendek dan menengah antara kekuatan militer terkemuka dunia.

Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2019, selama masa jabatan pertamanya. Rusia tetap menjadi bagian dari perjanjian tersebut hingga hari Senin. Rusia telah berjanji untuk tidak mengerahkan senjata semacam itu selama Washington tidak melakukannya – meskipun AS telah berulang kali menuduh Moskow melanggar pakta tersebut.

Langkah Rusia ini diambil beberapa hari setelah Trump memerintahkan penempatan ulang dua kapal selam nuklir sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya "komentar mengancam" yang dilontarkan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Trump telah meningkatkan tekanan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ia juga menargetkan India dengan tarif dan ancaman karena membeli minyak Rusia.

Sementara itu, utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dijadwalkan mengunjungi Moskow minggu ini sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia.

Jadi, mengapa Kremlin menarik diri dari perjanjian tersebut, dan apakah hal itu akan memengaruhi perjanjian pertahanan antara dua negara adidaya tersebut?

5 Fakta Perjanjian Rudal Nuklir yang Ditinggalkan Rusia, Salah Satunya Perang Dingin Akan Pecah Lagi

1. Perjanjian dari Zaman Uni Soviet

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden AS Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1987, yang mengakhiri kebuntuan perlombaan senjata Perang Dingin. Perjanjian ini melarang kepemilikan, produksi, atau uji coba rudal balistik dan jelajah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km (311 hingga 3.418 mil).

Melansir Al Jazeera, lebih dari 2.600 rudal dari kedua belah pihak dihancurkan sebagai bagian dari perjanjian yang mencakup hulu ledak nuklir dan konvensional. Perjanjian ini tidak mencakup senjata yang diluncurkan dari udara atau laut.

2. Adanya Pergerakan Rudal AS di Berbagai Wilayah

Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Senin menyebut pergerakan platform rudal AS di Eropa, Filipina, dan Australia sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Moskow.

“Karena situasi berkembang menuju pengerahan rudal jarak menengah dan pendek berbasis darat buatan AS di Eropa dan kawasan Asia-Pasifik, Kementerian Luar Negeri Rusia mencatat bahwa persyaratan untuk mempertahankan moratorium sepihak atas pengerahan senjata serupa telah hilang,” kata kementerian tersebut dalam pernyataannya.

Kementerian mengatakan bahwa Moskow akan mengakhiri moratorium untuk menjaga keseimbangan strategis dan melawan ancaman baru.

Medvedev, mantan presiden, mengatakan keputusan Rusia tersebut merupakan hasil dari “kebijakan anti-Rusia” negara-negara NATO.

“Ini adalah kenyataan baru yang harus diperhitungkan oleh semua lawan kita. Nantikan langkah-langkah selanjutnya,” tulisnya di X pada hari Senin.

Medvedev juga terlibat dalam perdebatan sengit di media sosial dengan Trump pekan lalu setelah presiden AS tersebut mengultimatum Rusia untuk mengakhiri perang dalam 10 hari.

Menanggapi hal ini, Trump pada hari Jumat memerintahkan pemindahan dua kapal selam nuklir ke "wilayah yang tepat".

Namun, Kremlin telah mendesak agar berhati-hati terhadap "retorika nuklir".

"Jelas bahwa kapal selam Amerika sudah bertugas tempur. Ini adalah proses yang sedang berlangsung, itu yang pertama," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada para wartawan.

"Namun secara umum, tentu saja, kami tidak ingin terlibat dalam kontroversi semacam itu dan tidak ingin mengomentarinya dengan cara apa pun," tambahnya. "Tentu saja, kami percaya bahwa setiap orang harus sangat, sangat berhati-hati dengan retorika nuklir."

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada bulan Desember telah memperingatkan terhadap apa yang disebutnya "tindakan destabilisasi" oleh AS dan sekutu NATO-nya.

Rusia juga mengancam akan menanggapi rencana penempatan rudal AS di Jerman mulai tahun 2026.

Baca Juga: Militer Ukraina Pekerjakan PSK untuk Jadi Agen Intelijen

3. Dipicu Tindakan Sepihak AS

AS menarik diri dari perjanjian INF pada tahun 2019 selama masa jabatan pertama Trump, dengan alasan ketidakpatuhan Rusia.

Trump menuduh Moskow melanggar perjanjian tersebut dengan mengembangkan dan mengerahkan sistem rudal Novator 9M729 berbasis darat berkemampuan nuklir, yang dijuluki SSC-X-8 oleh NATO. Moskow mengatakan jangkauan rudal tersebut (500 km) lebih pendek dari ambang batas yang ditetapkan dalam perjanjian tahun 1987.

Trump juga mengutip pengembangan rudal semacam itu oleh China, yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.

Di bawah mantan Presiden AS Barack Obama, pendahulu Trump, Washington telah bergerak untuk meningkatkan kemampuan militernya di Asia Pasifik guna melawan kekuatan militer China.

Namun, selama tujuh bulan pertama masa jabatannya, Trump sebagian besar disibukkan oleh perang tarifnya terhadap sekutu dan rival. Ia telah mencabut tarif tinggi yang dikenakannya terhadap China pada awal April, bahkan ketika sebuah laporan oleh badan intelijen AS pada bulan Maret mengatakan bahwa Beijing kini menjadi ancaman militer dan siber utama AS.

Dan dalam beberapa hari terakhir, ia mengalihkan perhatiannya ke Rusia, mencoba menekan Rusia untuk menyetujui gencatan senjata dengan Ukraina.

Barat yakin bahwa rudal balistik Oreshnik Rusia – yang ditembakkannya di Ukraina November lalu – melanggar perjanjian INF. Rudal tersebut memiliki jangkauan 500 km (311 mil). Pekan lalu, Putin mengumumkan penempatan rudal tersebut di Belarus, yang berbatasan dengan Ukraina sepanjang 1.084 km.

Rusia juga merombak doktrin nuklirnya tahun lalu, secara resmi menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir.

4. Perlombaan Senjata yang Terus Berlangsung seperti Perang Dingin

AS dan Uni Soviet – dua negara dengan militerisasi tertinggi saat itu – terlibat dalam perlombaan senjata hingga runtuhnya negara komunis tersebut pada tahun 1991.

Namun, kedua belah pihak menandatangani sejumlah perjanjian, seperti Perjanjian Rudal Anti-Balistik 1972 dan INF, sebagai bagian dari langkah-langkah pengendalian senjata.

Presiden George W. Bush menarik diri dari Perjanjian Rudal Anti-Balistik pada tahun 2002, yang bertujuan untuk mencegah Rusia dan AS menciptakan sistem pertahanan rudal.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump juga menarik diri dari Perjanjian Langit Terbuka 1992 pada tahun 2020. Dua tahun kemudian, Rusia mengikutinya, dengan menarik diri dari perjanjian yang memungkinkan negara-negara terbang di atas wilayah masing-masing untuk melakukan penerbangan observasi tanpa senjata.

5. Masih Banyak Perjanjian Senjata Lainnya

Perjanjian New START, yang merupakan singkatan dari "Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis", tetap menjadi perjanjian pengendalian senjata besar terakhir antara Rusia dan AS.

Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2010 membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan kedua negara. Perjanjian ini mulai berlaku pada Februari 2011.

Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua belah pihak berkomitmen untuk hal-hal berikut:

Menerapkan tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis dan maksimum 700 rudal dan pesawat pengebom jarak jauh.

Batas 800 rudal balistik antarbenua yang dikerahkan.

Masing-masing pihak dapat melakukan hingga 18 inspeksi terhadap situs senjata nuklir strategis setiap tahun untuk memastikan pihak lain tidak melanggar batasan perjanjian.

Namun pada tahun 2023, Putin mengumumkan bahwa Moskow menangguhkan partisipasinya dalam pakta tersebut, menuduh Washington tidak mematuhi ketentuan-ketentuannya dan mencoba merusak keamanan nasional Rusia. Perjanjian tersebut akan berakhir tahun depan.

Keputusan Rusia ini muncul beberapa bulan setelah AS berhenti bertukar data mengenai stok senjata nuklirnya berdasarkan Perjanjian START Baru.