5 Alasan Jepang Tak Akui Negara Palestina, Salah Satunya Loyal pada AS

JAKARTA - Jepang dikenal sebagai negara pencinta perdamaian, pendukung pembangunan global, dan pelopor diplomasi lunak. Namun di tengah gelombang solidaritas internasional terhadap Palestina, negeri sakura ini justru belum pernah secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Sikap ini membingungkan, terlebih karena Jepang secara konsisten memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, serta secara moral mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel–Palestina.

Mengapa Jepang, yang terkenal moderat dan humanis dalam urusan luar negeri, justru mengambil posisi abu-abu dalam isu kemerdekaan Palestina?

Baca Juga: 5 Negara Asia yang Tidak Mengakui Palestina sebagai Negara, Salah Satunya Tetangga

5 Alasan Jepang Tidak Akui Palestina sebagai Negara

1. Loyalitas Strategis ke Amerika Serikat

Sejak kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang menjadi sekutu erat Amerika Serikat (AS), baik secara militer, ekonomi, maupun politik. Hubungan ini bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan fondasi utama dari keamanan nasional Jepang.

AS adalah pendukung utama Israel, dan secara historis menolak pengakuan terhadap Palestina sebagai negara di luar kerangka perjanjian damai langsung.

Maka, pengakuan resmi terhadap Negara Palestina dari Jepang berisiko merusak hubungan dengan Washington, sebuah langkah yang tidak ingin diambil Tokyo, terutama di tengah ketegangan regional di Asia Timur dengan China dan Korea Utara.

Fakta tak terbantahkan adalah Jepang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS terbesar di Asia, dengan lebih dari 50.000 personel militer Amerika ditempatkan di sana.

2. Diplomasi Seimbang: Bantu Palestina, Tapi Rangkul Israel

Jepang memainkan peran aktif dalam pembangunan Palestina sejak tahun 1993. Bantuan Jepang untuk Palestina mencapai lebih dari USD2 miliar sejak proses perdamaian Oslo.

Program-program tersebut mencakup pembangunan sekolah, sistem sanitasi, dan dukungan untuk UNRWA (lembaga PBB yang menangani pengungsi Palestina).

Namun, Jepang juga menjaga hubungan erat dengan Israel, khususnya dalam sektor teknologi, sains, dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai perdagangan Jepang–Israel meningkat signifikan, dan investasi teknologi dari Tokyo ke Tel Aviv terus tumbuh.

Dengan kata lain, Jepang mengambil posisi "dua kaki": membantu rakyat Palestina secara kemanusiaan, namun tidak berani menyatakan dukungan politik eksplisit terhadap kenegaraan Palestina, agar tidak merusak relasi ekonomi dan intelijen dengan Israel.

3. Sikap Hati-Hati dalam Diplomasi Timur Tengah

Jepang bukanlah negara yang dikenal agresif dalam kebijakan luar negeri. Tokyo lebih memilih pendekatan diplomatik lunak dan menolak mengambil posisi dalam konflik yang dianggap belum memiliki konsensus internasional.

Konflik Israel–Palestina sangat kompleks, dengan dinamika politik yang berubah-ubah, dan Jepang lebih memilih menunggu hasil negosiasi bilateral langsung antara Israel dan Palestina. Dengan tidak mengakui Negara Palestina lebih awal, Jepang menghindari potensi konflik diplomatik dengan negara-negara Barat dan Timur Tengah secara bersamaan.

4. Ketiadaan Hubungan Diplomatik Formal dengan Palestina

Meskipun Palestina memiliki kantor perwakilan di Tokyo, yakni Palestinian General Mission, Jepang tidak memiliki kedutaan besar di Ramallah atau pun Gaza, dan tidak menempatkan duta besar secara khusus untuk urusan Palestina.

Ini menandakan bahwa secara teknis, Jepang belum menjalin hubungan kenegaraan penuh dengan Palestina, tidak seperti hubungannya dengan Israel yang sudah dibuka sejak tahun 1952.

Faktanya, Jepang termasuk dalam kelompok negara yang memberikan dukungan administratif dan bantuan tanpa status pengakuan kenegaraan Palestina.

5. Enggan Menghadapi Isu Politik Agama

Isu Palestina bukan hanya soal geopolitik, tetapi juga sarat muatan agama. Jepang, sebagai negara dengan tradisi sekuler yang kuat, berusaha menjauh dari politik yang menyangkut konflik agama.

Menyatakan dukungan terhadap Palestina secara eksplisit dapat dianggap berpihak pada satu blok agama, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip non-intervensi Jepang dalam konflik ideologis dan agama.

Meskipun hingga kini belum mengakui Palestina sebagai negara, Jepang tetap mendukung solusi dua negara berdasarkan resolusi PBB dan mendorong Israel agar menghentikan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat.

Dalam beberapa kesempatan, seperti saat agresi militer Israel ke Gaza, pemerintah Jepang menyuarakan keprihatinan mendalam dan menyerukan gencatan senjata. Namun, langkah-langkah ini masih bersifat simbolis, belum sampai pada pengakuan kenegaraan formal.