Perang Thailand-Kamboja Bisa Seret Pihak Luar, Tak Belajar dari Konflik Indonesia-Malaysia

Jum'at, 25 Juli 2025 - 13:23 WIB
loading...
Perang Thailand-Kamboja...
Pakar sebut perang Thailand-Kamboja berpotensi menyeret pihak luar. Pemerintah kedua negara juga dianggap tak belajar dari pertikaian yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Foto/Angkatan Darat Kerajaan Thailand
A A A
JAKARTA - Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, mengatakan perang Thailand-Kamboja saat ini berpotensi menyeret pihak luar. Menurutnya, kedua pemerintah negara itu tidak belajar dari pertikaian yang pernah terjadi antara Republik Indonesia (RI) dan Malaysia.

"Akar masalah itu pertama-tama karena peta perbatasan yang dibuat oleh Prancis," kata Teuku Rezasyah dalam "SINDO PRIME" SINDO TV.

"Namun, Prancis saat itu membuat petanya dalam konteks rivalitas antara Inggris, Prancis, dan Belanda di Asia Tenggara. Sehingga memaksakan perbatasan itu tanpa mengindahkan sosiolingustik, kerapatan hubungan kekerabatan, dan kedekatan spiritual antara penduduk di perbatasan," paparnya.

Baca Juga: Mengapa Thailand dan Kamboja Tiba-tiba Perang? Ini yang Sebenarnya Terjadi

"Hal ini juga dilakukan oleh Inggris dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Pemerintah Thailand dan Kamboja tidak belajar dari pertikaian yang telah terjadi antara Indonesia dan Malaysia sehingga terlambat membawa masalah ini ke International Court of Justice," paparnya.

Menurut Rezasyah, pemerintah kedua negara cenderung mengambil manfaat dari konflik perbatasan yang terjadi guna meningkatkan kredibilitas mereka masing-masing.

"Ini sangat berbahaya karena andalan kita adalah ASEAN. [ASEAN] itu adalah kawasan zone of peace, freedom, and neutrality. Di mana kita bisa menstabilkan negara dan konflik-konflik yang ada secara baik berdasarkan mekanisme consultation and consensus," kata Rezasyah.

Dia berharap ASEAN menyegerakan sebuah pertemuan daurat dari para menteri luar negeri. "Ini belajar dari pengalaman kita saat terjadinya krisis di Myanmar tahun 2021," ujarnya.

"Krisis ini [Thailand-Kamboja] berpotensi melibatkan negara-negara luar. Oleh karena itu, hendaknya kepala negara ASEAN memprakarsai sebuah konferensi tingkat tinggi," seru pakar dari Universitas Padjajaran tersebut.

Menurutnya, bisa saja terjadi masing-masing negara ASEAN membuat suatu statement yang mungkin netral tapi sedikit tendensius yang pada akhirnya bisa dianggap mendukung salah satu pihak yang terlibat konflik.

"Hendaknya pemimpin ASEAN mengingatkan. Kita ini mengandalkan zone of peace, freedom, and neutrality. Kita menolak campur tangan pihah-pihak luar langsung maupun tidak langsung atas krisis ini," terang Rezasyah.

Perang Thailand dan Kamboja yang pecah sejak Kamis telah menewaskan 14 orang di pihak Thailand hingga Jumat (25/7/2025).

Pertempuran terjadi sehari setelah ledakan ranjau darat di sepanjang perbatasan melukai lima tentara Thailand dan menyebabkan Bangkok menarik duta besarnya dari Kamboja serta mengusir utusan Kamboja untuk Thailand.

Pada hari Jumat, pejabat tinggi Kamboja di provinsi Oddar Meanchey, Jenderal Khov Ly, mengatakan pertempuran kembali terjadi dini hari di dekat kuil kuno Ta Muen Thom. Jurnalis Associated Press di dekat perbatasan melaporkan telah mendengar suara tembakan artileri sejak dini hari.

Pejabat itu juga mengatakan bahwa setidaknya empat warga sipil terluka dalam pertempuran hari Kamis di sana dan lebih dari 4.000 orang telah mengungsi dari desa-desa mereka di sepanjang perbatasan ke pusat-pusat evakuasi.

Eskalasi ini merupakan contoh langka konflik militer antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), meskipun Thailand sebelumnya pernah berselisih dengan Kamboja di perbatasan dan telah terlibat dalam pertempuran sporadis dengan negara tetangga di barat, Myanmar.

"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin dan menyelesaikan masalah apa pun melalui dialog," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq.
(mas)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Malaysia Tuntut Kompensasi...
Malaysia Tuntut Kompensasi Rp4,6 Triliun setelah Batal Dapatkan Rudal Canggih NSM Norwegia
Dosen Ini Donorkan Organnya...
Dosen Ini Donorkan Organnya untuk Selamatkan 5 Orang, Staf RS Berbaris Beri Penghormatan Terakhir
Pilot Australia Terbangkan...
Pilot Australia Terbangkan 2 Buronan Paling Dicari ke Indonesia via Penerbangan Gelap
10 Pesawat Militer Termahal...
10 Pesawat Militer Termahal di Dunia, Harga 7 Bomber B-2 Hampir Setara Anggaran MBG Indonesia
10 Negara dengan Harga...
10 Negara dengan Harga Bensin Termurah di Dunia, Ada yang Hanya Rp427 Per Liter
Viral! 3 PRT Indonesia...
Viral! 3 PRT Indonesia Dianiaya di Malaysia, 4 Majikan Ditangkap
Penerbitan Panda Bond...
Penerbitan Panda Bond Mundur ke Akhir Juli, Purbaya Incar Likuiditas Jumbo
Teken Perjanjian Damai...
Teken Perjanjian Damai dengan AS, Dubes Iran: InsyaAllah Kita Dapat Perdamaian Permanen di Kawasan
Ngeri! Suhu Paris Lebih...
Ngeri! Suhu Paris Lebih Panas daripada Makkah
Rekomendasi
Pertamina Siap Turunkan...
Pertamina Siap Turunkan Harga BBM secara Bertahap Mulai Awal Juli
Sejak 2023, Kabel Udara...
Sejak 2023, Kabel Udara Sepanjang 11 Kilometer di Jakarta Barat Direlokasi
10 Pemain Terkaya Piala...
10 Pemain Terkaya Piala Dunia 2026: Ronaldo Nomor 1
Berita Terkini
AS Kembali Serang Iran,...
AS Kembali Serang Iran, IRGC Balas Gempur Pasukan Amerika
Dunia Bantu Upaya Penyelamatan,...
Dunia Bantu Upaya Penyelamatan, Korban Tewas Gempa Venezuela Capai 589 Orang
Israel Melarang Seruan...
Israel Melarang Seruan Azan di Masjid Ibrahimi Hebron, Sudah Hari Kelima
Hizbullah Sergap Unit...
Hizbullah Sergap Unit Israel di Beit Yahoun, 4 Tentara Zionis Terluka
Pengadilan AS Hukum...
Pengadilan AS Hukum Warga Israel karena Curi Rahasia Dagang
Singapura Marah Kapalnya...
Singapura Marah Kapalnya Diserang di Selat Hormuz
Infografis
Syarat Penumpang dari...
Syarat Penumpang dari Luar Negeri Masuk ke Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved