Hamas Kaji Peta Baru Gaza dalam Negosiasi Gencatan Senjata dengan Israel

GAZA - Hamas dilaporkan sedang meninjau peta-peta baru yang disajikan oleh para mediator yang menguraikan kendali militer Israel di Jalur Gaza. Itu sebagai bagian dari negosiasi mengenai potensi gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan.

Kelompok perlawanan Palestina tersebut telah menerima peta-peta terbaru dari negara-negara mediasi yang menunjukkan wilayah-wilayah di Gaza masih berada di bawah kendali Israel, menurut sumber yang dekat dengan tim negosiasi di Qatar.

Peta-peta tersebut mencakup sebagian besar Beit Hanoun di utara, separuh Rafah, permukiman Huzaa dan Abasan di selatan Khan Younis, dan sebagian besar distrik Shujaiyya di Kota Gaza.

Sumber tersebut mengatakan kepada Anadolu bahwa Hamas telah memulai konsultasi internal untuk mengevaluasi peta-peta tersebut dan sedang berdiskusi dengan faksi-faksi Palestina lainnya.

Peta-peta sebelumnya menunjukkan Israel mempertahankan kendali militer penuh atas sebagian besar Beit Hanoun, Beit Lahiya, seluruh Rafah, sebagian besar Khan Younis, dan wilayah perbatasan -- proposal yang ditolak Hamas.

Hamas terus bersikeras untuk kembali ke garis penarikan yang disepakati pada bulan Januari, yang menyerukan penarikan mundur Israel antara 390 dan 1.100 meter (1.280 dan 3.609 kaki).

Menyikapi perkembangan terkini, media Israel melaporkan optimisme yang hati-hati bahwa kemajuan mungkin terjadi. Surat kabar Yediot Ahronot, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan perundingan tersebut, mengatakan ada "sinyal-sinyal yang menjanjikan bahwa kesepakatan dapat dicapai dalam dua minggu."

Namun, laporan tersebut mencatat bahwa Hamas masih ragu-ragu mengenai jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai imbalan atas setiap tawanan Israel.

Para mediator, khususnya Qatar, disebut-sebut memainkan peran kunci dalam mempersempit kesenjangan antara kedua belah pihak.

Namun, menurut lembaga penyiaran publik Israel, KAN, yang mengutip sumber-sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya, Hamas belum mengeluarkan tanggapan atas proposal terbaru tersebut.

Seorang pejabat Israel dilaporkan mengatakan, "Kami telah menunjukkan fleksibilitas, tetapi Hamas tidak merespons."

Seorang perwakilan dari salah satu negara mediator Arab, yang berbicara secara anonim kepada KAN, mengatakan bahwa "sebagian besar perselisihan mengenai pengerahan pasukan Israel telah diselesaikan," hanya menyisakan "beberapa masalah yang tersisa."

Baca Juga: NATO Ketar-ketir, Akankah BRICS Jadi Aliansi Militer?

Diplomat tersebut menggambarkan suasana tersebut sebagai "optimisme yang hati-hati."

Diplomat yang sama juga mengungkapkan bahwa dalam dua hari terakhir di Doha, negosiasi berfokus pada jumlah dan identitas tahanan Palestina yang akan dibebaskan dengan imbalan tawanan Israel.

Diplomat tersebut menyebutkan pertemuan baru-baru ini antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sebagai "titik balik penting" untuk memajukan perundingan.

Trump dilaporkan menyampaikan bahwa Washington "puas dengan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini."

Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan gencatan senjata 60 hari.

Proposal yang disusun oleh Qatar dan Mesir tersebut telah diserahkan kepada Hamas untuk ditinjau.

Hamas menanggapi secara positif, memberi tahu para mediator tentang kesediaannya untuk melanjutkan dan menyatakan kesiapannya untuk menegosiasikan pelaksanaan gencatan senjata.

Namun, pemerintah Israel awalnya menolak perubahan yang dibuat Hamas terhadap proposal Qatar, menyebutnya "tidak dapat diterima." Delegasi Israel tetap berangkat ke Doha untuk melanjutkan perundingan.

Negosiasi di Doha dilaporkan telah menyelesaikan banyak perselisihan utama, namun desakan Israel untuk mempertahankan pendudukannya di Koridor Morag, yang memisahkan Rafah dan Khan Younis, serta keberadaannya yang berkelanjutan di Rafah sendiri, masih menjadi titik perdebatan.