Abbas Tuntut Hamas Serahkan Gaza kepadanya Jika Perang Melawan Israel Berakhir
Selasa, 15 Juli 2025 - 10:21 WIB
loading...
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menuntut Hamas untuk menyerahkan kontrol Jalur Gaza kepadanya jika perangnya melawan Israel berakhir. Foto/Wikimedia Commons
A
A
A
GAZA - Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas telah menuntut kelompok Hamas untuk menyerahkan kontrol Jalur Gaza kepada PA jika perangnya melawan Israel berakhir. Tuntutan Abbas disampaikan dalam sebuah pertemuan di Yordania pada hari Minggu.
Abbas mengatakan kelompok perlawanan Palestina itu juga harus menyerahkan senjatanya kepada PA, terlibat dalam aktivitas politik sesuai dengan program Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan legitimasi internasional serta memastikan keberadaan satu rezim dan senjata yang sah di Jalur Gaza.
Pernyataan Abbas disampaikan selama pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Ibu Kota Yordania, Amman. Keduanya membahas perkembangan politik dan kemanusiaan terkini di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza, menurut sebuah unggahan di laman Facebook Kepresidenan Palestina, yang dikutip The New Arab, Selasa (15/7/2025).
Baca Juga: 6 Anak Gaza Tewas Diserang saat Ambil Air, Israel Salahkan Rudalnya Malfungsi
Abbas menekankan perlunya mencapai gencatan senjata segera di wilayah yang dilanda perang tersebut, di mana lebih dari 58.000 warga Palestina kini telah tewas, dan menyerukan pembebasan semua sandera Israel yang ditahan di Gaza dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel, serta masuknya bantuan kemanusiaan mendesak ke Gaza.
Menurut Abbas, satu-satunya solusi yang layak untuk krisis yang sedang berlangsung ini adalah penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan agar Negara Palestina memikul tanggung jawab penuhnya di sana, dengan dukungan efektif dari dunia Arab dan dunia internasional.
Dia juga menyerukan diakhirinya gerakan ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat dan penghentian serangan terhadap situs-situs keagamaan di wilayah Palestina yang diduduki.
Pada bulan April tahun ini, presiden Otoritas Palestina itu menuntut agar Hamas menyerahkan kendali atas Gaza, melucuti senjata, dan membebaskan sandera yang ditahan di Gaza.
Selama sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina, Abbas dengan kasar menyebut Hamas sebagai "anak anjing".
Partai Hamas dan Fatah telah berselisih dan terlibat dalam konflik politik selama hampir dua dekade, yang dipicu oleh kemenangan Hamas dalam pemilihan legislatif Palestina tahun 2006.
Hamas merebut kendali Gaza dari partai Fatah pimpinan Abbas pada tahun 2007 setelah Otoritas Palestina menghalangi mereka untuk menjalankan kekuasaan.
Namun, kedua kelompok tersebut telah melakukan upaya rekonsiliasi secara sporadis sejak saat itu.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa perundingan gencatan senjata tidak langsung antara Israel dan Hamas dapat mencapai terobosan "dalam seminggu".
"Semoga kita dapat menyelesaikannya dalam seminggu ke depan," ujarnya kepada para wartawan.
Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sependapat dengan Trump, mengatakan kepada para wartawan pada hari Minggu bahwa dia merasa "penuh harapan" mengenai perundingan gencatan senjata, dan mengatakan dia bermaksud untuk berbicara dengan mediator Qatar di sela-sela final Piala Dunia Antarklub FIFA, yang diadakan di Amerika Serikat.
Proposal yang sedang berlangsung tersebut mencakup gencatan senjata selama 60 hari yang akan mencakup pembebasan bertahap para sandera di Gaza, penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah tertentu di enklave pesisir tersebut, dan dimulainya kembali negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza untuk selamanya.
Namun, negosiasi terhenti karena penolakan Israel untuk menjamin penarikan penuh dari wilayah yang dilanda perang tersebut serta diakhirinya perang, yang telah berlangsung selama lebih dari 21 bulan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dituduh sengaja mengulur-ulur negosiasi dan memperpanjang perang, meskipun tiga dari empat warga Israel mendukung perjanjian dengan Hamas yang akan membebaskan semua tawanan sekaligus dengan imbalan diakhirinya serangan militer, menurut jajak pendapat yang disiarkan pada hari Jumat di Channel 12 Israel.
Sementara itu, usulan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, untuk membangun pusat interniran di Rafah, yang secara luas dianggap sebagai kamp konsentrasi, bagi warga Palestina di Gaza dilaporkan telah ditolak oleh Netanyahu dalam rapat kabinet yang menegangkan pada hari Minggu.
Netanyahu dilaporkan menuntut alternatif atas usulan tersebut menyusul dugaan keberatan dari militer Israel terhadap kamp tersebut, menurut laporan media lokal.
Usulan kamp konsentrasi Katz dipandang oleh banyak orang sebagai upaya untuk membersihkan Jalur Gaza dari penduduk Palestina.
Abbas mengatakan kelompok perlawanan Palestina itu juga harus menyerahkan senjatanya kepada PA, terlibat dalam aktivitas politik sesuai dengan program Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan legitimasi internasional serta memastikan keberadaan satu rezim dan senjata yang sah di Jalur Gaza.
Pernyataan Abbas disampaikan selama pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Ibu Kota Yordania, Amman. Keduanya membahas perkembangan politik dan kemanusiaan terkini di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza, menurut sebuah unggahan di laman Facebook Kepresidenan Palestina, yang dikutip The New Arab, Selasa (15/7/2025).
Baca Juga: 6 Anak Gaza Tewas Diserang saat Ambil Air, Israel Salahkan Rudalnya Malfungsi
Abbas menekankan perlunya mencapai gencatan senjata segera di wilayah yang dilanda perang tersebut, di mana lebih dari 58.000 warga Palestina kini telah tewas, dan menyerukan pembebasan semua sandera Israel yang ditahan di Gaza dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel, serta masuknya bantuan kemanusiaan mendesak ke Gaza.
Menurut Abbas, satu-satunya solusi yang layak untuk krisis yang sedang berlangsung ini adalah penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan agar Negara Palestina memikul tanggung jawab penuhnya di sana, dengan dukungan efektif dari dunia Arab dan dunia internasional.
Dia juga menyerukan diakhirinya gerakan ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat dan penghentian serangan terhadap situs-situs keagamaan di wilayah Palestina yang diduduki.
Pada bulan April tahun ini, presiden Otoritas Palestina itu menuntut agar Hamas menyerahkan kendali atas Gaza, melucuti senjata, dan membebaskan sandera yang ditahan di Gaza.
Selama sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina, Abbas dengan kasar menyebut Hamas sebagai "anak anjing".
Partai Hamas dan Fatah telah berselisih dan terlibat dalam konflik politik selama hampir dua dekade, yang dipicu oleh kemenangan Hamas dalam pemilihan legislatif Palestina tahun 2006.
Hamas merebut kendali Gaza dari partai Fatah pimpinan Abbas pada tahun 2007 setelah Otoritas Palestina menghalangi mereka untuk menjalankan kekuasaan.
Namun, kedua kelompok tersebut telah melakukan upaya rekonsiliasi secara sporadis sejak saat itu.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa perundingan gencatan senjata tidak langsung antara Israel dan Hamas dapat mencapai terobosan "dalam seminggu".
"Semoga kita dapat menyelesaikannya dalam seminggu ke depan," ujarnya kepada para wartawan.
Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sependapat dengan Trump, mengatakan kepada para wartawan pada hari Minggu bahwa dia merasa "penuh harapan" mengenai perundingan gencatan senjata, dan mengatakan dia bermaksud untuk berbicara dengan mediator Qatar di sela-sela final Piala Dunia Antarklub FIFA, yang diadakan di Amerika Serikat.
Proposal yang sedang berlangsung tersebut mencakup gencatan senjata selama 60 hari yang akan mencakup pembebasan bertahap para sandera di Gaza, penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah tertentu di enklave pesisir tersebut, dan dimulainya kembali negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza untuk selamanya.
Namun, negosiasi terhenti karena penolakan Israel untuk menjamin penarikan penuh dari wilayah yang dilanda perang tersebut serta diakhirinya perang, yang telah berlangsung selama lebih dari 21 bulan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dituduh sengaja mengulur-ulur negosiasi dan memperpanjang perang, meskipun tiga dari empat warga Israel mendukung perjanjian dengan Hamas yang akan membebaskan semua tawanan sekaligus dengan imbalan diakhirinya serangan militer, menurut jajak pendapat yang disiarkan pada hari Jumat di Channel 12 Israel.
Sementara itu, usulan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, untuk membangun pusat interniran di Rafah, yang secara luas dianggap sebagai kamp konsentrasi, bagi warga Palestina di Gaza dilaporkan telah ditolak oleh Netanyahu dalam rapat kabinet yang menegangkan pada hari Minggu.
Netanyahu dilaporkan menuntut alternatif atas usulan tersebut menyusul dugaan keberatan dari militer Israel terhadap kamp tersebut, menurut laporan media lokal.
Usulan kamp konsentrasi Katz dipandang oleh banyak orang sebagai upaya untuk membersihkan Jalur Gaza dari penduduk Palestina.
(mas)
Lihat Juga :
