Aliansi QUAD Pimpinan AS Desak Korut Lucuti Senjata Nuklir, Rezim Kim Jong-un Marah
Jum'at, 04 Juli 2025 - 09:22 WIB
loading...
Rezim Kim Jong-un marah setelah aliansi QUAD pimpinan AS mendesak Korea Utara melucuti senjata nuklirnya. Foto/KCNA
A
A
A
PYONGYANG - Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara (Korut) marah setelah aliansi QUAD (Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan India) mendesak Pyongyang melucuti senjata nuklirnya atau denuklirisasi total. Pyongyang tegaskan status Korut sebagai negara bersenjata nuklir tidak bisa diubah.
Kemarahan Korea Utara itu disampaikan Kementerian Luar Negeri-nya pada hari Jumat (4/7/2025), sebagaimana disiarkan KCNA.
Kementerian itu menyebut tindakan aliansi QUAD pimpinan Amerika sebagai "provokasi politik yang serius". "Amerika Serikat berusaha mengubah situasi yang ada secara sepihak di Semenanjung Korea dengan kekerasan atau cara yang memaksa," kata kementerian tersebut.
Baca Juga: Korea Utara Bela Iran, Sebut Agresi Israel Kejahatan Tak Termaafkan
"Kementerian Luar Negeri mengecam keras dan menolak tindakan jahat AS yang dengan jelas mengungkap niat permusuhannya yang tidak berubah-ubah terhadap Korea Utara," lanjut kementerian itu dengan menyatakan kekhawatiran serius atas konsekuensi negatif yang akan ditimbulkannya.
Menurut kementerian itu, Amerika Serikat mencampuri kedaulatan negara yang merdeka, memicu konfrontasi, dan menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan internasional, dengan mengeklaim Washington merupakan faktor risiko utama yang menghambat perdamaian dan keamanan di kawasan dan dunia.
"Tidak ada yang dapat mengubah posisi Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) sebagai negara bersenjata nuklir," imbuh kementerian itu, memperingatkan bahwa merupakan haknya untuk mengambil tindakan balasan yang tepat dan reflektif yang bersifat membela diri.
Sebelumnya, pada Selasa lalu, para menteri luar negeri dari aliansi QUAD mengecam program nuklir dan rudal Korea Utara dan menegaskan kembali dukungan untuk denuklirisasi Semenanjung Korea.
“Kami mengecam peluncuran yang tidak stabil oleh Korea Utara dengan menggunakan teknologi rudal balistik dan pengejaran senjata nuklirnya yang terus-menerus yang melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR),” kata para menteri tersebut dalam pernyataan bersama setelah menggelar pertemuan di Washington.
Pernyataan tersebut menegaskan kembali komitmen QUAD untuk denuklirisasi, mendesak Pyongyang untuk mematuhi semua kewajibannya berdasarkan UNSCR.
Keempat menteri luar negeri itu juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kegiatan pembiayaan ilegal Korea Utara, termasuk pencurian mata uang kripto dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, yang menurut mereka mendanai program senjata pemusnah massal dan rudal balistik rezim tersebut.
“Kami mendesak semua negara anggota PBB untuk mematuhi kewajiban internasional mereka berdasarkan UNSCR untuk menerapkan sanksi, termasuk larangan transfer ke Korea Utara atau pengadaan dari Korea Utara semua senjata dan materi terkait,” imbuh para menteri QUAD.
Kendati demikian, pernyataan bersama empat menteri luar negeri QUAD itu sebenarnya tidak menyebutkan nama Korea Utara secara langsung terkait desakan denuklirisasi.
“Meskipun Korea Utara mungkin bukan fokus utama saat ini, pencantumannya dalam pernyataan tersebut masih bermakna karena menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar dan memungkinkan pemantauan berkelanjutan,” kata Min Tae-eun, seorang peneliti di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional, kepada NK News.
Min berpendapat bahwa fokus strategis AS sejalan dengan pandangan bahwa China adalah ancaman utama dan ditujukan pada kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan, bukan hanya pada Korea Utara.
“Meskipun AS menekan Iran untuk menghentikan program nuklirnya, menerapkan tekanan serupa kepada Korea Utara mungkin konsisten dalam konteks itu, tetapi sulit untuk melihat Korea Utara sebagai fokus utama upaya tekanan AS," paparnya.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menekankan bahwa China, bukan Korea Utara, merupakan ancaman terbesar bagi kepentingan AS di kawasan tersebut, dengan para pejabat menyampaikan rencana untuk mengalihkan misi Pasukan AS di Korea (USFK) untuk melawan Beijing.
Bulan lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce juga menegaskan kembali komitmennya untuk denuklirisasi penuh DPRK setelah serangan AS terhadap situs nuklir Iran.
Sebelumnya pada bulan Juni, NK News melaporkan bahwa diplomat Korea Utara di markas besar PBB di New York telah berulang kali menolak untuk menerima surat dari Trump kepada Kim Jong-un yang dimaksudkan untuk memulai kembali dialog.
Trump melabeli Korea Utara sebagai “kekuatan nuklir” hanya beberapa jam setelah diambil sumpah jabatannya, yang menandakan kemungkinan adanya perubahan dalam cara pemerintah memandang DPRK.
Kemarahan Korea Utara itu disampaikan Kementerian Luar Negeri-nya pada hari Jumat (4/7/2025), sebagaimana disiarkan KCNA.
Kementerian itu menyebut tindakan aliansi QUAD pimpinan Amerika sebagai "provokasi politik yang serius". "Amerika Serikat berusaha mengubah situasi yang ada secara sepihak di Semenanjung Korea dengan kekerasan atau cara yang memaksa," kata kementerian tersebut.
Baca Juga: Korea Utara Bela Iran, Sebut Agresi Israel Kejahatan Tak Termaafkan
"Kementerian Luar Negeri mengecam keras dan menolak tindakan jahat AS yang dengan jelas mengungkap niat permusuhannya yang tidak berubah-ubah terhadap Korea Utara," lanjut kementerian itu dengan menyatakan kekhawatiran serius atas konsekuensi negatif yang akan ditimbulkannya.
Menurut kementerian itu, Amerika Serikat mencampuri kedaulatan negara yang merdeka, memicu konfrontasi, dan menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan internasional, dengan mengeklaim Washington merupakan faktor risiko utama yang menghambat perdamaian dan keamanan di kawasan dan dunia.
"Tidak ada yang dapat mengubah posisi Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) sebagai negara bersenjata nuklir," imbuh kementerian itu, memperingatkan bahwa merupakan haknya untuk mengambil tindakan balasan yang tepat dan reflektif yang bersifat membela diri.
Sebelumnya, pada Selasa lalu, para menteri luar negeri dari aliansi QUAD mengecam program nuklir dan rudal Korea Utara dan menegaskan kembali dukungan untuk denuklirisasi Semenanjung Korea.
“Kami mengecam peluncuran yang tidak stabil oleh Korea Utara dengan menggunakan teknologi rudal balistik dan pengejaran senjata nuklirnya yang terus-menerus yang melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR),” kata para menteri tersebut dalam pernyataan bersama setelah menggelar pertemuan di Washington.
Pernyataan tersebut menegaskan kembali komitmen QUAD untuk denuklirisasi, mendesak Pyongyang untuk mematuhi semua kewajibannya berdasarkan UNSCR.
Keempat menteri luar negeri itu juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kegiatan pembiayaan ilegal Korea Utara, termasuk pencurian mata uang kripto dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, yang menurut mereka mendanai program senjata pemusnah massal dan rudal balistik rezim tersebut.
“Kami mendesak semua negara anggota PBB untuk mematuhi kewajiban internasional mereka berdasarkan UNSCR untuk menerapkan sanksi, termasuk larangan transfer ke Korea Utara atau pengadaan dari Korea Utara semua senjata dan materi terkait,” imbuh para menteri QUAD.
Kendati demikian, pernyataan bersama empat menteri luar negeri QUAD itu sebenarnya tidak menyebutkan nama Korea Utara secara langsung terkait desakan denuklirisasi.
“Meskipun Korea Utara mungkin bukan fokus utama saat ini, pencantumannya dalam pernyataan tersebut masih bermakna karena menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar dan memungkinkan pemantauan berkelanjutan,” kata Min Tae-eun, seorang peneliti di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional, kepada NK News.
Min berpendapat bahwa fokus strategis AS sejalan dengan pandangan bahwa China adalah ancaman utama dan ditujukan pada kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan, bukan hanya pada Korea Utara.
“Meskipun AS menekan Iran untuk menghentikan program nuklirnya, menerapkan tekanan serupa kepada Korea Utara mungkin konsisten dalam konteks itu, tetapi sulit untuk melihat Korea Utara sebagai fokus utama upaya tekanan AS," paparnya.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menekankan bahwa China, bukan Korea Utara, merupakan ancaman terbesar bagi kepentingan AS di kawasan tersebut, dengan para pejabat menyampaikan rencana untuk mengalihkan misi Pasukan AS di Korea (USFK) untuk melawan Beijing.
Bulan lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce juga menegaskan kembali komitmennya untuk denuklirisasi penuh DPRK setelah serangan AS terhadap situs nuklir Iran.
Sebelumnya pada bulan Juni, NK News melaporkan bahwa diplomat Korea Utara di markas besar PBB di New York telah berulang kali menolak untuk menerima surat dari Trump kepada Kim Jong-un yang dimaksudkan untuk memulai kembali dialog.
Trump melabeli Korea Utara sebagai “kekuatan nuklir” hanya beberapa jam setelah diambil sumpah jabatannya, yang menandakan kemungkinan adanya perubahan dalam cara pemerintah memandang DPRK.
(mas)
Lihat Juga :
