BREAKING NEWS! Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra Diberhentikan
Selasa, 01 Juli 2025 - 15:31 WIB
loading...
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Foto/X
A
A
A
BANGKOK - Mahkamah Konstitusi Thailand menskors Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada hari Selasa (1/7/2025) sambil menunggu penyelidikan etika atas kebocoran panggilan telepon dengan seorang pemimpin senior Kamboja. Para hakim memberikan suara bulat pada hari Selasa untuk menerima petisi yang menuduhnya melakukan pelanggaran etika.
Para hakim memberikan suara 7 berbanding 2 untuk menskorsnya dari tugasnya sebagai perdana menteri.
Pengadilan memberi Paetongtarn waktu 15 hari untuk memberikan bukti yang mendukung kasusnya.
Paetongtarn menghadapi ketidakpuasan yang semakin besar atas penanganannya terhadap sengketa perbatasan terbaru dengan Kamboja, yang melibatkan konfrontasi bersenjata pada tanggal 28 Mei yang menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas.
Kebocoran panggilan telepon saat ia terlibat dalam diplomasi dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen memicu serangkaian keluhan dan protes publik.
Paetongtarn mengambil posisi menteri kebudayaan selain perdana menteri dalam Kabinet yang baru, meskipun masih belum jelas apakah ia dapat mengambil sumpah untuk tetap memegang peran tersebut.
Kemarahan atas panggilan tersebut sebagian besar berkisar pada komentar Paetongtarn terhadap seorang komandan tentara regional yang vokal dan upayanya yang dianggap dapat menenangkan Hun Sen untuk meredakan ketegangan di perbatasan.
Ribuan pengunjuk rasa konservatif yang condong ke nasionalis berunjuk rasa di pusat kota Bangkok pada hari Sabtu untuk menuntut pengunduran diri Paetongtarn.
Paetongtarn juga menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika oleh Kantor Komisi Anti-Korupsi Nasional, yang keputusannya juga dapat menyebabkan pemecatannya.
Mahkamah Konstitusi tahun lalu memberhentikan pendahulunya atas pelanggaran etika. Pengadilan Thailand, khususnya Mahkamah Konstitusi, dipandang sebagai benteng dari pendirian kaum royalis, yang telah menggunakan mereka dan badan-badan yang secara nominal independen seperti Komisi Pemilihan Umum untuk melumpuhkan atau menenggelamkan lawan politik.
Para hakim memberikan suara 7 berbanding 2 untuk menskorsnya dari tugasnya sebagai perdana menteri.
Pengadilan memberi Paetongtarn waktu 15 hari untuk memberikan bukti yang mendukung kasusnya.
Paetongtarn menghadapi ketidakpuasan yang semakin besar atas penanganannya terhadap sengketa perbatasan terbaru dengan Kamboja, yang melibatkan konfrontasi bersenjata pada tanggal 28 Mei yang menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas.
Kebocoran panggilan telepon saat ia terlibat dalam diplomasi dengan Ketua Senat Kamboja Hun Sen memicu serangkaian keluhan dan protes publik.
Paetongtarn mengambil posisi menteri kebudayaan selain perdana menteri dalam Kabinet yang baru, meskipun masih belum jelas apakah ia dapat mengambil sumpah untuk tetap memegang peran tersebut.
Kemarahan atas panggilan tersebut sebagian besar berkisar pada komentar Paetongtarn terhadap seorang komandan tentara regional yang vokal dan upayanya yang dianggap dapat menenangkan Hun Sen untuk meredakan ketegangan di perbatasan.
Ribuan pengunjuk rasa konservatif yang condong ke nasionalis berunjuk rasa di pusat kota Bangkok pada hari Sabtu untuk menuntut pengunduran diri Paetongtarn.
Paetongtarn juga menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran etika oleh Kantor Komisi Anti-Korupsi Nasional, yang keputusannya juga dapat menyebabkan pemecatannya.
Mahkamah Konstitusi tahun lalu memberhentikan pendahulunya atas pelanggaran etika. Pengadilan Thailand, khususnya Mahkamah Konstitusi, dipandang sebagai benteng dari pendirian kaum royalis, yang telah menggunakan mereka dan badan-badan yang secara nominal independen seperti Komisi Pemilihan Umum untuk melumpuhkan atau menenggelamkan lawan politik.
(mas)
Lihat Juga :
