Dari Sudan hingga Kenya: Jejak Senyap Militer Swasta China

Secara paralel, China menggunakan perusahaan-perusahaan ini untuk mengekspor model pemerintahan yang lebih mementingkan stabilitas rezim ketimbang akuntabilitas demokratis. PMCs memperkuat norma bahwa keamanan didahulukan, hak-hak menyusul.

"Model ini meredam perlawanan politik, menekan masyarakat sipil, dan membantu menggeser posisi politik pemerintah tuan rumah agar selaras dengan cara pandang Beijing," ujar Mehta.

Model PMC juga memberikan celah untuk menyangkal. Jika timbul kontroversi, pejabat China bisa membantah keterlibatan dan mengklaim bahwa tindakan tersebut murni dilakukan oleh aktor swasta. Ini menjadikan PMCs alat ideal dalam apa yang dikenal sebagai grey-zone warfare—intervensi non-militer yang mempengaruhi hasil politik tanpa menanggung biaya diplomatik konvensional.

Kehadiran PMCs China di berbagai wilayah Afrika dan Asia harus memaksa kita untuk memikirkan ulang definisi intervensi pada era modern. Jika PMCs Barat selama ini diawasi ketat atas pelanggaran mereka, PMCs China justru luput dari pengamatan. Aktivitas mereka layak mendapat perhatian serius, bukan hanya karena risiko pelanggaran HAM, tapi juga karena mereka mewakili bentuk geopolitik tersembunyi yang berbahaya.

Menurut Mehta, Beijing tidak semata-mata melindungi aset ekonominya; mereka sedang mengamankan pengaruh, membentuk sistem politik, dan menyusup ke dalam struktur keamanan negara-negara lain.

Bagi negara-negara berkembang, tantangannya besar. Menerima keberadaan PMCs China, kata Mehta, mungkin memberikan stabilitas dan keuntungan ekonomi jangka pendek, namun dengan risiko mengorbankan otonomi politik dan kebebasan sipil.

"Tanpa kerangka regulasi yang kuat, transparansi, dan tekanan internasional, perusahaan-perusahaan ini akan terus beroperasi dalam bayang-bayang hukum, mengubah dinamika internal negara rapuh demi kepentingan strategis asing," pungkas Mehta.