Siapa Garda Nasional AS yang Jadi Polemik dalam Penanganan Kerusuhan di Los Angeles?
Selasa, 10 Juni 2025 - 11:40 WIB
loading...
A
A
A
Kapan presiden memfederalisasi Garda Nasional di masa lalu? Pada tahun 1957, Presiden Dwight D Eisenhower memfederalisasi Garda Nasional Arkansas untuk menghapus segregasi di sekolah umum setelah putusan Mahkamah Agung AS dalam kasus Brown v Board of Education, yang menetapkan bahwa segregasi rasial di sekolah umum adalah ilegal.
Pada tahun 1992, Gubernur California Pete Wilson dan Presiden George HW Bush, keduanya dari Partai Republik, mengerahkan Garda Nasional untuk meredakan kerusuhan di Los Angeles. Protes, penjarahan, penyerangan, dan pembakaran terjadi setelah empat petugas polisi yang terekam memukuli Rodney King, seorang pria Afrika-Amerika, selama 15 menit dibebaskan dari tuduhan kekerasan berlebihan.
Presiden dapat menghindari hal ini dengan menggunakan Undang-Undang Pemberontakan tahun 1807, yang memberikan wewenang kepada presiden AS untuk mengerahkan militer guna meredam pemberontakan.
Pada tahun 1965, Presiden Lyndon B Johnson menerapkan undang-undang tersebut dan mengerahkan Garda Nasional untuk melindungi pengunjuk rasa hak-hak sipil di Alabama. Ia melakukannya tanpa melibatkan Gubernur Alabama George Wallace, seorang yang dikenal sebagai penganut segregasi. Sebelum hari Sabtu, ini adalah terakhir kalinya seorang presiden AS mengerahkan Garda Nasional tanpa persetujuan gubernur.
Pada hari Sabtu, alih-alih menggunakan Undang-Undang Pemberontakan, Trump menggunakan hukum federal serupa, yang disebut kewenangan Judul 10, untuk mengerahkan Garda Nasional California tanpa persetujuan Newsom.
Pada tahun 1992, Gubernur California Pete Wilson dan Presiden George HW Bush, keduanya dari Partai Republik, mengerahkan Garda Nasional untuk meredakan kerusuhan di Los Angeles. Protes, penjarahan, penyerangan, dan pembakaran terjadi setelah empat petugas polisi yang terekam memukuli Rodney King, seorang pria Afrika-Amerika, selama 15 menit dibebaskan dari tuduhan kekerasan berlebihan.
7. Tak Boleh Penegakan Hukum Sipil
Undang-Undang Posse Comitatus tahun 1878 secara umum melarang Garda Nasional dan cabang militer AS lainnya digunakan dalam penegakan hukum sipil.Presiden dapat menghindari hal ini dengan menggunakan Undang-Undang Pemberontakan tahun 1807, yang memberikan wewenang kepada presiden AS untuk mengerahkan militer guna meredam pemberontakan.
Pada tahun 1965, Presiden Lyndon B Johnson menerapkan undang-undang tersebut dan mengerahkan Garda Nasional untuk melindungi pengunjuk rasa hak-hak sipil di Alabama. Ia melakukannya tanpa melibatkan Gubernur Alabama George Wallace, seorang yang dikenal sebagai penganut segregasi. Sebelum hari Sabtu, ini adalah terakhir kalinya seorang presiden AS mengerahkan Garda Nasional tanpa persetujuan gubernur.
Pada hari Sabtu, alih-alih menggunakan Undang-Undang Pemberontakan, Trump menggunakan hukum federal serupa, yang disebut kewenangan Judul 10, untuk mengerahkan Garda Nasional California tanpa persetujuan Newsom.
(ahm)
Lihat Juga :
