Israel Terus Hambat Upaya Mewujudkan Negara Palestina
Minggu, 01 Juni 2025 - 18:20 WIB
loading...
A
A
A
Israel telah mempercepat pembangunan permukiman dalam beberapa tahun terakhir — jauh sebelum serangan teroris Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang memicu perang di Gaza. Permukiman tersebut telah membatasi warga Palestina di wilayah yang semakin sempit di Tepi Barat dan membuat prospek pembentukan negara merdeka yang layak menjadi semakin jauh.
Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut langkah tersebut sebagai "eskalasi yang berbahaya" dan menuduh Israel telah membawa wilayah tersebut ke dalam "siklus kekerasan dan ketidakstabilan."
"Pemerintah Israel yang ekstremis ini berusaha dengan segala cara untuk mencegah pembentukan negara Palestina yang merdeka," kata juru bicara tersebut, Nabil Abu Rudeineh, kepada kantor berita Reuters.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas — kelompok yang oleh AS dan Israel telah ditetapkan sebagai teroris yang menguasai Gaza — menuduh Israel melakukan "percepatan upaya untuk melakukan Yahudisasi tanah Palestina sebagai bagian dari proyek aneksasi yang eksplisit."
"Ini merupakan tantangan yang kurang ajar terhadap keinginan internasional dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata kelompok militan Palestina tersebut.
Sekutu Barat, Yordania, juga mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan ilegal, dan mengatakan bahwa tindakan tersebut "merusak prospek perdamaian dengan memperkuat pendudukan." Kementerian luar negeri Yordania memperingatkan bahwa "tindakan sepihak tersebut semakin mengikis kelangsungan solusi dua negara dengan menghalangi pembentukan negara Palestina yang berdaulat."
Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, mengecam keputusan tersebut sebagai "rintangan yang disengaja bagi kenegaraan Palestina," dengan mengatakan bahwa permukiman "membahayakan solusi dua negara, dan tidak melindungi Israel." Warga Palestina berdiri saat mereka dihalangi oleh tentara Israel untuk memasuki kamp pengungsi Tulkarm untuk mengambil barang-barang mereka, di Tepi Barat yang diduduki Israel, 26 Mei 2025.
Melansir CBS News, selama masa jabatan pertamanya, pemerintahan Presiden Trump memutuskan hubungan dengan kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade dengan mendukung klaim Israel atas wilayah yang direbut dengan paksa dan mengambil langkah-langkah untuk melegitimasi permukiman tersebut. Mantan Presiden Joe Biden, seperti sebagian besar pendahulunya menentang permukiman tersebut tetapi tidak memberikan banyak tekanan kepada Israel untuk mengekang pertumbuhannya.
Pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan tahun lalu bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah melanggar hukum dan menyerukan agar hal itu diakhiri, dan pembangunan permukiman segera dihentikan.
Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut langkah tersebut sebagai "eskalasi yang berbahaya" dan menuduh Israel telah membawa wilayah tersebut ke dalam "siklus kekerasan dan ketidakstabilan."
"Pemerintah Israel yang ekstremis ini berusaha dengan segala cara untuk mencegah pembentukan negara Palestina yang merdeka," kata juru bicara tersebut, Nabil Abu Rudeineh, kepada kantor berita Reuters.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas — kelompok yang oleh AS dan Israel telah ditetapkan sebagai teroris yang menguasai Gaza — menuduh Israel melakukan "percepatan upaya untuk melakukan Yahudisasi tanah Palestina sebagai bagian dari proyek aneksasi yang eksplisit."
"Ini merupakan tantangan yang kurang ajar terhadap keinginan internasional dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata kelompok militan Palestina tersebut.
Sekutu Barat, Yordania, juga mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan ilegal, dan mengatakan bahwa tindakan tersebut "merusak prospek perdamaian dengan memperkuat pendudukan." Kementerian luar negeri Yordania memperingatkan bahwa "tindakan sepihak tersebut semakin mengikis kelangsungan solusi dua negara dengan menghalangi pembentukan negara Palestina yang berdaulat."
Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, mengecam keputusan tersebut sebagai "rintangan yang disengaja bagi kenegaraan Palestina," dengan mengatakan bahwa permukiman "membahayakan solusi dua negara, dan tidak melindungi Israel." Warga Palestina berdiri saat mereka dihalangi oleh tentara Israel untuk memasuki kamp pengungsi Tulkarm untuk mengambil barang-barang mereka, di Tepi Barat yang diduduki Israel, 26 Mei 2025.
Melansir CBS News, selama masa jabatan pertamanya, pemerintahan Presiden Trump memutuskan hubungan dengan kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade dengan mendukung klaim Israel atas wilayah yang direbut dengan paksa dan mengambil langkah-langkah untuk melegitimasi permukiman tersebut. Mantan Presiden Joe Biden, seperti sebagian besar pendahulunya menentang permukiman tersebut tetapi tidak memberikan banyak tekanan kepada Israel untuk mengekang pertumbuhannya.
Pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan tahun lalu bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah melanggar hukum dan menyerukan agar hal itu diakhiri, dan pembangunan permukiman segera dihentikan.
Lihat Juga :
