87 Mahasiswa Indonesia Terancam Diusir dari Universitas Harvard, Ini Respons Kemlu

“Pemerintahan ini meminta Harvard bertanggung jawab atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China di kampusnya,” ungkap surat itu.

Pencabutan sertifikasi SEVP Harvard dapat memengaruhi hampir 6.800 mahasiswa internasional yang saat ini terdaftar di kampus Cambridge, Massachusetts, yang mencakup sekitar 27% dari jumlah mahasiswa tahun 2024-2025.

“Merupakan hak istimewa, bukan hak asasi, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari pembayaran biaya kuliah yang lebih tinggi untuk membantu menambah dana abadi mereka yang bernilai miliaran dolar,” imbuh Noem.

Harvard telah mengecam keputusan tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum dan merupakan tindakan pembalasan politik. Menurut pihak universitas, tindakan pemerintahan tersebut menimbulkan kerugian serius bagi misi akademis dan reputasi global universitas tersebut.

"Kami berkomitmen penuh mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional, yang berasal dari lebih dari 140 negara dan memperkaya Universitas, dan negara ini, tak terkira," papar juru bicara Harvard Jason Newton.

Perselisihan tersebut menandai peningkatan besar dalam kampanye tekanan pemerintahan Trump terhadap universitas-universitas elite, di tengah reaksi politik yang berkembang atas penanganan mereka terhadap protes mahasiswa pro-Palestina.

Setelah Harvard menolak tuntutan federal dan berjanji menangani masalah internal dengan ketentuannya sendiri, pemerintahan membekukan USD2,2 miliar dalam pendanaan federal untuk universitas, bagian dari tinjauan yang lebih luas atas hampir USD9 miliar dalam hibah publik yang diberikan kepada Harvard dan lembaga penelitian afiliasinya.