Libya Dapat Kompensasi Miliaran Dolar Jika Tampung 1 Juta Warga Palestina
Sabtu, 17 Mei 2025 - 16:25 WIB
loading...
Donald Trump merencanakan pemindahan satu juta warga Gaza ke Libya. Foto/X/@GaZaVoice7th
A
A
A
GAZA - Pemerintahan Donald Trump sedang menyusun rencana untuk merelokasi secara permanen hingga 1 juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke Libya.
Rencana tersebut sedang dipertimbangkan dengan serius sehingga pemerintah telah membahasnya dengan para pemimpin Libya, dua orang yang mengetahui langsung rencana tersebut dan seorang mantan pejabat AS mengatakan kepada NBC. Sebagai imbalan atas pemukiman kembali warga Palestina, pemerintah berpotensi mencairkan dana miliaran dolar ke Libya yang dibekukan AS lebih dari satu dekade lalu, kata ketiga orang tersebut.
Belum ada kesepakatan akhir yang dicapai, dan Israel terus diberi tahu tentang diskusi pemerintah, kata ketiga sumber yang sama.
Departemen Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi beberapa permintaan komentar sebelum artikel ini diterbitkan. Setelah publikasi, seorang juru bicara mengatakan kepada NBC News, "laporan-laporan ini tidak benar."
"Situasi di lapangan tidak dapat dipertahankan untuk rencana semacam itu. Rencana semacam itu tidak dibahas dan tidak masuk akal," kata juru bicara tersebut.
Basem Naim, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan bahwa Hamas, kelompok pejuang yang ditetapkan AS yang telah menguasai Gaza, tidak mengetahui adanya diskusi tentang pemindahan warga Palestina ke Libya.
“Orang Palestina sangat mengakar di tanah air mereka, sangat berkomitmen pada tanah air dan mereka siap berjuang sampai akhir dan mengorbankan apa pun untuk mempertahankan tanah mereka, tanah air mereka, keluarga mereka, dan masa depan anak-anak mereka,” kata Naim menanggapi pertanyaan dari NBC News.
“[Orang Palestina] adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk memutuskan bagi orang Palestina, termasuk Gaza dan warga Gaza, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.”
Perwakilan pemerintah Israel menolak berkomentar.
Libya telah diganggu oleh ketidakstabilan dan faksi-faksi politik yang bertikai selama hampir 14 tahun sejak perang saudara pecah di negara itu dan diktator lamanya, Moammar Gadhafi, digulingkan. Libya berjuang untuk mengurus penduduknya saat ini karena dua pemerintah yang bersaing, satu di barat yang dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah dan satu di timur yang dipimpin oleh Khalifa Haftar, secara aktif dan keras berjuang untuk menguasai. Departemen Luar Negeri saat ini menyarankan warga Amerika untuk tidak bepergian ke Libya “karena kejahatan, terorisme, ranjau darat yang belum meledak, kerusuhan sipil, penculikan, dan konflik bersenjata.”
Baca Juga: Trump Tinggalkan Jazirah Arab, Israel Luncurkan Operasi Militer Besar-besaran ke Gaza
Pemerintah Dbeibah tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Tentara Nasional Libya Haftar tidak menanggapi permintaan komentar.
Rencana tersebut sedang dipertimbangkan dengan serius sehingga pemerintah telah membahasnya dengan para pemimpin Libya, dua orang yang mengetahui langsung rencana tersebut dan seorang mantan pejabat AS mengatakan kepada NBC. Sebagai imbalan atas pemukiman kembali warga Palestina, pemerintah berpotensi mencairkan dana miliaran dolar ke Libya yang dibekukan AS lebih dari satu dekade lalu, kata ketiga orang tersebut.
Belum ada kesepakatan akhir yang dicapai, dan Israel terus diberi tahu tentang diskusi pemerintah, kata ketiga sumber yang sama.
Departemen Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi beberapa permintaan komentar sebelum artikel ini diterbitkan. Setelah publikasi, seorang juru bicara mengatakan kepada NBC News, "laporan-laporan ini tidak benar."
"Situasi di lapangan tidak dapat dipertahankan untuk rencana semacam itu. Rencana semacam itu tidak dibahas dan tidak masuk akal," kata juru bicara tersebut.
Basem Naim, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan bahwa Hamas, kelompok pejuang yang ditetapkan AS yang telah menguasai Gaza, tidak mengetahui adanya diskusi tentang pemindahan warga Palestina ke Libya.
“Orang Palestina sangat mengakar di tanah air mereka, sangat berkomitmen pada tanah air dan mereka siap berjuang sampai akhir dan mengorbankan apa pun untuk mempertahankan tanah mereka, tanah air mereka, keluarga mereka, dan masa depan anak-anak mereka,” kata Naim menanggapi pertanyaan dari NBC News.
“[Orang Palestina] adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk memutuskan bagi orang Palestina, termasuk Gaza dan warga Gaza, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.”
Perwakilan pemerintah Israel menolak berkomentar.
Libya telah diganggu oleh ketidakstabilan dan faksi-faksi politik yang bertikai selama hampir 14 tahun sejak perang saudara pecah di negara itu dan diktator lamanya, Moammar Gadhafi, digulingkan. Libya berjuang untuk mengurus penduduknya saat ini karena dua pemerintah yang bersaing, satu di barat yang dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah dan satu di timur yang dipimpin oleh Khalifa Haftar, secara aktif dan keras berjuang untuk menguasai. Departemen Luar Negeri saat ini menyarankan warga Amerika untuk tidak bepergian ke Libya “karena kejahatan, terorisme, ranjau darat yang belum meledak, kerusuhan sipil, penculikan, dan konflik bersenjata.”
Baca Juga: Trump Tinggalkan Jazirah Arab, Israel Luncurkan Operasi Militer Besar-besaran ke Gaza
Pemerintah Dbeibah tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Tentara Nasional Libya Haftar tidak menanggapi permintaan komentar.
Lihat Juga :
