Huawei dan Jejak Pengaruh China di Jantung Demokrasi Eropa

JAKARTA - Setelah adanya tuduhan "korupsi aktif di dalam Parlemen Eropa", Komisi Eropa memutus semua hubungan dengan kelompok lobi yang terafiliasi raksasa teknologi China, Huawei.

Tuduhan adanya skema “uang demi pengaruh” yang melibatkan Huawei telah membuka selubung kekuasaan negara China. Skandal ini, yang kini sedang diselidiki otoritas Eropa, bukan sekadar kasus suap; ini mencerminkan strategi yang lebih luas dari Beijing untuk menancapkan pengaruhnya ke seluruh dunia, bahkan dengan mengorbankan lembaga-lembaga demokratis.

Mengutip dari situs MEMRI, Minggu (11/5/2025), inti dari permasalahan ini adalah dugaan skema di mana sebanyak 15 anggota aktif dan mantan anggota Parlemen Eropa (MEP) dicurigai menerima suap dari Huawei.

Baca Juga: Spionase Global China: dari Pangeran Andrew hingga Parlemen Eropa

Ini bukan hanya soal uang berpindah tangan; ini tentang subversi yang disengaja terhadap proses demokrasi.

Intelijen Belgia memulai penyelidikan terhadap skema ini, yang memicu penggerebekan terkoordinasi di Belgia, Prancis, dan Portugal pada 13 Maret.

Operasi ini menargetkan kantor para pelobi yang bekerja untuk Huawei bahkan hingga asisten parlemen Eropa, menegaskan keseriusan otoritas dalam memandang keterkaitan antara kepentingan korporasi China dan pembuatan kebijakan Eropa.

Strategi Dua Jalur

Tindakan Huawei, sebagaimana dituduhkan, jauh melampaui lobi korporasi pada umumnya. Perusahaan ini dicurigai menjalin kerja sama erat dengan militer dan dinas intelijen China—sebuah fakta yang seharusnya membunyikan alarm di setiap ibu kota negara Barat. Dengan kapitalisasi pasar sebesar USD178 miliar, Huawei tidak hanya memiliki kekuatan finansial, tetapi juga kemampuan teknologi untuk mengancam keamanan nasional.

Operasinya mencakup 170 negara, menanamkan diri dalam infrastruktur telekomunikasi penting yang menjadi tulang punggung masyarakat modern. Sementara negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, telah lama melarang Huawei dari jaringan telekomunikasi mereka karena alasan keamanan, kerangka regulasi dan keamanan Eropa tampak jauh lebih longgar—setidaknya di permukaan.

Perbedaan ini sangat mengkhawatirkan. Meski telah mendapat peringatan berulang kali dari Amerika Serikat maupun Uni Eropa tentang potensi ancaman keamanan dari Huawei, perusahaan ini tetap tertanam dalam sistem telekomunikasi Eropa pada tingkat yang belum terlihat sejak tahun 2022.

Kebuntuan ini tidak hanya menunjukkan kegagalan dalam pengawasan regulasi, tetapi juga strategi halus dari Beijing untuk memperoleh pijakan strategis di wilayah yang dulunya sangat menentangnya. Pengaruh Huawei tidak hanya terbatas pada sektor teknologi; ia dengan cepat merambah ke ranah politik dan digital Eropa.

Penyelidikan suap mengungkap bahwa Huawei diduga telah memberikan "hadiah berlebihan" kepada anggota Parlemen sejak tahun 2021. Hadiah-hadiah ini—mulai dari makanan dan biaya perjalanan hingga tiket sepak bola dan konferensi—disusun secara sengaja agar berada di bawah ambang batas pelaporan sebesar 150 euro (sesuai aturan Parlemen, setiap hadiah yang melebihi nilai 150 euro harus dilaporkan).

Taktik ini dinilai curang sekaligus berbahaya. Dengan memanfaatkan celah hukum ini, Huawei secara efektif telah “membeli” pengaruh di koridor kekuasaan Eropa.

Dampak dari skandal ini sangat luas. Strategi Huawei, jika tidak dibendung, mengancam untuk mengikis fondasi lembaga demokrasi Eropa. Ketika wakil rakyat diduga digoda dengan insentif finansial dari kekuatan asing, sangat sulit mempertahankan lingkungan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.

Sebaliknya, pengambilan keputusan secara diam-diam dikendalikan oleh aktor eksternal dengan agenda yang sejalan dengan ambisi strategis China.

Ini bukanlah hiperbola. Keterkaitan Huawei dengan Partai Komunis China (CCP) telah terdokumentasi dengan baik. Hubungan perusahaan ini dengan militer dan badan intelijen China, serta keterlibatannya dengan rezim kontroversial seperti Iran, Korea Utara, dan Kuba, menunjukkan bahwa Huawei beroperasi sebagai perpanjangan tangan dari negara dengan prioritas bukan pada akuntabilitas demokratis, tetapi dominasi global. Melalui jaringan ini, Beijing mampu menjalankan strategi dua jalur.

Di satu sisi, mereka menyediakan teknologi mutakhir dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh banyak pemerintahan; di sisi lain, mereka memanfaatkan platform tersebut untuk menyusup ke sistem politik dan memperoleh keuntungan strategis.

Struktur Tata Kelola Internasional

Pendekatan China dalam memperluas pengaruhnya secara global juga tak kalah mengkhawatirkan. Inisiatif “soft power” yang disponsori negara Beijing, dibalut dengan narasi multilateralisme dan perdagangan bebas, adalah kedok bagi agenda yang lebih licik. Dengan mengusung prinsip-prinsip perdagangan liberal dan kerja sama multilateral, CCP berhasil menanamkan dirinya dalam struktur tata kelola internasional.

Penipuan ideologis ini tidak hanya meningkatkan citra globalnya tetapi juga membuka jalan bagi bentuk-bentuk infiltrasi politik yang lebih dalam dan tersembunyi—dari tingkat pemerintahan lokal hingga nasional.

Peran Huawei dalam strategi ini menjadi sangat berbahaya jika melihat ambisinya terhadap masa depan digital Eropa. Perusahaan ini secara agresif memposisikan diri sebagai pemain utama dalam sektor kecerdasan buatan dan infrastruktur cloud Eropa —sektor yang diperkirakan akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan teknologi dalam dekade-dekade mendatang.

Dengan menanamkan diri di bidang-bidang krusial ini, Huawei tidak hanya menawarkan solusi teknologi; ia secara efektif ikut membentuk masa depan inovasi dan kedaulatan digital Eropa.

Integrasi semacam itu tidak hanya memberikan akses Beijing terhadap data sensitif yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga memungkinkannya mempengaruhi keputusan strategis di sektor-sektor penting.

Salah satu aspek paling mencolok dari manuver Huawei adalah jaringan tingkat tinggi yang dibangun dengan para elit politik Eropa. Epoch Times menulis: “Jangkauan dan sumber daya perusahaan ini sangat besar."

Menjaga Integritas Politik

"Huawei menggunakan sebagian dananya untuk membangun jaringan di tingkat tinggi dalam dunia politik Eropa, termasuk dengan mantan Presiden Dewan Eropa Charles Michel," lanjut laporan Epoch Times.

Ketika para pemimpin politik menjalin hubungan dengan perwakilan Huawei tanpa pengawasan memadai, mereka berisiko melegitimasi strategi yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan nasional dan integritas institusi demokratis.

Sebagai kesimpulan, skandal yang tengah berkembang antara Huawei dan anggota parlemen Eropa adalah sebuah seruan keras bagi semua negara demokratis: Pertarungan untuk menjaga integritas politik belum usai.

Strategi tersembunyi Beijing yang menyusupkan korporasi dan aparatur negara ke dalam kerangka politik demokrasi Barat adalah ancaman yang melampaui batas negara dan ideologi.

Saat menghadapi dampak dari pengungkapan ini, Eropa harus berani menghadapi kenyataan pahit bahwa fondasi sistem politiknya tengah digerogoti kekuatan asing dengan agenda dominasi global. Waktunya untuk bersikap apatis telah berakhir.

Ada kewajiban moral untuk bertindak. Buktinya sudah jelas, taktiknya cenderung licik, dan konsekuensinya sangat berat.