Kemlu Sangkal Kabar 100 Warga Gaza Dikirim ke Indonesia
loading...
Warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari daerah Al-Shayma di Beit Lahia, Jalur Gaza utara, terlihat di jalan di Kota Gaza, pada 22 Maret 2025. Foto/Abdul Rahman Salama/Xinhua
A
A
A
GAZA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyangkal laporan tentang pengiriman 100 warga Gaza ke Indonesia.
Juru bicara (Jubir) Kemlu Rolliansyah Soemirat memberi penjelasan terkait kabar pemindahan warga Gaza ke Indonesia tersebut.
“Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar dia.
Dia menambahkan, “Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut.”
“ Saat ini, Indonesia lebih mefokuskan dan mendorong terwujudnya Gencatan Senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” papar dia.
Menurut laporan media berbahasa Ibrani, JNS, pada hari Rabu (26/3/2025), untuk pertama kalinya, sekitar 100 warga Palestina dari Gaza akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk bekerja di sektor konstruksi sebagai bagian dari program percontohan migrasi sukarela.
Inisiatif ini diawasi Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), yang dipimpin Mayjen Ghassan Alian, menurut Channel 12 News.
Jika berhasil, tanggung jawab atas program ini akan dialihkan ke Direktorat Migrasi rezim apartheid Israel, yang dibentuk Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Tujuan dari percontohan ini adalah untuk menunjukkan kelayakan migrasi sukarela dan mendorong ribuan warga Gaza untuk mengambil pekerjaan konstruksi di Indonesia, menurut laporan tersebut.
Sementara hukum internasional mengizinkan mereka yang meninggalkan Gaza untuk bekerja untuk kembali, tujuan yang lebih luas adalah untuk memfasilitasi migrasi jangka panjang, bergantung pada kerja sama Indonesia.
Program ini mengikuti diskusi dengan pemerintah Indonesia, meskipun tidak adanya hubungan diplomatik formal antara rezim apartheid Israel dan Indonesia.
Membangun saluran komunikasi antara kedua negara diperlukan untuk melaksanakan inisiatif tersebut.
Jika uji coba ini terbukti efektif, Direktorat Migrasi akan memimpin upaya-upaya mendatang untuk merelokasi warga Gaza ke luar negeri dan mengamankan kesempatan kerja bagi mereka.
Katz diperkirakan akan menunjuk seorang direktur untuk Direktorat Migrasi dalam beberapa hari mendatang, menurut Channel 12.
Salah satu kandidat yang disebutkan sebelumnya, Brigadir Jenderal (purnawirawan) Ofer Winter, tampaknya tidak akan bersaing untuk peran tersebut.
Kabinet Keamanan rezim apartheid Israel pada Sabtu malam menyetujui usulan Katz untuk membentuk direktorat baru dalam kementerian tersebut guna memfasilitasi emigrasi sukarela penduduk dari Jalur Gaza.
Direktorat yang baru dibentuk tersebut bertugas mengawasi "perjalanan yang aman dan terkendali bagi penduduk Gaza untuk keberangkatan sukarela mereka," menurut pernyataan dari kantor Katz.
Ini termasuk mengelola logistik seperti mengamankan rute pergerakan, memproses individu di tempat penyeberangan yang ditentukan, dan mengoordinasikan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung perjalanan melalui darat, laut, dan udara.
Katz menekankan inisiatif tersebut sejalan dengan visi Presiden AS Donald Trump.
“Kami berupaya dengan segala cara untuk melaksanakan visi presiden AS, dan kami akan mengizinkan setiap penduduk Gaza yang ingin pindah ke negara ketiga untuk melakukannya,” ujar Katz.
Menurut N12, telah terjadi peningkatan tajam dalam jumlah warga Gaza yang meninggalkan wilayah itu.
Sejak awal bulan, 1.000 penduduk telah meninggalkan daerah kantong itu, dengan 600 lainnya diperkirakan akan meninggalkannya pekan ini.
Sejak pecahnya perang genosida oleh Israel, total 35.000 warga Gaza telah meninggalkan Jalur Gaza secara permanen.
Mereka yang telah meninggalkannya sejauh ini termasuk individu yang membutuhkan perawatan medis dan keluarga mereka, warga negara ganda, dan pemegang izin tinggal dari negara ketiga.
Sebelum keberangkatan, mereka dikumpulkan di titik yang ditentukan dan menjalani pemeriksaan keamanan oleh Badan Keamanan Israel (Shin Bet) di persimpangan Kerem Shalom.
Setelah mendapat izin, mereka melanjutkan perjalanan ke persimpangan perbatasan Rafah, Jembatan Allenby, atau Bandara Ramon.
Orang-orang yang berangkat diberitahu, kepulangan kembali mereka tidak akan dijamin. Rezim apartheid Israel memiliki tujuan mengusir warga Palestina di Gaza secara permanen.
Juru bicara (Jubir) Kemlu Rolliansyah Soemirat memberi penjelasan terkait kabar pemindahan warga Gaza ke Indonesia tersebut.
“Pemerintah Indonesia tidak pernah membahas dengan pihak manapun ataupun mendengar informasi tentang rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang disebut oleh beberapa media asing,” ujar dia.
Dia menambahkan, “Dapat kami tegaskan bahwa tidak ada pembahasan apalagi kesepakatan antara Indonesia dengan pihak manapun mengenai hal tersebut.”
“ Saat ini, Indonesia lebih mefokuskan dan mendorong terwujudnya Gencatan Senjata tahap II dan masuknya bantuan kemanusiaan, serta memastikan dimulainya rekonstruksi di Gaza,” papar dia.
Menurut laporan media berbahasa Ibrani, JNS, pada hari Rabu (26/3/2025), untuk pertama kalinya, sekitar 100 warga Palestina dari Gaza akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk bekerja di sektor konstruksi sebagai bagian dari program percontohan migrasi sukarela.
Inisiatif ini diawasi Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT), yang dipimpin Mayjen Ghassan Alian, menurut Channel 12 News.
Jika berhasil, tanggung jawab atas program ini akan dialihkan ke Direktorat Migrasi rezim apartheid Israel, yang dibentuk Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Tujuan dari percontohan ini adalah untuk menunjukkan kelayakan migrasi sukarela dan mendorong ribuan warga Gaza untuk mengambil pekerjaan konstruksi di Indonesia, menurut laporan tersebut.
Sementara hukum internasional mengizinkan mereka yang meninggalkan Gaza untuk bekerja untuk kembali, tujuan yang lebih luas adalah untuk memfasilitasi migrasi jangka panjang, bergantung pada kerja sama Indonesia.
Program ini mengikuti diskusi dengan pemerintah Indonesia, meskipun tidak adanya hubungan diplomatik formal antara rezim apartheid Israel dan Indonesia.
Membangun saluran komunikasi antara kedua negara diperlukan untuk melaksanakan inisiatif tersebut.
Jika uji coba ini terbukti efektif, Direktorat Migrasi akan memimpin upaya-upaya mendatang untuk merelokasi warga Gaza ke luar negeri dan mengamankan kesempatan kerja bagi mereka.
Katz diperkirakan akan menunjuk seorang direktur untuk Direktorat Migrasi dalam beberapa hari mendatang, menurut Channel 12.
Salah satu kandidat yang disebutkan sebelumnya, Brigadir Jenderal (purnawirawan) Ofer Winter, tampaknya tidak akan bersaing untuk peran tersebut.
Kabinet Keamanan rezim apartheid Israel pada Sabtu malam menyetujui usulan Katz untuk membentuk direktorat baru dalam kementerian tersebut guna memfasilitasi emigrasi sukarela penduduk dari Jalur Gaza.
Direktorat yang baru dibentuk tersebut bertugas mengawasi "perjalanan yang aman dan terkendali bagi penduduk Gaza untuk keberangkatan sukarela mereka," menurut pernyataan dari kantor Katz.
Ini termasuk mengelola logistik seperti mengamankan rute pergerakan, memproses individu di tempat penyeberangan yang ditentukan, dan mengoordinasikan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung perjalanan melalui darat, laut, dan udara.
Katz menekankan inisiatif tersebut sejalan dengan visi Presiden AS Donald Trump.
“Kami berupaya dengan segala cara untuk melaksanakan visi presiden AS, dan kami akan mengizinkan setiap penduduk Gaza yang ingin pindah ke negara ketiga untuk melakukannya,” ujar Katz.
Menurut N12, telah terjadi peningkatan tajam dalam jumlah warga Gaza yang meninggalkan wilayah itu.
Sejak awal bulan, 1.000 penduduk telah meninggalkan daerah kantong itu, dengan 600 lainnya diperkirakan akan meninggalkannya pekan ini.
Sejak pecahnya perang genosida oleh Israel, total 35.000 warga Gaza telah meninggalkan Jalur Gaza secara permanen.
Mereka yang telah meninggalkannya sejauh ini termasuk individu yang membutuhkan perawatan medis dan keluarga mereka, warga negara ganda, dan pemegang izin tinggal dari negara ketiga.
Sebelum keberangkatan, mereka dikumpulkan di titik yang ditentukan dan menjalani pemeriksaan keamanan oleh Badan Keamanan Israel (Shin Bet) di persimpangan Kerem Shalom.
Setelah mendapat izin, mereka melanjutkan perjalanan ke persimpangan perbatasan Rafah, Jembatan Allenby, atau Bandara Ramon.
Orang-orang yang berangkat diberitahu, kepulangan kembali mereka tidak akan dijamin. Rezim apartheid Israel memiliki tujuan mengusir warga Palestina di Gaza secara permanen.
(sya)
Lihat Juga :
