Putin Surati Pemimpin Baru Suriah, Apa Isinya?
loading...
Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto/kremlin/xinhua
A
A
A
MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim surat kepada Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa yang menyatakan dukungannya terhadap upaya memulihkan stabilitas di negara tersebut.
Pernyataan itu diungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Kamis (20/3/2025).
Pesan tersebut muncul setelah lonjakan kekerasan baru-baru ini di negara yang dilanda perang tersebut, yang dikutuk keras oleh Moskow sambil menyerukan tindakan cepat untuk menyelesaikan krisis tersebut.
Menurut Peskov, dalam pesannya kepada pemimpin Suriah tersebut, Putin menyatakan "dukungannya terhadap upaya untuk segera menstabilkan situasi di negara tersebut demi menjaga kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorialnya."
“Putin juga menegaskan kembali komitmen Rusia mendorong kerja sama praktis dengan Damaskus dalam berbagai masalah bilateral, dengan tujuan memperkuat hubungan Rusia-Suriah yang secara tradisional bersahabat," ujar juru bicara kepresidenan tersebut.
Pantai Mediterania Suriah dilanda gelombang kekerasan terburuk pada awal Maret setelah bentrokan meletus antara pasukan keamanan yang baru dibentuk dan milisi lokal, yang oleh media Barat disebut sebagai loyalis mantan Presiden Suriah Bashar Assad.
Minoritas Muslim Alawi, tempat Assad berasal, diduga telah melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan baru di provinsi Latakia dan Tartus.
Kekerasan tersebut terkonsentrasi di daerah yang dihuni Alawi. Meskipun umumnya digambarkan sebagai sekte Islam, kaum Alawi dipandang negatif oleh kaum Islam garis keras, yang percaya mereka adalah orang murtad yang harus dibasmi.
Ketika situasi memburuk, Rusia dan AS menyerukan pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB pada 10 Maret untuk menanggapi laporan pembunuhan massal warga sipil.
Menurut Syrian Observatory for Human Rights, sebanyak 1.500 warga sipil telah terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah warga Alawi.
Banyak video yang sangat vulgar beredar di internet yang mengklaim menunjukkan pasukan keamanan menyiksa dan mengeksekusi warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, di siang bolong.
Pemerintahan transisi Suriah kemudian mengumumkan berakhirnya operasi militernya di wilayah yang terkena dampak.
Pemerintahan tersebut juga mengumumkan rencana menargetkan para pendukung mantan pemimpin, dan menyalahkan mereka atas krisis yang sedang berlangsung.
Pemerintah Suriah runtuh pada akhir tahun 2024 setelah pasukan oposisi yang menentang Presiden Assad saat itu melancarkan serangan cepat dan tak terduga, merebut kendali Damaskus dalam beberapa hari.
Militer negara itu hancur selama serangan itu dan sejak itu digantikan pasukan keamanan yang baru dibentuk.
Meskipun memberikan suaka kepada Assad setelah dia digulingkan, Rusia tetap terlibat dengan kepemimpinan baru Suriah, mempertahankan operasi di Pangkalan Udara Khmeimim dan pusat dukungan logistik di Tartus.
Pernyataan itu diungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Kamis (20/3/2025).
Pesan tersebut muncul setelah lonjakan kekerasan baru-baru ini di negara yang dilanda perang tersebut, yang dikutuk keras oleh Moskow sambil menyerukan tindakan cepat untuk menyelesaikan krisis tersebut.
Menurut Peskov, dalam pesannya kepada pemimpin Suriah tersebut, Putin menyatakan "dukungannya terhadap upaya untuk segera menstabilkan situasi di negara tersebut demi menjaga kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorialnya."
“Putin juga menegaskan kembali komitmen Rusia mendorong kerja sama praktis dengan Damaskus dalam berbagai masalah bilateral, dengan tujuan memperkuat hubungan Rusia-Suriah yang secara tradisional bersahabat," ujar juru bicara kepresidenan tersebut.
Pantai Mediterania Suriah dilanda gelombang kekerasan terburuk pada awal Maret setelah bentrokan meletus antara pasukan keamanan yang baru dibentuk dan milisi lokal, yang oleh media Barat disebut sebagai loyalis mantan Presiden Suriah Bashar Assad.
Minoritas Muslim Alawi, tempat Assad berasal, diduga telah melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan baru di provinsi Latakia dan Tartus.
Kekerasan tersebut terkonsentrasi di daerah yang dihuni Alawi. Meskipun umumnya digambarkan sebagai sekte Islam, kaum Alawi dipandang negatif oleh kaum Islam garis keras, yang percaya mereka adalah orang murtad yang harus dibasmi.
Ketika situasi memburuk, Rusia dan AS menyerukan pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB pada 10 Maret untuk menanggapi laporan pembunuhan massal warga sipil.
Menurut Syrian Observatory for Human Rights, sebanyak 1.500 warga sipil telah terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah warga Alawi.
Banyak video yang sangat vulgar beredar di internet yang mengklaim menunjukkan pasukan keamanan menyiksa dan mengeksekusi warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, di siang bolong.
Pemerintahan transisi Suriah kemudian mengumumkan berakhirnya operasi militernya di wilayah yang terkena dampak.
Pemerintahan tersebut juga mengumumkan rencana menargetkan para pendukung mantan pemimpin, dan menyalahkan mereka atas krisis yang sedang berlangsung.
Pemerintah Suriah runtuh pada akhir tahun 2024 setelah pasukan oposisi yang menentang Presiden Assad saat itu melancarkan serangan cepat dan tak terduga, merebut kendali Damaskus dalam beberapa hari.
Militer negara itu hancur selama serangan itu dan sejak itu digantikan pasukan keamanan yang baru dibentuk.
Meskipun memberikan suaka kepada Assad setelah dia digulingkan, Rusia tetap terlibat dengan kepemimpinan baru Suriah, mempertahankan operasi di Pangkalan Udara Khmeimim dan pusat dukungan logistik di Tartus.
(sya)
Lihat Juga :
