Negara-negara Arab Kecam Netanyahu yang Serukan Negara Palestina Didirikan di Arab Saudi
Minggu, 09 Februari 2025 - 11:53 WIB
loading...
Negara-negara Arab mulai mengecam keras PM Israel Benjamin Netanyahu karena menyerukan Negara Palestina didirikan di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Foto/SPA
A
A
A
RIYADH - Negara-negara Arab mulai mengecam keras Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu karena menyerukan Negara Palestina didirikan di wilayah Kerajaan Arab Saudi.
Mereka menyebut seruan itu sebagai pelanggaran kedaulatan kerajaan tersebut dan juga hukum internasional.
Netanyahu selama wawancara hari Kamis dengan Channel 14 telah menyarukkan agar warga Palestina mendirikan negara mereka di Arab Saudi daripada di tanah air mereka sendiri, menepis segala gagasan tentang kedaulatan Palestina.
Baca Juga: Pejabat Arab Saudi Balas Netanyahu: Pindahkan Saja Israel ke Alaska
"Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana," kata Netanyahu, mengabaikan tuntutan lama Palestina untuk penentuan nasib sendiri.
Netanyahu juga berbicara tentang potensi normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi, dan memprediksi kesepakatan yang akan segera terjadi.
Kecaman Negara-negara Arab atas Seruan Netanyahu soal Palestina
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut seruan Netanyahu "rasis dan antiperdamaian" dan "pelanggaran terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi."
Pernyataan itu menyuarakan dukungan penuh dan solidaritas dengan Arab Saudi terhadap hasutan Israel dan mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk pernyataan Netanyahu.
Hussein Al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan pernyataan Israel menargetkan kedaulatan Saudi, menyebut komentar Netanyahu sebagai "pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional."
"Negara Palestina hanya akan berada di tanah Palestina," katanya di di akun X-nya.
Dia juga memuji sikap Saudi. ”Yang selalu menyerukan penerapan legitimasi internasional dan hukum internasional dan berkomitmen pada solusi dua negara sebagai dasar untuk keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan itu,” paparnya.
Anggota Dewan Syura Kerajaan Arab Saudi yang berpengaruh, Yousef bin Trad Al-Saadoun, merespons saran sinis Netanyahu untuk mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi.
Dia membalas dengan mengusulkan agar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan saja warga Israel di Alaska dan kemudian ke Greenland setelah mencaploknya.
Dalam tulisannya di surat kabar Okaz, Al-Saadoun mengkritik pendekatan Trump terhadap kebijakan Timur Tengah, dengan menyatakan bahwa keputusan yang gegabah berasal dari mengabaikan saran pakar dan mengabaikan dialog.
Dia memperingatkan bahwa Zionis dan sekutu mereka akan gagal memanipulasi kepemimpinan Arab Saudi melalui tekanan media dan manuver politik.
Menyindir pemerintahan Trump, Al-Saadoun mengatakan: "Kebijakan luar negeri resmi Amerika Serikat akan mengupayakan pendudukan ilegal atas tanah kedaulatan dan pembersihan etnis penduduknya, yang merupakan pendekatan Israel dan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.”
“Siapa pun yang mengikuti jejak kemunculan dan kelanjutan Israel jelas menyadari bahwa rencana ini tentu saja dirumuskan dan disetujui oleh entitas Zionis, dan diserahkan kepada sekutu mereka untuk dibaca dari podium Gedung Putih,” paparnya.
Mesir juga mengecam komentar Netanyahu sebagai "tidak bertanggung jawab dan sepenuhnya ditolak."
Pernyataan Kementerian Luar Negeri-nya mengatakan: “Mesir menolak sepenuhnya pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan Kerajaan [Arab Saudi].”
“Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu masalah yang tidak dapat dikompromikan,” imbuh pernyataan itu.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri UEA Khalifa bin Shaheen Al-Marar menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka.
“Posisi UEA bersejarah dan tak tergoyahkan mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik yang serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” katanya.
“Tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara,” ujarnya.
Kementerian Luar Negeri Sudan mengutuk pernyataan tidak bertanggung jawab pemerintah Israel dalam sebuah pernyataan, dengan mencatat bahwa pernyataan tersebut mewakili eskalasi oleh Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina.
Mereka menyebut seruan itu sebagai pelanggaran kedaulatan kerajaan tersebut dan juga hukum internasional.
Netanyahu selama wawancara hari Kamis dengan Channel 14 telah menyarukkan agar warga Palestina mendirikan negara mereka di Arab Saudi daripada di tanah air mereka sendiri, menepis segala gagasan tentang kedaulatan Palestina.
Baca Juga: Pejabat Arab Saudi Balas Netanyahu: Pindahkan Saja Israel ke Alaska
"Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana," kata Netanyahu, mengabaikan tuntutan lama Palestina untuk penentuan nasib sendiri.
Netanyahu juga berbicara tentang potensi normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi, dan memprediksi kesepakatan yang akan segera terjadi.
Kecaman Negara-negara Arab atas Seruan Netanyahu soal Palestina
1. Palestina
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut seruan Netanyahu "rasis dan antiperdamaian" dan "pelanggaran terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi."
Pernyataan itu menyuarakan dukungan penuh dan solidaritas dengan Arab Saudi terhadap hasutan Israel dan mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk pernyataan Netanyahu.
Hussein Al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan pernyataan Israel menargetkan kedaulatan Saudi, menyebut komentar Netanyahu sebagai "pelanggaran hukum internasional dan konvensi internasional."
"Negara Palestina hanya akan berada di tanah Palestina," katanya di di akun X-nya.
Dia juga memuji sikap Saudi. ”Yang selalu menyerukan penerapan legitimasi internasional dan hukum internasional dan berkomitmen pada solusi dua negara sebagai dasar untuk keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan itu,” paparnya.
2. Arab Saudi
Anggota Dewan Syura Kerajaan Arab Saudi yang berpengaruh, Yousef bin Trad Al-Saadoun, merespons saran sinis Netanyahu untuk mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi.
Dia membalas dengan mengusulkan agar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan saja warga Israel di Alaska dan kemudian ke Greenland setelah mencaploknya.
Dalam tulisannya di surat kabar Okaz, Al-Saadoun mengkritik pendekatan Trump terhadap kebijakan Timur Tengah, dengan menyatakan bahwa keputusan yang gegabah berasal dari mengabaikan saran pakar dan mengabaikan dialog.
Dia memperingatkan bahwa Zionis dan sekutu mereka akan gagal memanipulasi kepemimpinan Arab Saudi melalui tekanan media dan manuver politik.
Menyindir pemerintahan Trump, Al-Saadoun mengatakan: "Kebijakan luar negeri resmi Amerika Serikat akan mengupayakan pendudukan ilegal atas tanah kedaulatan dan pembersihan etnis penduduknya, yang merupakan pendekatan Israel dan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.”
“Siapa pun yang mengikuti jejak kemunculan dan kelanjutan Israel jelas menyadari bahwa rencana ini tentu saja dirumuskan dan disetujui oleh entitas Zionis, dan diserahkan kepada sekutu mereka untuk dibaca dari podium Gedung Putih,” paparnya.
3. Mesir
Mesir juga mengecam komentar Netanyahu sebagai "tidak bertanggung jawab dan sepenuhnya ditolak."
Pernyataan Kementerian Luar Negeri-nya mengatakan: “Mesir menolak sepenuhnya pernyataan sembrono yang mengancam keamanan dan kedaulatan Kerajaan [Arab Saudi].”
“Stabilitas dan keamanan nasional Arab Saudi merupakan bagian integral dari keamanan dan stabilitas Mesir dan negara-negara Arab, suatu masalah yang tidak dapat dikompromikan,” imbuh pernyataan itu.
4. Uni Emirat Arab (UEA)
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri UEA Khalifa bin Shaheen Al-Marar menegaskan kembali penolakan tegas UEA terhadap pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina dan segala upaya untuk menggusur mereka.
“Posisi UEA bersejarah dan tak tergoyahkan mengenai perlindungan hak-hak Palestina dan perlunya menemukan cakrawala politik yang serius yang mengarah pada penyelesaian konflik dan pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” katanya.
“Tidak akan ada stabilitas di kawasan ini tanpa solusi dua negara,” ujarnya.
5. Sudan
Kementerian Luar Negeri Sudan mengutuk pernyataan tidak bertanggung jawab pemerintah Israel dalam sebuah pernyataan, dengan mencatat bahwa pernyataan tersebut mewakili eskalasi oleh Israel dalam melanggar hak-hak rakyat Palestina.
(mas)
Lihat Juga :
