China Diduga Gunakan Rumah Sakit Jiwa untuk Bungkam Kritikus Politik

JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah laporan yang merinci penggunaan fasilitas psikiatris di China sebagai alat untuk penindasan politik semakin bermunculan.

Salah satu kisah tersebut, yang dibagikan blogger China berusia 20 tahun, Li Yixue, telah menarik perhatian baru terhadap kenyataan suram ini.

Menurut Li, dia disiksa di rumah sakit jiwa sebagai tindakan hukuman karena mengkritik Partai Komunis China (CCP).

Mengutip dari Nepal Pana, Senin (3/2/2025), pengalaman mengerikannya menggarisbawahi pola penyiksaan yang lebih luas oleh China, yang menargetkan para pembangkang dan menjadikan perawatan kesehatan mental sebagai senjata untuk mempertahankan kendali otoriter.

Baca Juga: Wanita China Ini Hilang Hampir 4 Tahun setelah Coret Poster Presiden Xi Jinping

Kisah Li Yixue

Li Yixue, seorang blogger muda yang blakblakan, telah menggunakan platform daringnya untuk menyuarakan kritik terhadap CCP. Berbagai kontennya, yang menyoroti korupsi pemerintah dan pelanggaran hak asasi manusia, dengan cepat membuatnya menjadi sasaran otoritas China.

Dalam kisah mengerikan tentang cobaan yang dialaminya, Li mengungkapkan bahwa dia dibawa secara paksa ke rumah sakit jiwa, di mana dia mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Tujuannya jelas: untuk mendiskreditkan, mengisolasi dari masyarakat, dan membungkam perbedaan pendapatnya.

Kasus Li bukanlah insiden terisolasi. Sejumlah organisasi hak asasi manusia telah mendokumentasikan banyak contoh di mana individu yang menentang otoritas CCP mengalami perlakuan serupa.

Orang-orang ini sering dicap sebagai orang sakit jiwa, sebutan yang memungkinkan pihak berwenang untuk menahan mereka tanpa batas waktu dengan kedok perawatan medis.

Pemanfaatan fasilitas psikiatri sebagai pusat penahanan merupakan strategi yang diperhitungkan untuk mendelegitimasi perbedaan pendapat dan menanamkan rasa takut di antara para pengkritik potensial.

Baca Juga: Ayah dari Gadis China yang Nodai Poster Xi Jinping Tewas di Penjara

Penyalahgunaan rumah sakit jiwa di China bermula sejak Revolusi Kebudayaan ketika CCP mulai menargetkan mereka yang dianggap menyimpang secara politik. Selama beberapa dekade, taktik ini telah berkembang menjadi praktik sistematis.

Para pembangkang, aktivis, dan whistleblower di China sering dituduh menderita "psikosis politik" atau penyakit mental lain. Setelah dilembagakan, mereka menjadi sasaran pengobatan paksa, sengatan listrik, dan isolasi—metode yang dirancang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga menghancurkan semangat mereka.

Pemerintah China telah berulang kali membantah tuduhan pelecehan psikiatris, dengan menganggap klaim tersebut sebagai "propaganda Barat”. Namun, kesaksian terperinci dan laporan investigasi menggambarkan gambaran yang sangat berbeda.

Mempersenjatai Fasilitas Psikiatri

Organisasi-organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW) telah mengumpulkan bukti pelecehan yang meluas, termasuk kesaksian dari mantan tahanan yang menceritakan bahwa mereka dibius secara paksa dan dilarang berhubungan dengan dunia luar.

Mempersenjatai psikiatri untuk meredam oposisi pelecehan psikiatris di China memiliki beberapa tujuan bagi CCP.

Pertama, hal ini memungkinkan pemerintah untuk melewati jalur hukum dan menghindari pengadilan publik yang mungkin menarik perhatian internasional. Dengan melabeli para kritikus sebagai orang sakit mental, rezim China dapat membenarkan penahanan mereka sebagai tindakan kemanusiaan, bukan tindakan politik.

Kedua, penggunaan fasilitas psikiatri mengirimkan pesan mengerikan kepada masyarakat: perbedaan pendapat tidak akan ditoleransi, dan mereka yang menentang status quo berisiko kehilangan kebebasan dan kewarasan mereka.

Selain itu, stigma yang dikaitkan dengan penyakit mental dalam masyarakat China menambah lapisan kontrol lainnya. Dengan melabeli para pembangkang sebagai orang tidak stabil secara mental, CCP merusak kredibilitas mereka dan memastikan mereka dikucilkan dari masyarakat.

Keterasingan sosial ini semakin membuat orang lain enggan berbicara, menciptakan lingkungan di mana penyensoran diri menjadi norma.

Pengungkapan Li Yixue telah menghidupkan kembali seruan untuk tindakan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia China.

Aktivis dan organisasi di seluruh dunia telah mendesak pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban China melalui sanksi dan tekanan diplomatik. Namun, tindakan yang berarti telah dibatasi, dan terhalang oleh pengaruh ekonomi dan kemitraan strategis China.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan global lainnya kadang-kadang membahas masalah pelecehan psikiatrik di China, tetapi upaya mereka menemui perlawanan. Posisi China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memberinya pengaruh signifikan untuk menangkis kritik.

Selain itu, banyak negara enggan membahayakan hubungan dagang dengan China, yang semakin mempersulit upaya mengatasi pelecehan ini.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Peran teknologi dalam melanggengkan pelecehan teknologi telah memainkan peran ganda dalam kasus-kasus pelecehan psikiatrik di China.

Di satu sisi, platform digital telah memungkinkan pengungkap fakta seperti Li Yixue untuk berbagi cerita dan meningkatkan kesadaran, di sisi lain, pemerintah China telah memanfaatkan teknologi pengawasan untuk mengidentifikasi dan menargetkan para pembangkang.

Perangkat lunak pengenalan wajah, pemantauan media sosial, dan penambangan data secara rutin digunakan untuk melacak individu yang mengkritik rezim Beijing. Setelah teridentifikasi, orang-orang ini dapat segera ditahan dan dikenakan mekanisme hukuman negara.

Kemampuan teknologi CCP juga mencakup pengelolaan fasilitas psikiatri. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini dilengkapi sistem pengawasan canggih untuk memantau pasien dan mencegah mereka berkomunikasi dengan dunia luar.

Integrasi teknologi ini memastikan bahwa cengkeraman negara terhadap para pembangkang tetap kuat. Meski berisiko, individu dan organisasi pemberani terus melawan taktik represif China.

Aktivis hak asasi manusia telah menggunakan forum internasional untuk menyoroti kasus-kasus seperti Li Yixue, menekan pemerintah dan lembaga untuk mengambil sikap.

Platform media sosial, meski disensor ketat di China, telah menjadi alat penting untuk menyebarkan kesadaran dan memobilisasi dukungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas diaspora China juga memainkan peran penting dalam mengadvokasi korban pelecehan psikiatri. Dengan mengorganisir protes, melobi pembuat kebijakan, dan memperkuat suara para penyintas, komunitas-komunitas ini telah membantu menjaga isu ini tetap menjadi sorotan global.

Kisah berani Li Yixue mengungkap aspek gelap dan sering diabaikan dari rezim otoriter China.

Penggunaan fasilitas psikiatri secara sistematis untuk membungkam perbedaan pendapat merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dan pengingat nyata tentang sejauh mana CCP akan berusaha mempertahankan kekuasaannya.