PM Rusia Bakal Sambangi Belarusia di Tengah Krisis Politik

MOSKOW - Perdana Menteri Rusia , Mikhail Mishustin, akan mengunjungi Belarusia untuk melakukan pembicaraan pada Kamis esok. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Kunjungan ini dilakukansaat pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko menghadapi krisis politik terbesar dalam 26 tahun kekuasaannya.

Menteri Luar Negeri Belarusia Vladimir Makei, yang berada di Moskow untuk melakukan pembicaraan, mengatakan kepada wartawan bahwa sikap sekutu dekat Rusia tentang krisis politik di Belarus membantu mencegah campur tangan pihak luar di negara itu.(Baca juga: Putin Bilang Pasukan Polisi Rusia Siap Tolong Diktator Belarusia )

Makei sendiri mengatakan dia pikir situasi di Belarusia sudah stabil seperti dikutip dari Reuters, Rabu (2/9/2020).

Diwartakan sebelumnya, puluhan warga Belarusia yang ditangkap saat memprotes hasil pemilihan presiden 9 Agustus telah hilang. Calon presiden (capres) 2020 dari kubu oposisi, Sergei Tikhanovsky, termasuk di antara mereka yang hilang.

Pemimpin oposisi Svetlana Tikhanovskaya, 37, dalam wawancara dengan Politico, mengaku mengkhawatirkan keselamatan para pendukungnya yang hilang. Dia menyebut mereka yang hilang usai ditangkap sebagai tahanan politik di bawah rezim pemimpin otoriter Alexander Lukashenko.

"Yang ingin saya sampaikan adalah banyak orang di Belarusia sekarang menjadi tahanan politik," katanya dari markasnya di Lituania.

Puluhan ribu orang bentrok dengan kontingen besar polisi antihuru-hara di Minsk pada akhir pekan selama pekan ketiga demonstrasi.

Belarusia jatuh ke dalam krisis politik setelah pemilihan presiden, yang menurut pihak oposisi pemilu telah dicurangi untuk memastikan bahwa pemerintahan diktator Lukashenko yang sudah 26 tahun diperpanjang lebih jauh.(Baca juga: Putin Bilang Polisi Rusia Siap Tolong Diktator Belarusia, Ini Kata Kremlin )

Pasukan keamanan telah memukuli pengunjuk rasa di jalan dan menangkap ribuan orang dalam upaya untuk membasmi demonstrasi dan mogok massal. Lukashenko membantah melakukan penipuan dalam pemilu.