Mahmoud Abbas Siap Ambil Alih Gaza setelah Pemberlakuan Gencatan Senjata, Perang Saudara Akan Pecah?
loading...
Mahmoud Abbas siap ambil alih Gaza setelah gencatan senjata. Foto/X/@Osint613
A
A
A
GAZA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa Otoritas Palestina (PA) siap untuk memikul "tanggung jawab penuh" di Gaza pascaperang, dalam pernyataan pertamanya sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan antara Israel dan Hamas.
“Pemerintah Palestina, di bawah arahan presiden Abbas, telah menyelesaikan semua persiapan untuk memikul tanggung jawab penuh di Gaza,” kata pernyataan kepresidenan pada hari Jumat.
Itu sebagai sikap untuk mengambil alih kepemimpinan Gaza dari Hamas. Pasalnya, Hamas tidak akan melepaskan Gaza dari genggamannya. Jika berlanjut, maka perang saudara di Palestina akan pecah.
Itu akan mencakup pemulangan para pengungsi, penyediaan layanan dasar, pengelolaan penyeberangan, dan pembangunan kembali wilayah yang dilanda perang.
Pernyataan tersebut, yang diterbitkan oleh kantor berita Palestina Wafa, juga menegaskan kembali seruan pemerintah Abbas “tentang perlunya gencatan senjata segera dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza”.
Sementara Hamas telah menjalankan kendali penuh di Gaza sejak 2007, PA, yang didominasi oleh gerakan Fatah, menjalankan Tepi Barat yang telah diduduki oleh pasukan Israel.
Saat ini, Israel tidak memiliki pendirian pasti tentang tata kelola pascaperang selain menolak peran apa pun bagi Hamas dan PA.
Pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah berulang kali menentang Hamas atau PA yang memerintah wilayah Palestina, menggambarkan kedua skenario tersebut sebagai "hadiah" untuk serangan 7 Oktober 2023.
Namun, Menteri Luar Negeri AS yang akan lengser Antony Blinken mengatakan minggu lalu bahwa PA harus mengelola wilayah pesisir tersebut.
Para pemimpin Palestina lintas faksi telah lama mengatakan bahwa masa depan Gaza adalah keputusan mereka, menolak segala campur tangan dari luar.
Pada hari Jumat, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengatakan lembaga-lembaga pemerintah siap untuk meningkatkan pekerjaan mereka dan memulihkan layanan dasar di Gaza, sambil meminta Uni Eropa (UE) untuk mengerahkan kembali misi pemantauan ke perbatasan Rafah dan membantu memfasilitasi masuknya bantuan.
“Para menteri Palestina memiliki instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan sejak gencatan senjata dimulai. Kami memiliki rencana 100 hari untuk hari berikutnya,” kata Mustafa seperti dikutip oleh Kantor Berita Belga selama perjalanannya ke Brussels.
“Pemerintah Palestina, di bawah arahan presiden Abbas, telah menyelesaikan semua persiapan untuk memikul tanggung jawab penuh di Gaza,” kata pernyataan kepresidenan pada hari Jumat.
Itu sebagai sikap untuk mengambil alih kepemimpinan Gaza dari Hamas. Pasalnya, Hamas tidak akan melepaskan Gaza dari genggamannya. Jika berlanjut, maka perang saudara di Palestina akan pecah.
Itu akan mencakup pemulangan para pengungsi, penyediaan layanan dasar, pengelolaan penyeberangan, dan pembangunan kembali wilayah yang dilanda perang.
Pernyataan tersebut, yang diterbitkan oleh kantor berita Palestina Wafa, juga menegaskan kembali seruan pemerintah Abbas “tentang perlunya gencatan senjata segera dan penarikan penuh Israel dari Jalur Gaza”.
Sementara Hamas telah menjalankan kendali penuh di Gaza sejak 2007, PA, yang didominasi oleh gerakan Fatah, menjalankan Tepi Barat yang telah diduduki oleh pasukan Israel.
Saat ini, Israel tidak memiliki pendirian pasti tentang tata kelola pascaperang selain menolak peran apa pun bagi Hamas dan PA.
Pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah berulang kali menentang Hamas atau PA yang memerintah wilayah Palestina, menggambarkan kedua skenario tersebut sebagai "hadiah" untuk serangan 7 Oktober 2023.
Namun, Menteri Luar Negeri AS yang akan lengser Antony Blinken mengatakan minggu lalu bahwa PA harus mengelola wilayah pesisir tersebut.
Para pemimpin Palestina lintas faksi telah lama mengatakan bahwa masa depan Gaza adalah keputusan mereka, menolak segala campur tangan dari luar.
Pada hari Jumat, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengatakan lembaga-lembaga pemerintah siap untuk meningkatkan pekerjaan mereka dan memulihkan layanan dasar di Gaza, sambil meminta Uni Eropa (UE) untuk mengerahkan kembali misi pemantauan ke perbatasan Rafah dan membantu memfasilitasi masuknya bantuan.
“Para menteri Palestina memiliki instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan sejak gencatan senjata dimulai. Kami memiliki rencana 100 hari untuk hari berikutnya,” kata Mustafa seperti dikutip oleh Kantor Berita Belga selama perjalanannya ke Brussels.
(ahm)
Lihat Juga :
