Mengenang Perjanjian Raja Faisal dan Weizmann pada 1919 yang Menyatukan Ambisi Arab dan Zionis

GAZA - Perjanjian Faisal-Weizmann merupakan upaya awal untuk menyatukan ambisi Arab dan Zionis di Palestina .

Ditandatangani selama Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919, perjanjian ini akhirnya memberikan dampak yang bertahan lama di wilayah tersebut, membuka jalan bagi pengungsian warga Palestina dan konflik serta pendudukan selama puluhan tahun, yang terus berlanjut hingga hari ini.

Apa: Perjanjian Faisal-Weizmann

Kapan: 3 Januari 1919

Di mana: Paris, Prancis

Mengenang Perjanjian Raja Faisal dan Weizmann pada 1919 yang Menyatukan Ambisi Arab dan Zionis

1. Mendamaikan Arab dan Zionis

Ketika membahas akar masalah Palestina, banyak orang cenderung berfokus pada Nakba (“Bencana”) tahun 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina secara paksa mengungsi dari tanah air mereka. Yang lain menunjuk pada Deklarasi Balfour tahun 1917 yang terkenal sebagai momen penting, yang meletakkan dasar bagi pembentukan negara Zionis di Palestina yang bersejarah.

"Namun, peristiwa yang kurang dikenal tetapi sangat penting terjadi hanya dua tahun kemudian: penandatanganan Perjanjian Faisal-Weizmann pada tahun 1919, yang bertujuan untuk mendamaikan ambisi Arab dan Zionis yang akan berdampak besar bagi kawasan tersebut," ungkap Omar Ahmed, pakar geopolitik Timur Tengah, dilansir Middle East Monitor.

2. Ditandatangani Nasionalis Arab dan Presiden Zionis

Ditandatangani pada tanggal 3 Januari 1919 selama Konferensi Perdamaian Paris, perjanjian tersebut merupakan pakta antara Pangeran Faisal dari Kerajaan Hejaz yang berumur pendek — putra Sharif Hussein dari Mekkah dan seorang pemimpin terkemuka dalam gerakan nasionalis Arab — dan Chaim Weizmann, Presiden Organisasi Zionis Dunia.

Faisal setuju untuk mendukung penerapan Deklarasi Balfour dan pembentukan tanah air Yahudi di Palestina, asalkan Inggris memenuhi janjinya pada Perang Dunia Pertama tentang kemerdekaan Arab dari kekuasaan Ottoman.

"Perjanjian tersebut menguraikan kerja sama antara orang Arab dan Yahudi, yang membayangkan hidup berdampingan secara damai di Palestina dan kolaborasi ekonomi yang lebih luas di kawasan tersebut," ujar Ahmed.

3. Mengakui Kekerabatan Rasial dan Ikatan Kuno

Hal ini diungkapkan oleh para penandatangan yang menyatakan bahwa mereka “menyadari hubungan kekerabatan rasial dan ikatan kuno yang ada antara orang Arab dan orang Yahudi, dan menyadari bahwa cara paling pasti untuk mewujudkan aspirasi alami mereka adalah melalui kerja sama sedekat mungkin dalam pengembangan Negara Arab dan Palestina.”

Namun, premis yang mendasarinya—bahwa aspirasi nasionalisme Arab dan Zionisme dapat hidup berdampingan secara harmonis—pada dasarnya cacat. Para pemimpin Arab sebagian besar tidak menyadari sejauh mana ambisi teritorial Zionis, sementara para pemimpin Zionis melihat perjanjian tersebut sebagai peluang strategis untuk mengamankan pijakan yang lebih kuat di Palestina, yang dibenarkan sebagai hak Alkitab.

Maksud ini terbukti dalam bahasa perjanjian: “Semua tindakan yang diperlukan harus diambil untuk mendorong dan merangsang imigrasi orang Yahudi ke Palestina dalam skala besar, dan secepat mungkin untuk menempatkan imigran Yahudi di tanah tersebut melalui pemukiman yang lebih dekat dan pengolahan tanah secara intensif.”

4. Sifatnya Singkat dah Rapuh

Perjanjian Faisal-Weizmann terbukti sebagai pengaturan yang singkat dan rapuh. Kekuatan kolonial Barat, Inggris dan Prancis, mengingkari janji masa perang mereka kepada para pemimpin Arab dan, sebagai gantinya, membagi Timur Tengah berdasarkan Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916.

"Palestina berada di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa Inggris, sementara Suriah dan Lebanon ditempatkan di bawah kendali Prancis. Aspirasi nasionalis Arab hancur, dan ketegangan antara komunitas Arab dan Yahudi di Palestina meningkat, dengan pembantaian dan aksi terorisme terhadap penduduk asli yang menabur benih konflik selama beberapa dekade," papar Ahmed.

Baca Juga: 2024 Jadi Tahun Terburuk bagi Warga Gaza, Akankah 2025 Lebih Baik?

5. Disebut sebagai Pengkhianatan Awal bagi Palestina

Implikasi dari perjanjian ini — dan kegagalannya — sangat luas, dan masih terus berlanjut. Bagi warga Palestina, perjanjian ini merupakan pengkhianatan awal yang pahit terhadap aspirasi mereka untuk menjadi negara.

Sebuah laporan oleh Haaretz yang menggambarkannya sebagai salah satu dari banyak pengkhianatan Arab terhadap warga Palestina mencatat ironi dari apa yang terjadi setelahnya: "Faisal meninggalkan konferensi Paris dengan rasa pengkhianatan yang mengerikan. Dia sendiri telah mengkhianati tuannya di Ottoman untuk berperang bersama Inggris, tetapi kemudian dikhianati oleh Inggris setelah perang. Dia kemudian mencoba menebus kesalahannya."

Faisal berpihak pada Kongres Nasional Suriah pada bulan Juli tahun itu. Kongres menolak mandat Prancis atas Suriah, menyatakan Palestina sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Suriah, dan menentang imigrasi Yahudi ke Palestina.

“Namun sudah terlambat. Tahun itu Prancis mengusir Faisal dengan paksa dari Suriah, dan tiga tahun kemudian, Inggris diberi mandat [Liga Bangsa-Bangsa] untuk melaksanakan Deklarasi Balfour di Palestina. Sebagai kompensasinya, Inggris mengangkat Faisal sebagai raja Irak dan saudaranya Abdulla sebagai raja Yordania, sementara Hejaz menjadi bagian dari Arab Saudi.”

6. Diperparah Perang Arab Israel

Kegagalan cita-cita nasionalis Arab, yang diperparah oleh duplikasi Inggris dan kolonialisme pemukim Zionis, berkontribusi pada siklus perang dan pemberontakan, termasuk perang Arab-Israel pada abad ke-20. Saat ini, konsekuensinya meluas ke genosida yang sedang berlangsung di Gaza oleh negara pendudukan, pelanggaran kedaulatan Lebanon dan kebijakan perampasan tanah dan ekspansionis, yang terbaru di Suriah setelah penggulingan pemerintah oleh pasukan oposisi.

"Selain itu, perjanjian normalisasi antara Israel dan beberapa negara Arab tidak banyak membantu membendung gelombang aneksasi, pemindahan dan kekerasan, dan berlanjutnya keadaan tanpa kewarganegaraan bagi warga Palestina," pungkas Ahmed.