Hamas Disebut Usulkan Gencatan Senjata Sepekan Tanpa Syarat
Kamis, 02 Januari 2025 - 16:01 WIB
loading...
Kendaraan militer Israel diposisikan di dekat perbatasan Gaza, seperti yang terlihat dari Sderot dan Kfar Aza Israel pada 17 Desember 2024. Foto/Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency
A
A
A
JALUR GAZA - Hamas telah mengusulkan gencatan senjata selama sepekan yang akan memberikan daftar tawanan Israel yang ditahan di Gaza, klaim media Israel pada Selasa malam (31/12/2024).
Otoritas Penyiaran Israel Kan, mengutip sumber asing yang tidak disebutkan namanya, mengklaim dalam laporannya bahwa Hamas telah mengusulkan gencatan senjata tanpa memberlakukan persyaratan apa pun, seperti membebaskan tawanan, menarik pasukan Israel dari Gaza, atau mengizinkan warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke Jalur Gaza utara.
Menurut laporan tersebut, Hamas akan memberikan daftar tawanan pada hari keempat gencatan senjata, seperti yang diminta Israel.
Setelah itu otoritas Israel akan memutuskan apakah akan memperpanjang gencatan senjata atau melanjutkan permusuhan.
Hamas belum mengomentari laporan penyiar tersebut.
Gerakan perlawanan Palestina, yang dilaporkan menahan sekitar 100 tawanan Israel, telah menyatakan mereka tidak dapat menyusun daftar lengkap para sandera sementara perang terus berlanjut.
Di sisi lain, Israel memenjarakan lebih dari 10.300 warga Palestina.
Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapannya mencapai kesepakatan, bahkan menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada bulan Mei, yang kemudian ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan memperkenalkan persyaratan baru, termasuk kelanjutan operasi militer.
Para kritikus, termasuk anggota oposisi Israel dan keluarga tawanan, menuduh Netanyahu mengulur-ulur negosiasi untuk mempertahankan posisinya, karena menteri sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich mengancam akan menarik dukungan mereka terhadap pemerintahannya jika perang Gaza berakhir.
Situasi di Gaza masih mengerikan, dengan hampir 2 juta penduduk mengungsi dari rumah mereka dalam kondisi kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang parah.
Blokade Israel terhadap Gaza, yang kini memasuki tahun ke-18, telah mengubah wilayah itu menjadi apa yang oleh banyak orang digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia.
Israel juga terus menghadapi pengawasan internasional, dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan bulan lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan serangan Gaza yang sedang berlangsung.
Militer Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.500 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Israel tak menggubris resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.
Rezim apartheid Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
Baca juga: 7 Warga Palestina Tewas Kedinginan di Gaza, Hamas Desak PBB dan Negara Muslim Bertindak
Otoritas Penyiaran Israel Kan, mengutip sumber asing yang tidak disebutkan namanya, mengklaim dalam laporannya bahwa Hamas telah mengusulkan gencatan senjata tanpa memberlakukan persyaratan apa pun, seperti membebaskan tawanan, menarik pasukan Israel dari Gaza, atau mengizinkan warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke Jalur Gaza utara.
Menurut laporan tersebut, Hamas akan memberikan daftar tawanan pada hari keempat gencatan senjata, seperti yang diminta Israel.
Setelah itu otoritas Israel akan memutuskan apakah akan memperpanjang gencatan senjata atau melanjutkan permusuhan.
Hamas belum mengomentari laporan penyiar tersebut.
Gerakan perlawanan Palestina, yang dilaporkan menahan sekitar 100 tawanan Israel, telah menyatakan mereka tidak dapat menyusun daftar lengkap para sandera sementara perang terus berlanjut.
Di sisi lain, Israel memenjarakan lebih dari 10.300 warga Palestina.
Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapannya mencapai kesepakatan, bahkan menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada bulan Mei, yang kemudian ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan memperkenalkan persyaratan baru, termasuk kelanjutan operasi militer.
Para kritikus, termasuk anggota oposisi Israel dan keluarga tawanan, menuduh Netanyahu mengulur-ulur negosiasi untuk mempertahankan posisinya, karena menteri sayap kanan seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich mengancam akan menarik dukungan mereka terhadap pemerintahannya jika perang Gaza berakhir.
Situasi di Gaza masih mengerikan, dengan hampir 2 juta penduduk mengungsi dari rumah mereka dalam kondisi kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang parah.
Blokade Israel terhadap Gaza, yang kini memasuki tahun ke-18, telah mengubah wilayah itu menjadi apa yang oleh banyak orang digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia.
Israel juga terus menghadapi pengawasan internasional, dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan bulan lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan serangan Gaza yang sedang berlangsung.
Militer Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.500 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Israel tak menggubris resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.
Rezim apartheid Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
Baca juga: 7 Warga Palestina Tewas Kedinginan di Gaza, Hamas Desak PBB dan Negara Muslim Bertindak
(sya)
Lihat Juga :
