Menlu Israel: Rezim di Damaskus Adalah Geng, Bukan Pemerintahan Suriah yang Sah
Minggu, 29 Desember 2024 - 08:30 WIB
loading...
Pemimpin HTS Ahmed Hussein al-Sharaa alias Abu Mohammad al-Julani, salah satu pemimpin baru Suriah usai rezim Bashar al-Assad digulingkan. Israel anggap pemerintah baru Suriah tidak sah. Foto/PBS
A
A
A
TEL AVIV - Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Sa’ar mengatakan rezim yang berkuasa di Damaskus setelah jatuhnya kekuasaan Presiden Bashar al-Assad adalah geng, bukan pemerintahan Suriah yang sah.
Menurutnya, negara Arab itu telah terpecah-pecah dan diganggu oleh faksi-faksi yang bersaing dan berideologi ekstremis.
“Realitas di Suriah belum stabil,” kata Sa’ar, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Minggu (29/12/2024).
“Rezim di Damaskus pada dasarnya adalah geng—bukan pemerintahan yang sah. Daerah lain, seperti Idlib, dikendalikan oleh kelompok-kelompok Islamis dengan ideologi ekstrem,” paparnya.
Baca Juga: Pemerintah Baru Suriah Bakal Tuntut Iran Rp4.870 Triliun setelah Rezim Assad Tumbang
Assad, yang melarikan diri bersama keluarganya ke Rusia, adalah anggota Alawi, kelompok etnoreligius Arab yang sebagian besar tinggal di Levant. Mereka menganut Alawisme, sekte keagamaan yang memisahkan diri dari Islam Syiah awal pada abad ke-9.
Di antara tokoh-tokoh yang paling mengkhawatirkan di Suriah, menurut Sa’ar, adalah Abu Mohammed al-Julani, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS)—yang sebelumnya bernama Front al-Nusra, kelompok yang memiliki hubungan historis dengan al-Qaeda.
Namun bos HTS itu telah diakui Barat sebagai pemimpin baru Suriah.
“Masyarakat internasional mungkin memahami alasan di balik memasuki zona penyangga, tetapi pemahaman tidak sama dengan persetujuan. Setelah 7 Oktober, mengambil tindakan proaktif sangat penting,” kata Sa’ar.
“Kabinet diberikan tiga pilihan: tidak melakukan apa pun, merebut wilayah strategis yang memberikan kendali atas wilayah tersebut, atau mengejar pilihan ketiga—menaklukkan hingga garis rudal Suriah, sejauh 12-15 km,” paparnya.
“Tindakan ini terbatas dan sementara. Ketika ditanya berapa lama 'sementara' berarti, saya menjawab: 'sampai kita melihat situasi stabil dan dapat kembali ke jalur sebelumnya’. Namun, situasi di Suriah belum benar-benar stabil," kata Menlu Zionis tersebut.
"Meskipun satu geng mungkin telah menguasai Damaskus [Julani], dan yang lain menguasai Idlib, ini tidak sama dengan stabilitas,” paparnya.
Dia menambahkan bahwa rezim yang muncul berpusat di Damaskus, bukan seluruh Suriah. "Yang disebut kepemimpinan ini adalah geng Idlib, bukan otoritas inklusif. Mereka adalah kaum Islamis dengan pandangan dunia yang sangat ekstrem," jelasnya.
"Misalnya, menteri kehakiman baru Suriah menuntut pencopotan hakim perempuan, dengan kasus-kasus yang dilimpahkan secara eksklusif kepada hakim laki-laki. Para pemain ini menipu Barat, tetapi dunia bergegas ke Damaskus," tegasnya.
"Bahkan ada yang ingin kita melakukan hal yang sama. Tetapi mengapa dunia begitu bersemangat untuk terlibat dengan Damaskus? Bagaimanapun, ini adalah rezim Islamis, bukan rezim moderat," pungkasnya.
Menurutnya, negara Arab itu telah terpecah-pecah dan diganggu oleh faksi-faksi yang bersaing dan berideologi ekstremis.
“Realitas di Suriah belum stabil,” kata Sa’ar, seperti dikutip dari Jerusalem Post, Minggu (29/12/2024).
“Rezim di Damaskus pada dasarnya adalah geng—bukan pemerintahan yang sah. Daerah lain, seperti Idlib, dikendalikan oleh kelompok-kelompok Islamis dengan ideologi ekstrem,” paparnya.
Baca Juga: Pemerintah Baru Suriah Bakal Tuntut Iran Rp4.870 Triliun setelah Rezim Assad Tumbang
Assad, yang melarikan diri bersama keluarganya ke Rusia, adalah anggota Alawi, kelompok etnoreligius Arab yang sebagian besar tinggal di Levant. Mereka menganut Alawisme, sekte keagamaan yang memisahkan diri dari Islam Syiah awal pada abad ke-9.
Di antara tokoh-tokoh yang paling mengkhawatirkan di Suriah, menurut Sa’ar, adalah Abu Mohammed al-Julani, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS)—yang sebelumnya bernama Front al-Nusra, kelompok yang memiliki hubungan historis dengan al-Qaeda.
Namun bos HTS itu telah diakui Barat sebagai pemimpin baru Suriah.
“Masyarakat internasional mungkin memahami alasan di balik memasuki zona penyangga, tetapi pemahaman tidak sama dengan persetujuan. Setelah 7 Oktober, mengambil tindakan proaktif sangat penting,” kata Sa’ar.
“Kabinet diberikan tiga pilihan: tidak melakukan apa pun, merebut wilayah strategis yang memberikan kendali atas wilayah tersebut, atau mengejar pilihan ketiga—menaklukkan hingga garis rudal Suriah, sejauh 12-15 km,” paparnya.
“Tindakan ini terbatas dan sementara. Ketika ditanya berapa lama 'sementara' berarti, saya menjawab: 'sampai kita melihat situasi stabil dan dapat kembali ke jalur sebelumnya’. Namun, situasi di Suriah belum benar-benar stabil," kata Menlu Zionis tersebut.
"Meskipun satu geng mungkin telah menguasai Damaskus [Julani], dan yang lain menguasai Idlib, ini tidak sama dengan stabilitas,” paparnya.
Dia menambahkan bahwa rezim yang muncul berpusat di Damaskus, bukan seluruh Suriah. "Yang disebut kepemimpinan ini adalah geng Idlib, bukan otoritas inklusif. Mereka adalah kaum Islamis dengan pandangan dunia yang sangat ekstrem," jelasnya.
"Misalnya, menteri kehakiman baru Suriah menuntut pencopotan hakim perempuan, dengan kasus-kasus yang dilimpahkan secara eksklusif kepada hakim laki-laki. Para pemain ini menipu Barat, tetapi dunia bergegas ke Damaskus," tegasnya.
"Bahkan ada yang ingin kita melakukan hal yang sama. Tetapi mengapa dunia begitu bersemangat untuk terlibat dengan Damaskus? Bagaimanapun, ini adalah rezim Islamis, bukan rezim moderat," pungkasnya.
(mas)
Lihat Juga :
