RI Sesalkan Keputusan AS Veto Resolusi Soal Terorisme
loading...
Indonesia menyesalkan keputusan Amerika Serikat untuk memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB tentang penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi (PRR) teroris. Foto/PTRI New York
A
A
A
NEW DELHI - Indonesia menyesalkan keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB tentang penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi (PRR) teroris. Resolusi tersebut diajukan oleh Indonesia.
"Sebagai negara yang pernah menjadi korban sekaligus terdepan dalam pemberantasan terorisme, Indonesia gagal memahami bahwa ketika dunia terus dikepung oleh ancaman terorisme yang berat bagi perdamaian dan keamanan internasional, sebuah prakarsa penting yang telah ditambahkan nilai dalam menangani ancaman serius ini belum diterima di DK PBB, karena pandangan yang tidak bisa dipahami," ucap Duta Besar Indonesia di PBB, Dian Triansyah Djani.
Pria yang kerap disapa Trian itu menuturkan bahwa rancangan resolusi dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi PRR yang komprehensif, membangun aspek penuntutan yang kuat, memberikan elemen rehabilitasi dan reintegrasi yang jelas dan praktis, melalui pengembangan metode jangka panjang untuk melawan ekstremisme kekerasan yang kondusif bagi terorisme.
"Ini juga bertujuan untuk mendorong pendekatan pemerintah secara proaktif dan mengakui peran yang dapat dimainkan oleh keluarga dan organisasi masyarakat sipil, pemimpin agama, termasuk mendorong partisipasi penuh dan kepemimpinan perempuan," ucapnya, dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Selasa (1/9/2020).
Dia mengatakan, rancangan resolusi menyerukan kepada negara-negara anggota untuk menangani kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme, termasuk dengan mencegah radikalisme dan mendorong kolaborasi yang erat, peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman tentang penuntutan, rehabilitasi dan langkah-langkah reintegrasi, termasuk penyelidikan kriminal, penyelidikan bersama, dan pencegahan radikalisasi di penjara.
Rancangan resolusi, jelasnya, juga meminta negara-negara anggota untuk mengembangkan alat penilaian dan risiko, metodologi standar, dan mekanisme pengawasan. ( Baca juga: AS Terkucil, Negara Peserta Perjanjian Nuklir Iran Bertemu di Wina )
PRR, menurut Trian, merupakan bagian integral dari pendekatan komprehensif dalam menyikapi ancaman teroris. Trian menyebut, pendekatan ini sangat penting dalam upaya kontra-terorisme secara keseluruhan dan oleh karena itu harus menjadi salah satu prioritas DK.
"Tanpa tindakan PRR yang komprehensif, ada risiko signifikan bahwa teroris dapat jatuh ke dalam siklus residivisme yang tak ada habisnya. Resolusi PRR, jika diadopsi, akan menjadi alat kunci bagi DK, dan semua negara anggota PBB, serta sistem PBB, untuk memiliki strategi yang komprehensif dan berjangka panjang dalam melawan aksi teroris dan ekstremisme kekerasan yang kondusif bagi terorisme dan mencegah terulangnya aksi teroris," ungkapnya. ( Baca juga: Wall Street Variatif Saat Indeks S&P Dalam Jalur Terbaik 34 Tahun )
"Oleh karena itu, kegagalan DK untuk mengadopsi resolusi penting ini tidak hanya melumpuhkan upaya kolektif kita untuk menghadapi ancaman terorisme, tetapi yang paling penting juga mengirimkan sinyal yang merusak bahwa Dewan, untuk pertama kalinya, tidak bersatu dalam perang melawan momok terorisme," tukasnya.
"Sebagai negara yang pernah menjadi korban sekaligus terdepan dalam pemberantasan terorisme, Indonesia gagal memahami bahwa ketika dunia terus dikepung oleh ancaman terorisme yang berat bagi perdamaian dan keamanan internasional, sebuah prakarsa penting yang telah ditambahkan nilai dalam menangani ancaman serius ini belum diterima di DK PBB, karena pandangan yang tidak bisa dipahami," ucap Duta Besar Indonesia di PBB, Dian Triansyah Djani.
Pria yang kerap disapa Trian itu menuturkan bahwa rancangan resolusi dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi PRR yang komprehensif, membangun aspek penuntutan yang kuat, memberikan elemen rehabilitasi dan reintegrasi yang jelas dan praktis, melalui pengembangan metode jangka panjang untuk melawan ekstremisme kekerasan yang kondusif bagi terorisme.
"Ini juga bertujuan untuk mendorong pendekatan pemerintah secara proaktif dan mengakui peran yang dapat dimainkan oleh keluarga dan organisasi masyarakat sipil, pemimpin agama, termasuk mendorong partisipasi penuh dan kepemimpinan perempuan," ucapnya, dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Selasa (1/9/2020).
Dia mengatakan, rancangan resolusi menyerukan kepada negara-negara anggota untuk menangani kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme, termasuk dengan mencegah radikalisme dan mendorong kolaborasi yang erat, peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman tentang penuntutan, rehabilitasi dan langkah-langkah reintegrasi, termasuk penyelidikan kriminal, penyelidikan bersama, dan pencegahan radikalisasi di penjara.
Rancangan resolusi, jelasnya, juga meminta negara-negara anggota untuk mengembangkan alat penilaian dan risiko, metodologi standar, dan mekanisme pengawasan. ( Baca juga: AS Terkucil, Negara Peserta Perjanjian Nuklir Iran Bertemu di Wina )
PRR, menurut Trian, merupakan bagian integral dari pendekatan komprehensif dalam menyikapi ancaman teroris. Trian menyebut, pendekatan ini sangat penting dalam upaya kontra-terorisme secara keseluruhan dan oleh karena itu harus menjadi salah satu prioritas DK.
"Tanpa tindakan PRR yang komprehensif, ada risiko signifikan bahwa teroris dapat jatuh ke dalam siklus residivisme yang tak ada habisnya. Resolusi PRR, jika diadopsi, akan menjadi alat kunci bagi DK, dan semua negara anggota PBB, serta sistem PBB, untuk memiliki strategi yang komprehensif dan berjangka panjang dalam melawan aksi teroris dan ekstremisme kekerasan yang kondusif bagi terorisme dan mencegah terulangnya aksi teroris," ungkapnya. ( Baca juga: Wall Street Variatif Saat Indeks S&P Dalam Jalur Terbaik 34 Tahun )
"Oleh karena itu, kegagalan DK untuk mengadopsi resolusi penting ini tidak hanya melumpuhkan upaya kolektif kita untuk menghadapi ancaman terorisme, tetapi yang paling penting juga mengirimkan sinyal yang merusak bahwa Dewan, untuk pertama kalinya, tidak bersatu dalam perang melawan momok terorisme," tukasnya.
(esn)
Lihat Juga :
