MK Korea Selatan Memulai Peninjauan Pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol
Senin, 16 Desember 2024 - 11:09 WIB
loading...
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan mulai meninjau pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol hari ini (16/12/2024) atas upaya darurat militernya pada 3 Desember lalu. Foto/Kantor Presiden Korea Selatan
A
A
A
SEOUL - Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan (Korsel) akan mulai meninjau pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol hari ini (16/12/2024) atas upaya darurat militernya pada 3 Desember lalu.
Sementara itu, para penyidik mengatakan mereka berencana untuk menginterogasi Yoon minggu ini.
Keenam hakim MK saat ini akan menghadiri pertemuan pertama atas pemakzulan tersebut, yang disahkan oleh Parlemen yang dipimpin oposisi pada hari Sabtu.
Baca Juga: Parlemen Sepakat Memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dengan Suara Bulat
MK memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikan jabatannya.
Hakim Kim Hyung-du mengatakan MK akan membahas prosedur dan cara melakukan argumen.
Pada tahun 2017, pengadilan yang sama memulai argumen lisan sekitar tiga minggu setelah Parlemen memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye atas penyalahgunaan kekuasaan jabatannya, dan membutuhkan waktu tiga bulan untuk mengeluarkan putusan untuk mencabut jabatan kepresidenannya.
Yoon dan sejumlah pejabat senior menghadapi potensi tuduhan pemberontakan karena tiba-tiba mendeklarasikan darurat militer, yang berlaku dalam waktu singkat.
Tim gabungan penyidik dari kepolisian, kementerian pertahanan, dan badan antikorupsi berencana memanggil Yoon untuk diinterogasi pada pukul 10.00 pagi pada hari Rabu, kata seorang pejabat kepolisian kepada Reuters.
Kemarin, Yoon tidak muncul sebagai tanggapan atas panggilan untuk diinterogasi penyidik secara terpisah oleh kantor kejaksaan, menurut laporan kantor berita Yonhap.
Yoon berdalih bahwa dia masih membentuk tim hukum untuk pembelaannya.
Pemerintah Korea Selatan saat ini, yang dipimpin oleh pejabat presiden; Han Duck-soo, bergerak cepat untuk meyakinkan mitra internasional dan menenangkan pasar keuangan.
Sedangkan partai oposisi utama berjanji untuk bekerja sama dalam upaya menstabilkan situasi dalam negeri.
Pagi ini, menteri keuangan, gubernur Bank of Korea, dan regulator keuangan utama bertemu dan berjanji untuk memantau pasar keuangan dan valuta asing sepanjang waktu.
Indeks acuan KOSPI naik untuk sesi kelima berturut-turut hari ini dan diperdagangkan pada level tertingginya dalam lebih dari dua minggu, karena otoritas berjanji untuk menstabilkan pasar keuangan dan analis mencatat ketidakpastian politik mereda.
Deklarasi darurat militer yang mengejutkan dari Yoon dan krisis politik yang terjadi setelahnya membuat pasar dan mitra diplomatik Korea Selatan khawatir atas kemampuan negara itu untuk melawan Korea Utara yang bersenjata nuklir.
Dalam salah satu langkah pertamanya sebagai pejabat presiden, Han berbicara dengan Presiden AS Joe Biden melalui telepon kemarin, menjanjikan komitmen yang teguh untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanan berdasarkan aliansi antara kedua negara.
Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung—kubu oposisi—menyambut baik penunjukan mantan kepala intelijennya oleh Presiden terpilih AS Donald Trump untuk menangani misi khusus termasuk Korea Utara sebagai tanda komitmen untuk berdialog guna meredakan ketegangan.
Pemungutan suara pemakzulan pada hari Sabtu disahkan dengan sedikitnya 12 anggota Partai Kekuatan Rakyat—partainya Yoon—bergabung untuk mendukung, yang telah membuat partai itu menjadi kacau dengan pemimpinnya Han Dong-hoon mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin.
Han secara terbuka mendukung pemakzulan Yoon sebagai satu-satunya cara untuk memulihkan ketertiban di negara tersebut dan berselisih dengan beberapa anggota yang terus menentang langkah tersebut.
Sementara itu, para penyidik mengatakan mereka berencana untuk menginterogasi Yoon minggu ini.
Keenam hakim MK saat ini akan menghadiri pertemuan pertama atas pemakzulan tersebut, yang disahkan oleh Parlemen yang dipimpin oposisi pada hari Sabtu.
Baca Juga: Parlemen Sepakat Memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dengan Suara Bulat
MK memiliki waktu hingga enam bulan untuk memutuskan apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikan jabatannya.
Hakim Kim Hyung-du mengatakan MK akan membahas prosedur dan cara melakukan argumen.
Pada tahun 2017, pengadilan yang sama memulai argumen lisan sekitar tiga minggu setelah Parlemen memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye atas penyalahgunaan kekuasaan jabatannya, dan membutuhkan waktu tiga bulan untuk mengeluarkan putusan untuk mencabut jabatan kepresidenannya.
Yoon dan sejumlah pejabat senior menghadapi potensi tuduhan pemberontakan karena tiba-tiba mendeklarasikan darurat militer, yang berlaku dalam waktu singkat.
Tim gabungan penyidik dari kepolisian, kementerian pertahanan, dan badan antikorupsi berencana memanggil Yoon untuk diinterogasi pada pukul 10.00 pagi pada hari Rabu, kata seorang pejabat kepolisian kepada Reuters.
Kemarin, Yoon tidak muncul sebagai tanggapan atas panggilan untuk diinterogasi penyidik secara terpisah oleh kantor kejaksaan, menurut laporan kantor berita Yonhap.
Yoon berdalih bahwa dia masih membentuk tim hukum untuk pembelaannya.
Pemerintah Korea Selatan saat ini, yang dipimpin oleh pejabat presiden; Han Duck-soo, bergerak cepat untuk meyakinkan mitra internasional dan menenangkan pasar keuangan.
Sedangkan partai oposisi utama berjanji untuk bekerja sama dalam upaya menstabilkan situasi dalam negeri.
Pagi ini, menteri keuangan, gubernur Bank of Korea, dan regulator keuangan utama bertemu dan berjanji untuk memantau pasar keuangan dan valuta asing sepanjang waktu.
Indeks acuan KOSPI naik untuk sesi kelima berturut-turut hari ini dan diperdagangkan pada level tertingginya dalam lebih dari dua minggu, karena otoritas berjanji untuk menstabilkan pasar keuangan dan analis mencatat ketidakpastian politik mereda.
Deklarasi darurat militer yang mengejutkan dari Yoon dan krisis politik yang terjadi setelahnya membuat pasar dan mitra diplomatik Korea Selatan khawatir atas kemampuan negara itu untuk melawan Korea Utara yang bersenjata nuklir.
Dalam salah satu langkah pertamanya sebagai pejabat presiden, Han berbicara dengan Presiden AS Joe Biden melalui telepon kemarin, menjanjikan komitmen yang teguh untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanan berdasarkan aliansi antara kedua negara.
Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung—kubu oposisi—menyambut baik penunjukan mantan kepala intelijennya oleh Presiden terpilih AS Donald Trump untuk menangani misi khusus termasuk Korea Utara sebagai tanda komitmen untuk berdialog guna meredakan ketegangan.
Pemungutan suara pemakzulan pada hari Sabtu disahkan dengan sedikitnya 12 anggota Partai Kekuatan Rakyat—partainya Yoon—bergabung untuk mendukung, yang telah membuat partai itu menjadi kacau dengan pemimpinnya Han Dong-hoon mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin.
Han secara terbuka mendukung pemakzulan Yoon sebagai satu-satunya cara untuk memulihkan ketertiban di negara tersebut dan berselisih dengan beberapa anggota yang terus menentang langkah tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
