Upaya Sinifikasi China Berlanjut, Agama dan Identitas Tibet Terancam Hilang
Senin, 16 Desember 2024 - 09:25 WIB
loading...
A
A
A
Lebih jauh, China diketahui menggunakan penemuan arkeologi di wilayah seperti Tibet dan Turkestan Timur (Xinjiang) untuk menciptakan narasi palsu, dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan bukti bahwa mereka telah menjadi bagian dari wilayah tersebut sejak zaman kuno, yang membuat para ahli yang diakui di bidangnya merasa khawatir. Pada September 2024, China mengaku telah menemukan lebih dari 300 situs peninggalan budaya di Daerah Otonomi Tibet (TAR).
Beijing sangat waspada terhadap umat Buddha, dan telah memenjarakan sejumlah biksu dan biarawati Tibet atas berbagai alasan. Dalam upayanya mengendalikan agama di wilayah Himalaya yang bergolak, China telah mengumumkan bahwa semua artefak keagamaan di tempat-tempat ibadah di Tibet adalah milik negara China.
China telah memerintah Tibet dengan tangan besi sejak pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mendudukinya di tahun 1950. Warga Tibet yang berani memprotes atau menuntut kebebasan yang lebih besar sering dipenjara dan diduga mengalami penyiksaan.
Aturan pemerintah China juga menetapkan bahwa semua tanda penjelasan di situs budaya seperti makam, gua, dan lukisan gua harus dalam bahasa Tibet dan Mandarin.
Akhir-akhir ini, media China mulai menyebut Tibet sebagai “Xizang”, beberapa hari setelah Beijing menerbitkan buku putih pada Desember 2023 yang berjudul "Kebijakan CPC tentang Tata Kelola Xizang di Era Baru: Pendekatan dan Prestasi”, yang menguraikan perkembangan di Tibet sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada tahun 2012. Perubahan nama tersebut mencerminkan penekanan Beijing pada kedaulatan Tibet dan upayanya menjalankan "kekuatan diskursus”.
“Sinifikasi Buddhisme Tibet" melibatkan penenggelaman praktik dan kepercayaan Buddha sejati dengan unsur-unsur budaya dan bahasa China. Pemerintah China telah secara sistematis merusak agama Buddha Tibet melalui berbagai tindakan.
Tindakan tersebut termasuk memberlakukan peraturan yang bermotif politik terhadap agama Buddha Tibet, seperti peraturan tentang reinkarnasi para Lama, dan menegakkan kebijakan yang bertujuan untuk mensinifikasi budaya Tibet.
Akhirnya, harus dipahami bahwa tujuan utama dari kehadiran artefak dan benda suci Buddha Tibet adalah sebagai “pendukung praktik” keagamaan mereka. Gambar-gambar suci mewakili perwujudan para Buddha, dewa, dan guru, dan setelah disucikan oleh para Lama, memiliki kekuatan untuk memberikan berkah.
Umat Buddha Tibet menganggap gambar-gambar suci sebagai “pendukung” atau “wadah” (tib. rten) para dewa, dan karena alasan itulah menjadi “objek pemujaan Buddha yang paling dihormati”.
Dengan memamerkan relik dan mendukung Panchen Lama ke-11, China tidak dapat mengeklaim warisan agama Buddha, kecuali jika benar-benar menghormati agama tersebut dan memberikan kebebasan kepada umat Buddha untuk menjalankannya sesuai keinginan mereka.
Jika hal tersebut tidak terjadi, maka hanya akan menjadi upaya palsu dari China untuk mengeklaim Tibet dan agama Buddha.
Beijing sangat waspada terhadap umat Buddha, dan telah memenjarakan sejumlah biksu dan biarawati Tibet atas berbagai alasan. Dalam upayanya mengendalikan agama di wilayah Himalaya yang bergolak, China telah mengumumkan bahwa semua artefak keagamaan di tempat-tempat ibadah di Tibet adalah milik negara China.
Sinifikasi Tibet
China telah memerintah Tibet dengan tangan besi sejak pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mendudukinya di tahun 1950. Warga Tibet yang berani memprotes atau menuntut kebebasan yang lebih besar sering dipenjara dan diduga mengalami penyiksaan.
Aturan pemerintah China juga menetapkan bahwa semua tanda penjelasan di situs budaya seperti makam, gua, dan lukisan gua harus dalam bahasa Tibet dan Mandarin.
Akhir-akhir ini, media China mulai menyebut Tibet sebagai “Xizang”, beberapa hari setelah Beijing menerbitkan buku putih pada Desember 2023 yang berjudul "Kebijakan CPC tentang Tata Kelola Xizang di Era Baru: Pendekatan dan Prestasi”, yang menguraikan perkembangan di Tibet sejak Presiden Xi Jinping berkuasa pada tahun 2012. Perubahan nama tersebut mencerminkan penekanan Beijing pada kedaulatan Tibet dan upayanya menjalankan "kekuatan diskursus”.
“Sinifikasi Buddhisme Tibet" melibatkan penenggelaman praktik dan kepercayaan Buddha sejati dengan unsur-unsur budaya dan bahasa China. Pemerintah China telah secara sistematis merusak agama Buddha Tibet melalui berbagai tindakan.
Tindakan tersebut termasuk memberlakukan peraturan yang bermotif politik terhadap agama Buddha Tibet, seperti peraturan tentang reinkarnasi para Lama, dan menegakkan kebijakan yang bertujuan untuk mensinifikasi budaya Tibet.
Akhirnya, harus dipahami bahwa tujuan utama dari kehadiran artefak dan benda suci Buddha Tibet adalah sebagai “pendukung praktik” keagamaan mereka. Gambar-gambar suci mewakili perwujudan para Buddha, dewa, dan guru, dan setelah disucikan oleh para Lama, memiliki kekuatan untuk memberikan berkah.
Umat Buddha Tibet menganggap gambar-gambar suci sebagai “pendukung” atau “wadah” (tib. rten) para dewa, dan karena alasan itulah menjadi “objek pemujaan Buddha yang paling dihormati”.
Dengan memamerkan relik dan mendukung Panchen Lama ke-11, China tidak dapat mengeklaim warisan agama Buddha, kecuali jika benar-benar menghormati agama tersebut dan memberikan kebebasan kepada umat Buddha untuk menjalankannya sesuai keinginan mereka.
Jika hal tersebut tidak terjadi, maka hanya akan menjadi upaya palsu dari China untuk mengeklaim Tibet dan agama Buddha.
(mas)
Lihat Juga :
