Parlemen Sepakat Memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dengan Suara Bulat
Sabtu, 14 Desember 2024 - 15:15 WIB
loading...
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dimakzulkan oleh DPR. Foto/X/@pannchoa
A
A
A
SEOUL - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Namun, hal itu tidak serta-merta menjamin bahwa ia akan diberhentikan secara permanen dari jabatannya.
Melansir BBC, seluruh proses pemakzulan itu sendiri dapat memakan waktu berminggu-minggu, karena persidangan masih harus diadakan di Mahkamah Konstitusi. Jika enam dari sembilan anggota dewan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan, barulah presiden akan diberhentikan dari jabatannya.
Dalam skenario ini, pemilihan presiden berikutnya akan diadakan dalam waktu 60 hari sejak putusan.
Sebenarnya, pemakzulan presiden bukanlah hal yang baru bagi Korea Selatan, yang terakhir kali menyingkirkan presiden melalui proses ini pada tahun 2016. Ironisnya, Yoon - yang saat itu adalah jaksa penuntut - telah memimpin penyelidikan terhadap mantan presiden Park Geun-hye, yang akhirnya berujung pada pemakzulannya.
Pertama, rancangan undang-undang pemakzulan harus diajukan oleh mayoritas anggota parlemen di Majelis Nasional - seperti yang telah dilakukan Partai Demokrat sebelumnya.
Kemudian, setidaknya dua pertiga dari Majelis Nasional harus memberikan suara mendukung usulan tersebut - angka ajaibnya adalah 200. Anggota parlemen oposisi membutuhkan setidaknya delapan suara dari kubu Yoon.
Baca Juga: Artis K-Pop Dukung Pemakzulan Presiden Korea Selatan dengan Bagikan Makanan ke Demonstran
Jika usulan tersebut lolos di parlemen, presiden diskors dan persidangan diadakan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Jika enam dari sembilan anggota pengadilan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan, presiden dicopot dari jabatannya.
Sementara itu, pemimpin fraksi Partai Demokrat Park Chan-dae mengungkapkan, deklarasi darurat militer pada 3 Desember "tidak hanya inkonstitusional dan melanggar hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran kedaulatan rakyat [Korea Selatan].
"Yoon Suk Yeol adalah pemimpin pemberontakan ini karena ia sendiri yang memeriksa proses dan kemajuan dari apa yang terjadi, dan ia mengarahkan [mereka yang terlibat]," kata Park.
"Pemakzulan Yoon Suk Yeol adalah satu-satunya cara untuk memulihkan tatanan konstitusional," katanya, seraya menambahkan kemudian bahwa Yoon "berkhayal".
"Jika kita tidak menskorsnya dari tugasnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," katanya.
Melansir BBC, seluruh proses pemakzulan itu sendiri dapat memakan waktu berminggu-minggu, karena persidangan masih harus diadakan di Mahkamah Konstitusi. Jika enam dari sembilan anggota dewan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan, barulah presiden akan diberhentikan dari jabatannya.
Dalam skenario ini, pemilihan presiden berikutnya akan diadakan dalam waktu 60 hari sejak putusan.
Sebenarnya, pemakzulan presiden bukanlah hal yang baru bagi Korea Selatan, yang terakhir kali menyingkirkan presiden melalui proses ini pada tahun 2016. Ironisnya, Yoon - yang saat itu adalah jaksa penuntut - telah memimpin penyelidikan terhadap mantan presiden Park Geun-hye, yang akhirnya berujung pada pemakzulannya.
Pertama, rancangan undang-undang pemakzulan harus diajukan oleh mayoritas anggota parlemen di Majelis Nasional - seperti yang telah dilakukan Partai Demokrat sebelumnya.
Kemudian, setidaknya dua pertiga dari Majelis Nasional harus memberikan suara mendukung usulan tersebut - angka ajaibnya adalah 200. Anggota parlemen oposisi membutuhkan setidaknya delapan suara dari kubu Yoon.
Baca Juga: Artis K-Pop Dukung Pemakzulan Presiden Korea Selatan dengan Bagikan Makanan ke Demonstran
Jika usulan tersebut lolos di parlemen, presiden diskors dan persidangan diadakan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Jika enam dari sembilan anggota pengadilan memberikan suara untuk mendukung pemakzulan, presiden dicopot dari jabatannya.
Sementara itu, pemimpin fraksi Partai Demokrat Park Chan-dae mengungkapkan, deklarasi darurat militer pada 3 Desember "tidak hanya inkonstitusional dan melanggar hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran kedaulatan rakyat [Korea Selatan].
"Yoon Suk Yeol adalah pemimpin pemberontakan ini karena ia sendiri yang memeriksa proses dan kemajuan dari apa yang terjadi, dan ia mengarahkan [mereka yang terlibat]," kata Park.
"Pemakzulan Yoon Suk Yeol adalah satu-satunya cara untuk memulihkan tatanan konstitusional," katanya, seraya menambahkan kemudian bahwa Yoon "berkhayal".
"Jika kita tidak menskorsnya dari tugasnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," katanya.
(ahm)
Lihat Juga :
