Apakah Amerika Serikat Danai Pemberontak Suriah Gulingkan Assad? Ini Jawabannya

DAMASKUS - Setelah pasukan pemberontak Suriah memimpin serangan cepat yang menyebabkan jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas pengambilalihan kekuasaan tersebut.

"Pendekatan kami telah mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah," kata Biden awal minggu ini.

"Melalui kombinasi dukungan untuk mitra kami, sanksi, dan diplomasi serta kekuatan militer yang ditargetkan bila diperlukan, kami sekarang melihat peluang baru terbuka bagi rakyat Suriah dan seluruh kawasan,” katanya lagi.

Komentar Biden, serta banjir komentar yang mengeklaim bahwa Washington—dan Israel—secara diam-diam berada di balik serangan tersebut, telah menyebabkan pertanyaan muncul kembali tentang peran AS di Suriah selama satu setengah dekade terakhir.

Di bawah pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat pertama kali memasuki perang saudara Suriah pada tahun 2013 melalui operasi CIA, dan kemudian pada tahun 2014, ketika pasukan AS dikerahkan untuk memerangi kelompok Islamic State—yang sebelumnya bernama ISIS—yang telah mengambil alih sebagian besar wilayah Irak dan Suriah.



Namun pada saat pemerintahan pertama Presiden Donald Trump mulai berlaku, peran AS di Suriah telah berkurang menjadi 900 tentara di timur laut negara itu, tempat kelompok yang dipimpin Kurdi memegang kendali.

Tepat sebelum pemberontak mengambil alih kekuasaan Suriah selama akhir pekan, Uni Emirat Arab dilaporkan menjadi penengah pembicaraan antara pemerintah Assad dan AS.

Middle East Eye (MEE) meneliti peran AS dalam konflik Suriah dan kelompok-kelompok yang didukung atau tidak didukungnya selama dekade terakhir.

Aliran Dana AS untuk Operasi di Suriah

1. Pasukan Demokratik Suriah

Tempat yang bagus untuk memulai adalah dengan melihat Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah kelompok yang sebagian besar terdiri dari para pejuang dari Unit Perlindungan Rakyat (YPG), yang merupakan cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK). PKK adalah kelompok teroris, menurut AS.

Tujuan AS yang dinyatakan dengan SDF adalah untuk membantu kelompok tersebut mengalahkan dan mencegah kebangkitan ISIS di Suriah.

Pasukan Kurdi mendorong tentara Suriah untuk mundur dari Suriah timur laut pada tahun 2012. Pada tahun 2015, SDF didirikan sebagai kelompok induk yang sebagian besar terdiri dari kelompok-kelompok Turki, dengan beberapa kelompok Arab dan kelompok etnis lainnya membentuk faksi yang lebih kecil.

Pada dekade berikutnya, SDF akhirnya menguasai sekitar seperempat wilayah Suriah, di mana ia menjalankan pemerintahan yang otonom dari pemerintah pusat Suriah.

Pada tahun 2019, SDF membuat kesepakatan dengan pemerintah Assad setelah Trump mengumumkan penarikan pasukan dari negara tersebut. Saat ini, 900 dari sekitar 2.000 tentara AS masih berada di Suriah. Perjanjian tersebut memungkinkan pasukan tentara Suriah untuk memasuki kembali beberapa wilayah di bawah kendali SDF untuk membantu mempertahankan diri dari operasi militer Turki.

Sejak jatuhnya pemerintahan Assad, SDF telah kehilangan beberapa wilayah karena pemberontak yang didukung Turki, dan AS kini berjuang keras untuk menahan serangan terhadap SDF.

Dalam anggaran Pentagon pemerintahan Biden untuk tahun 2024, USD156 juta dialokasikan untuk dana Counter-ISIS Train and Equip Fund (CTEF) untuk melawan ISIS di Suriah.

Uang tersebut digunakan untuk pelatihan, peralatan, logistik, dan infrastruktur, di antara banyak item lainnya. Anggaran Pentagon tahun 2025 telah meminta USD148 juta untuk dana yang sama ini, sementara pada tahun 2023, CTEF menerima USD160 juta.

Di dalam anggaran tersebut, Pentagon menjabarkan bahwa salah satu kelompok utama yang akan menerima dana ini adalah SDF dan, sebagai perluasan; YPG.

"CTEF akan terus menyediakan senjata ringan dan senjata kecil untuk mendukung SDF," demikian pernyataan dokumen anggaran Pentagon.

SDF tidak berperan dalam serangan pemberontak tahun 2024 yang menggulingkan pemerintahan Assad, tetapi mereka merayakan dan menyambut tumbangnya Assad.

2. Syrian Free Army (SFA)

Kelompok lain yang menerima pendanaan CTEF dari Pentagon adalah Syrian Free Army (SFA)—tidak sama dengan Free Syrian Army (FSA)—yang merupakan kelompok induk dari berbagai faksi dalam oposisi Suriah dan sekarang dikenal sebagai Syrian National Army (SNA) atau Tentara Nasional Suriah.

SFA beroperasi di Suriah tenggara dekat perbatasan dengan Irak dan Yordania. Bahkan pernah menjadi tuan rumah bagi tentara AS di pangkalan militernya di al-Tanf, sebuah garnisun di gurun Suriah di jalan raya membawa Damaskus ke Baghdad.

"SFA tetap menjadi mitra penting bagi pasukan koalisi yang beroperasi di dekat Garnisun At Tanf (ATG) di tenggara Suriah," kata dokumen anggaran Pentagon.

SFA sebelumnya bernama Maghawir al-Thawra dan telah didukung dan dilatih oleh AS selama bertahun-tahun.

AS mengatakan mendukung kelompok tersebut dalam perangnya melawan ISIS. Namun Washington juga telah menggunakan SFA untuk membantu menjaga keamanan di sekitar Garnisun al-Tanf, yang sebelumnya menurut Kolonel Angkatan Udara AS Daniel Magruder dapat digunakan sebagai titik ungkit bagi AS untuk memutuskan "hasil yang dapat diterima di Suriah".

Syrian Free Army memainkan peran kecil selama serangan pemberontak tahun 2024, terutama di provinsi Homs, tempat mereka berhasil memukul mundur pasukan pemerintah Suriah.

3. Operasi Timber Sycamore

Selama dua minggu terakhir, sebuah email yang bocor dari tahun 2012 telah muncul kembali di internet di mana asisten penasihat keamanan nasional Obama, Jake Sullivan, memberi tahu mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton bahwa "AQ ada di pihak kita di Suriah", mengacu pada al-Qaeda.

Cuplikan email tersebut telah dikutip sebagai bukti bahwa AS telah mendukung al-Qaeda dan ISIS di Suriah.

Namun, dalam email yang sama, Sullivan mengatakan: "Pemimpin al-Qaeda al-Zawahiri meminta umat Muslim di Turki dan Timur Tengah untuk membantu pasukan pemberontak dalam pertempuran mereka melawan para pendukung Presiden Suriah Assad dalam sebuah rekaman video internet. Al-Zawahiri juga mendesak rakyat Suriah untuk tidak bergantung pada AL [Liga Arab], Turki, atau Amerika Serikat untuk mendapatkan bantuan."

Tidak ada catatan publik yang menunjukkan bahwa AS secara langsung mendanai operasi IS atau al-Qaeda di dalam Suriah.

Namun setahun kemudian, pemerintahan Obama menyetujui operasi CIA yang disebut Timber Sycamore, di mana AS mulai melatih dan mempersenjatai pemberontak Suriah tertentu untuk melawan pemerintahan Assad.

Secara keseluruhan, CIA menghabiskan USD1 miliar untuk program ini. Namun, AS tidak dapat mempertahankan kendali atas pemberontak yang mereka danai, dan mengalami kesulitan karena Front al-Nusra, bekas afiliasi al-Qaeda yang juga pendahulu Hayat Tahrir al-Sham (HTS), memperoleh keuntungan signifikan dalam perangnya melawan al-Qaeda, kelompok ISIS, dan pemerintahan Assad.

Pemerintahan Trump akhirnya menggagalkan Operasi Timber Sycamore, dan Trump mencoba menarik sepenuhnya pasukan AS dari Suriah tetapi tidak berhasil.

4. Hayat Tahrir al-Sham

HTS, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Komite Pembebasan Levant, adalah kelompok oposisi utama Suriah yang memimpin penggulingan cepat pemerintahan Assad ini.

Kelompok ini didirikan pada bulan Januari 2017 dan merupakan bentuk baru dari Jabhat al-Nusra, yang juga dikenal sebagai Front Nusra, kelompok pemberontak garis keras yang didirikan oleh Ahmed al-Sharaa pada tahun 2012 untuk menentang pemerintahan Assad dan mengubah Suriah menjadi negara Islam Sunni.

Pada bulan-bulan awalnya, Front al-Nusra berkoordinasi dengan kelompok Irak yang kemudian menjadi ISIS. Namun, pada tahun 2013, kelompok ini menyatakan kesetiaannya kepada al-Qaeda, dan Front Nusra serta ISIS menjadi musuh dan rival.

Seiring berjalannya waktu, label al-Qaeda mulai melekat erat pada al-Nusra, dan pemimpinnya, Abu Mohammad al-Jolani, mulai menjauhkan diri dari ideologi jihad transnasional al-Qaeda, dengan menyatakan keinginannya untuk mendapatkan legitimasi internasional.

Front al-Nusra secara resmi memutuskan hubungan dengan al-Qaeda pada tahun 2016, berganti nama menjadi Jabhat Fatah al-Sham, dan secara bertahap membasmi elemen-elemen yang berkomitmen untuk melakukan serangan di luar Suriah. Kemudian, pada tahun 2017, mereka bergabung dengan beberapa kelompok yang lebih kecil dan berganti nama menjadi HTS.

Kelompok tersebut adalah organisasi teroris yang ditetapkan AS, dan Washington tidak pernah secara langsung mendukung HTS.

Mantan duta besar AS James Jeffrey mengatakan kepada PBS News pada tahun 2021 bahwa HTS telah mengirim pesan ke Washington untuk meminta dukungan AS, yang menurut Jeffrey diabaikannya.

"Mengapa saya harus mengambil posisi berisiko tinggi dengan mendesak seseorang dikeluarkan dari daftar teroris?" kata Jeffrey kepada PBS.