Trump akan Keluarkan Lebih dari 25 Perintah Eksekutif di Hari Pertama Menjabat
Kamis, 12 Desember 2024 - 19:45 WIB
loading...
Presiden AS Donald Trump. Foto/anadolu
A
A
A
WASHINGTON - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengeluarkan lebih dari 25 perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat.
Langkah ini akan secara “dramatis” mengubah sejumlah kebijakan pemerintah, menurut laporan Reuters.
Trump telah memberi tahu para pembantunya bahwa dia ingin membuat “gebrakan besar” dan bertindak dengan skala dan kecepatan yang lebih besar daripada masa jabatan pertamanya, dua sumber anonim mengatakan kepada kantor berita tersebut.
“Lebih banyak perintah akan dikeluarkan dalam beberapa hari dan pekan berikutnya,” ungkap sumber tersebut.
“Rakyat Amerika dapat mengandalkan Presiden Trump untuk menggunakan kekuasaan eksekutifnya pada hari pertama untuk memenuhi janji-janji yang dia buat kepada mereka di jalur kampanye,” tegas juru bicara Trump, Karoline Leavitt kepada Reuters pada hari Rabu (11/12/2024).
Perintah eksekutif adalah arahan presiden yang menginstruksikan pemerintah AS apa yang harus dilakukan dan bagaimana, dalam batas-batas konstitusi.
Presiden AS Joe Biden yang akan lengser memulai masa jabatannya pada tahun 2021 dengan menandatangani 17 dokumen tersebut, yang sebagian besar mencabut kebijakan yang diberlakukan Trump selama masa jabatan pertamanya.
Menurut Reuters, beberapa dekrit pertama akan difokuskan pada penegakan hukum imigrasi, termasuk melanjutkan pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko.
Meskipun hal ini dapat menghadapi beberapa penolakan dari negara-negara bagian yang diperintah oleh Partai Demokrat, di bawah pemerintahan Biden ditetapkan di pengadilan bahwa imigrasi sepenuhnya berada dalam lingkup pemerintah federal.
Satu perintah eksekutif yang direncanakan akan mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang telah diberikan AS kepada siapa pun yang lahir di negara tersebut berdasarkan interpretasi Amandemen ke-14.
Para pembantu Trump mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintahan yang akan datang akan siap untuk membela hal ini di pengadilan.
Perintah eksekutif lain yang dikabarkan akan membahas tentang pembalikan promosi "kesetaraan" pemerintahan Biden, termasuk aturan transgender dan preferensi rasial, serta "pelatihan keberagaman" wajib bagi kontraktor federal.
Satu sumber dari tim transisi Departemen Luar Negeri AS menggambarkan satu perintah eksekutif yang akan meninjau keputusan perekrutan berdasarkan identitas daripada prestasi.
Stephen Miller, yang baru-baru ini diumumkan sebagai wakil kepala staf Trump untuk kebijakan, dilaporkan mengoordinasikan upaya perintah eksekutif tersebut.
Langkah-langkah tersebut dikatakan berdasarkan pada draf yang disediakan lembaga pemikir seperti America First Policy Institute, Conservative Partnership Institute, dan Heritage Foundation.
Banyak perintah eksekutif Trump dari periode pertama ditentang Partai Demokrat di pengadilan.
Meskipun sebagian besar akhirnya ditegakkan, penundaan tersebut berarti perintah-perintah tersebut tidak dilaksanakan sebelum Biden mengambil alih.
Baca juga: Sibuk Bantai Warga Palestina, Netanyahu Tetap Bersaksi di Sidang Kasus Korupsinya
Langkah ini akan secara “dramatis” mengubah sejumlah kebijakan pemerintah, menurut laporan Reuters.
Trump telah memberi tahu para pembantunya bahwa dia ingin membuat “gebrakan besar” dan bertindak dengan skala dan kecepatan yang lebih besar daripada masa jabatan pertamanya, dua sumber anonim mengatakan kepada kantor berita tersebut.
“Lebih banyak perintah akan dikeluarkan dalam beberapa hari dan pekan berikutnya,” ungkap sumber tersebut.
“Rakyat Amerika dapat mengandalkan Presiden Trump untuk menggunakan kekuasaan eksekutifnya pada hari pertama untuk memenuhi janji-janji yang dia buat kepada mereka di jalur kampanye,” tegas juru bicara Trump, Karoline Leavitt kepada Reuters pada hari Rabu (11/12/2024).
Perintah eksekutif adalah arahan presiden yang menginstruksikan pemerintah AS apa yang harus dilakukan dan bagaimana, dalam batas-batas konstitusi.
Presiden AS Joe Biden yang akan lengser memulai masa jabatannya pada tahun 2021 dengan menandatangani 17 dokumen tersebut, yang sebagian besar mencabut kebijakan yang diberlakukan Trump selama masa jabatan pertamanya.
Menurut Reuters, beberapa dekrit pertama akan difokuskan pada penegakan hukum imigrasi, termasuk melanjutkan pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko.
Meskipun hal ini dapat menghadapi beberapa penolakan dari negara-negara bagian yang diperintah oleh Partai Demokrat, di bawah pemerintahan Biden ditetapkan di pengadilan bahwa imigrasi sepenuhnya berada dalam lingkup pemerintah federal.
Satu perintah eksekutif yang direncanakan akan mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang telah diberikan AS kepada siapa pun yang lahir di negara tersebut berdasarkan interpretasi Amandemen ke-14.
Para pembantu Trump mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintahan yang akan datang akan siap untuk membela hal ini di pengadilan.
Perintah eksekutif lain yang dikabarkan akan membahas tentang pembalikan promosi "kesetaraan" pemerintahan Biden, termasuk aturan transgender dan preferensi rasial, serta "pelatihan keberagaman" wajib bagi kontraktor federal.
Satu sumber dari tim transisi Departemen Luar Negeri AS menggambarkan satu perintah eksekutif yang akan meninjau keputusan perekrutan berdasarkan identitas daripada prestasi.
Stephen Miller, yang baru-baru ini diumumkan sebagai wakil kepala staf Trump untuk kebijakan, dilaporkan mengoordinasikan upaya perintah eksekutif tersebut.
Langkah-langkah tersebut dikatakan berdasarkan pada draf yang disediakan lembaga pemikir seperti America First Policy Institute, Conservative Partnership Institute, dan Heritage Foundation.
Banyak perintah eksekutif Trump dari periode pertama ditentang Partai Demokrat di pengadilan.
Meskipun sebagian besar akhirnya ditegakkan, penundaan tersebut berarti perintah-perintah tersebut tidak dilaksanakan sebelum Biden mengambil alih.
Baca juga: Sibuk Bantai Warga Palestina, Netanyahu Tetap Bersaksi di Sidang Kasus Korupsinya
(sya)
Lihat Juga :
