Buntut Darurat Militer Korsel, Para Pejabat Kabinet Presiden Yoon Suk-yeol Mundur Massal
loading...
Para pejabat kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol ajukan pengunduran diri secara massal setelah Parlemen memblokir pemberlakuan darurat militer. Foto/Yonhap
A
A
A
SEOUL - Para pejabat senior kabinet Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengajukan pengunduran diri secara massal.
Langkah itu sebagai imbas atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon, yang kemudian diblokir Parlemen atau Majelis Nasional.
Mereka yang mengajukan pengunduran diri secara massal termasuk Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin-suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae-yoon, dan tujuh ajudan senior presiden lainnya.
Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang menjadi dalang pengusulan darurat militer, juga mengundurkan diri lebih dulu.
Aksi para pejabat kabinet mengajukan pengunduran diri massal itu terjadi pada Rabu atau beberapa jam setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa malam, yang dicabut enam jam kemudian.
Presiden Yoon berdalih darurat militer dideklarasikan karena ada kubu oposisi sebagai "kekuatan anti-negara" yang melumpuhkan operasi negara dengan mosi pemakzulan dan rancangan undang-undang (RUU) anggaran yang diperkecil.
Yoon mencabut deklarasi darurat militer setelah pemungutan suara bulat oleh Majelis Nasional pada Rabu pagi untuk menuntut presiden mencabutnya.
Enam partai oposisi, termasuk Partai Demokrat, mengajukan RUU yang menyerukan pemakzulan Yoon. RUU ini diharapkan akan diajukan ke sidang pleno pada hari Kamis dengan pemungutan suara ditetapkan pada hari Jumat atau Sabtu.
Pemberlakuan darurat militer yang hanya berumur enam jam telah mengejutkan semua orang di Korea Selatan, meskipun negara tersebut memiliki sejarah panjang dengan keadaan darurat serupa, menurut seorang mantan perwira militer.
Darurat militer tidak pernah terdengar di era demokrasi modern Korea Selatan, yang dimulai pada akhir tahun 1980-an ketika negara tersebut bangkit dari kediktatoran militer selama bertahun-tahun.
“Siapa yang mengira bahwa di zaman sekarang darurat militer akan diumumkan? Namun itu terjadi. Dan itu mengejutkan bagi kita semua,” kata pensiunan Letnan Jenderal Chun In-bum kepada Lynda Kinkade dari CNN.
Terakhir kali presiden Korea Selatan memberlakukan darurat militer adalah pada tahun 1980, selama pemberontakan nasional yang dipimpin oleh mahasiswa dan serikat buruh.
Langkah itu sebagai imbas atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon, yang kemudian diblokir Parlemen atau Majelis Nasional.
Mereka yang mengajukan pengunduran diri secara massal termasuk Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin-suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae-yoon, dan tujuh ajudan senior presiden lainnya.
Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang menjadi dalang pengusulan darurat militer, juga mengundurkan diri lebih dulu.
Aksi para pejabat kabinet mengajukan pengunduran diri massal itu terjadi pada Rabu atau beberapa jam setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa malam, yang dicabut enam jam kemudian.
Presiden Yoon berdalih darurat militer dideklarasikan karena ada kubu oposisi sebagai "kekuatan anti-negara" yang melumpuhkan operasi negara dengan mosi pemakzulan dan rancangan undang-undang (RUU) anggaran yang diperkecil.
Yoon mencabut deklarasi darurat militer setelah pemungutan suara bulat oleh Majelis Nasional pada Rabu pagi untuk menuntut presiden mencabutnya.
Enam partai oposisi, termasuk Partai Demokrat, mengajukan RUU yang menyerukan pemakzulan Yoon. RUU ini diharapkan akan diajukan ke sidang pleno pada hari Kamis dengan pemungutan suara ditetapkan pada hari Jumat atau Sabtu.
Pemberlakuan darurat militer yang hanya berumur enam jam telah mengejutkan semua orang di Korea Selatan, meskipun negara tersebut memiliki sejarah panjang dengan keadaan darurat serupa, menurut seorang mantan perwira militer.
Darurat militer tidak pernah terdengar di era demokrasi modern Korea Selatan, yang dimulai pada akhir tahun 1980-an ketika negara tersebut bangkit dari kediktatoran militer selama bertahun-tahun.
“Siapa yang mengira bahwa di zaman sekarang darurat militer akan diumumkan? Namun itu terjadi. Dan itu mengejutkan bagi kita semua,” kata pensiunan Letnan Jenderal Chun In-bum kepada Lynda Kinkade dari CNN.
Terakhir kali presiden Korea Selatan memberlakukan darurat militer adalah pada tahun 1980, selama pemberontakan nasional yang dipimpin oleh mahasiswa dan serikat buruh.
(mas)
Lihat Juga :
