5 Alasan Korea Utara, Rusia, dan China Pantau Ketidakstabilan Politik Korea Selatan

SEOUL - Suatu malam pergolakan politik di Korea Selatan telah menjungkirbalikkan stabilitas di sekutu utama demokrasi AS – mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah dan Washington di saat ketegangan global yang akut.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa malam dalam sebuah dekrit mendadak yang dibatalkan beberapa jam kemudian setelah penentangan luar biasa di seluruh spektrum politik atas apa yang secara luas dipandang sebagai pelanggaran demokrasi yang dinamis di negara itu.

Langkah yang diklaim Yoon diperlukan untuk "menyelamatkan negara dari kekuatan anti-negara" yang mencoba menghancurkan "tatanan konstitusional demokrasi liberal," disambut dengan protes di Seoul dan seruan yang meningkat agar presiden mengundurkan diri.

Perkembangan yang mengejutkan itu tampaknya mengejutkan Washington. Itu adalah kenyataan yang mengerikan bagi militer Amerika Serikat, yang memiliki hampir 30.000 tentara dan pangkalan luar negeri terbesarnya di Korea Selatan, yang berfungsi sebagai penyeimbang terhadap Korea Utara yang agresif dan penyeimbang terhadap Tiongkok yang agresif di wilayah yang secara strategis penting.

Kekacauan itu berpotensi menimbulkan konsekuensi yang signifikan pada saat garis patahan geopolitik yang semakin dalam di Asia, di mana Korea Utara dan China memperkuat keselarasan mereka dengan Rusia saat berperang melawan Ukraina.

Para pemimpin di Pyongyang, Beijing, dan Moskow kemungkinan mengamati perkembangan di Seoul dengan memperhatikan potensinya untuk melemahkan benteng utama kekuatan AS di wilayah tersebut – dan semua mata kini tertuju pada Korea Utara, yang mungkin ingin menggunakan kekacauan politik untuk keuntungannya.

5 Alasan Korea Utara, Rusia, dan China Pantau Ketidakstabilan Politik Korea Selatan

1. Aliansi Korea Selatan dan AS Jadi Ancaman bagi China, Rusia dan Korea Utara

Aliansi AS-Korea Selatan telah lama dipandang oleh kedua negara sebagai landasan perdamaian di kawasan tersebut, di mana Korea Utara terus mengancam Korea Selatan dan AS dengan program senjata ilegalnya.

Ancaman itu semakin parah karena Korea Utara telah meningkatkan kemitraannya dengan Rusia, mengirimkan amunisi, rudal, dan tentara, kata pejabat intelijen, untuk membantu perang Moskow melawan Ukraina.

“Setiap ketidakstabilan di Korea Selatan memiliki dampak besar bagi kebijakan Indo-Pasifik kami,” kata pensiunan Kolonel AS Cedric Leighton kepada Wolf Blitzer dari CNN.

Dia menunjuk pada bagaimana pasukan AS di negara itu bersiap untuk skenario “perang malam ini” melawan Korea Utara. “Semakin sedikit stabilitas di Korea Selatan, semakin buruk bagi kami untuk memenuhi tujuan kebijakan kami.”

Baca Juga: Profil Ahn Gwi-ryeong, Anggota Parlemen Korea Selatan yang Bergulat dengan Tentara Bersenjata

2. Koalisi AS dan Korea Selatan Makin Kokoh

Presiden AS Joe Biden telah bekerja keras selama masa jabatannya untuk memperkuat kemitraan AS dengan Korea Selatan, bertemu Yoon beberapa kali, menyebut pemimpin Korea Selatan itu sebagai "sahabat karib," dan awal tahun ini menyerahkan "KTT Demokrasi"-nya kepada Yoon untuk menjadi tuan rumah di Korea Selatan.

Presiden Joe Biden menjamu mitranya dari Korea Selatan untuk jamuan makan malam kenegaraan di Gedung Putih selama kunjungan Yoon Suk Yeol ke AS pada April 2023.

Upaya Biden juga mencakup pertemuan puncak penting tahun 2023 di Camp David dengan Jepang dan Korea Selatan, di mana presiden AS mengatasi ketidakpercayaan historis antara kedua sekutu AS itu untuk menengahi peningkatan koordinasi trilateral.

3. AS Sangat Khawatir dengan Status Darurat Militer

Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menyatakan "lega" setelah Yoon mengubah arah pada apa yang digambarkan juru bicara itu sebagai "deklarasi yang mengkhawatirkan," dan menambahkan bahwa "demokrasi adalah fondasi" aliansi AS-Korea Selatan.

Meskipun AS menjamin bahwa aliansi itu tetap "kuat," langkah mengejutkan oleh Yoon dapat menimbulkan keraguan pada kemitraan dan melemahkan kemitraan Jepang-Korea Selatan yang sedang berkembang, kata para pengamat.

Hal itu juga menambah tingkat ketidakpastian lain menjelang kembalinya Presiden terpilih Donald Trump ke Gedung Putih, yang sebelumnya telah menyatakan skeptisisme tentang pengaturan keuangan antara AS dan Korea Selatan dalam menampung pasukan AS.

“Tindakan Yoon kemungkinan besar akan menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dan prediktabilitas Korea Selatan sebagai sekutu dan mitra di mata Amerika Serikat dan Jepang,” kata Rachel Minyoung Lee, seorang peneliti senior di lembaga pemikir Stimson Center di Washington.

“Ini serius mengingat fakta bahwa sekarang ada komponen nuklir yang lebih kuat dari sebelumnya dalam aliansi (AS-Korea Selatan),” imbuhnya. Dia menunjuk pada mekanisme peningkatan kerja sama pencegahan nuklir antara AS dan Korea Selatan pada tahun 2023, yang tidak memiliki senjata nuklir sendiri tetapi bergantung pada persenjataan AS.

4. Kim Jong-un Bisa Memanfaatkan Kekacauan Politik

Kekacauan politik juga memunculkan peluang potensial bagi Kim Jong-un untuk memanfaatkan kekacauan tersebut.

Pemimpin Korea Utara tersebut diketahui memilih momen politik yang tepat untuk uji coba senjata besar – misalnya dengan meluncurkan rudal balistik antarbenua baru beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS bulan lalu.

“Kita tahu bahwa Korea Utara suka mengolok-olok sistem demokrasi Korea Selatan setiap kali terjadi kekacauan di Seoul,” kata Edward Howell, dosen politik di Universitas Oxford di Inggris Raya, yang berfokus pada Semenanjung Korea.

“Kita tidak perlu terkejut jika Pyongyang mengeksploitasi krisis domestik di Korea Selatan untuk keuntungannya sendiri, baik secara retorika maupun sebaliknya,” katanya.

Perkembangan tersebut – dan potensi, sekarang, untuk perubahan kepemimpinan di Korea Selatan – juga kemungkinan diawasi ketat oleh Beijing dan Moskow, yang keduanya sangat menentang kehadiran militer AS di Asia.

5. Poros Perlawanan di Asia Timur Makin Solid

Pemimpin China Xi Jinping dan para pejabatnya khususnya telah menyaksikan dengan marah ketika AS telah memperkuat kemitraannya dengan para sekutu di kawasan tersebut – dalam menghadapi kekhawatiran di Washington tentang meningkatnya ancaman dari Beijing dan koordinasi keamanannya yang semakin dalam dengan Moskow.

Dan Yoon, yang bersikap lebih keras terhadap Korea Utara dibandingkan banyak pendahulunya, telah menjadi mitra setia AS.

Pemerintah Yoon juga telah menyatakan bahwa pengerahan pasukan Korea Utara ke Ukraina dapat menyebabkannya menilai kembali tingkat dukungan militer yang diberikannya kepada negara yang dilanda perang itu, yang tidak secara langsung dipasok senjata mematikan.

Semua itu meningkatkan taruhan internasional untuk momen politik saat ini, apa pun hasilnya bagi Yoon, menurut Howell.

"Pada saat kepentingan Korea Selatan dalam perang Ukraina semakin menonjol, mengingat keterlibatan penuh Korea Utara saat ini, kerja sama Seoul dengan sekutu tidak dapat dihambat oleh perpecahan dalam negeri," katanya.