Siapakah Yoon Suk-yeol? Presiden Korea Selatan yang Sedang Galau dan Putus Asa dengan Memberlakukan Status Darurat Militer

SEOUL - Yoon Suk-yeol bersumpah bahwa sebagai presiden Korea Selatan , ia akan “membangun kembali negara besar ini” menjadi negara “yang benar-benar milik rakyat” saat ia menyampaikan pidato pelantikannya pada bulan Mei 2022.

Sebaliknya, masa jabatan kepresidenannya ditandai dengan meningkatnya ketidakpopuleran dan disfungsi politik, yang berpuncak pada hari Selasa dengan deklarasi darurat militer di negara itu untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade.

Siapakah Yoon Suk-yeol? Presiden Korea Selatan yang Sedang Galau dan Putus Asa dengan Memberlakukan Status Darurat Militer

1. Presiden yang Tidak Populer ketika Parlemen Dikuasai Oposisi

Melansir The Financial Times, Yoon telah menghadapi tantangan serius sejak awal masa jabatannya, memasuki kekuasaan dengan peringkat persetujuan yang rendah dan parlemen yang didominasi oleh oposisi.

Mantan jaksa berusia 63 tahun itu, yang memainkan peran utama dalam penuntutan sukses mantan presiden Park Geun-hye dan Lee Myung-bak, tidak pernah memegang peran politik sebelum mengumumkan pencalonannya sebagai presiden pada tahun 2021.

Pada tahun 2019, ia diangkat sebagai jaksa agung oleh pendahulunya sebagai presiden, Moon Jae-in yang beraliran liberal — tetapi hubungan mereka memburuk setelah Yoon meluncurkan penyelidikan terhadap menteri kehakiman Moon, yang secara signifikan meningkatkan profil publik Yoon. Setelah pengunduran dirinya pada bulan Maret 2021, Yoon mengamankan nominasi presiden dari partai konservatif People Power.

Dalam pemilihan tahun berikutnya, ia menang tipis atas saingannya yang beraliran liberal dengan hanya 0,73 persen — margin tersempit dalam setiap kontes presiden Korea Selatan.

Yoon sudah merasakan tantangan yang akan dihadapinya dari parlemen yang dikuasai oposisi ketika ia berjuang untuk mendapatkan persetujuan bagi calon kabinet pilihannya, yang empat di antaranya terpaksa mengundurkan diri di tengah tuduhan penyimpangan.

2. Selalu Gagal dalam Meloloskan Undang-undang di Parlemen

Melansir The Financial Times, kesulitan terus berlanjut saat Yoon mencoba meloloskan undang-undang. Hingga Januari 2024, hanya 29 persen dari rancangan undang-undang yang diajukan ke parlemen oleh pemerintahannya yang telah disahkan.

Yoon menanggapi dengan menggunakan hak veto presiden untuk membatalkan undang-undang yang disponsori oposisi, memveto lebih banyak undang-undang daripada pendahulunya sejak berakhirnya kekuasaan militer pada tahun 1987.

Di awal masa jabatannya, ia berusaha menjawab pertanyaan dari wartawan secara informal saat ia tiba di tempat kerja. Namun hubungannya dengan media memburuk saat ia menargetkan pelaporan kritis, dengan polisi dan jaksa berulang kali dikerahkan untuk melawan mereka yang diduga menyebarkan "berita palsu".

3. Pernah Ingin Memindahkan Kantor Presiden ke Kementerian Pertahanan

Kemunduran hubungan masyarakat lainnya terjadi saat Yoon mengumumkan rencana untuk memindahkan kantornya dari istana bersejarah "Rumah Biru" di pusat kota Seoul ke kompleks kementerian pertahanan. Yoon berharap bahwa lingkungan kerjanya yang lebih membumi akan membuatnya tampak lebih dekat dengan masyarakat umum, tetapi ia menghadapi protes atas biaya pelaksanaan rencana tersebut.

Pertikaian lain terjadi pada bidang kebijakan penting, termasuk pendidikan — Yoon dipaksa untuk membatalkan rencana untuk membuat anak-anak mulai bersekolah setahun lebih awal — dan kesehatan, dengan para dokter melakukan pemogokan jangka panjang terkait gaji dan kondisi kerja.

Ketidakpopulerannya ditegaskan oleh pemilihan parlemen bulan April ini, yang menghasilkan mayoritas besar lainnya untuk partai oposisi Demokrat.

Anggota parlemen oposisi sejak itu telah mendorong penyelidikan terhadap Yoon dan istrinya atas tuduhan, yang dibantah keras oleh Yoon, tentang transaksi yang tidak pantas dengan pemilik lembaga pemungutan suara.

Yoon terkadang mendapat sambutan yang lebih hangat di luar negeri — terutama selama kunjungan kenegaraan ke Washington pada bulan April tahun lalu, ketika ia menyenangkan Presiden Joe Biden dengan membawakan lagu American Pie tahun 1970-an. Yoon juga menjadi presiden Korea Selatan pertama yang menghadiri pertemuan NATO dan memberikan bantuan yang signifikan kepada Ukraina, saat ia memperdalam kolaborasi militer dan keamanan dengan AS dan Jepang.

Hal ini menuai kritik dari pihak oposisi, yang menuduhnya memusuhi China, mitra dagang terpenting negara tersebut.

4. Menyukai Dialog dengan Korea Utara

Berbeda dengan pendahulunya, Moon, yang lebih menyukai dialog dengan Korea Utara, Yoon telah mengambil sikap yang lebih keras terhadap Pyongyang, yang telah menanggapinya dengan lebih banyak uji coba rudal selama pemerintahannya.

Seiring berlanjutnya perlawanan parlementer, Yoon menjadi semakin frustrasi — khususnya atas upaya oposisi untuk memakzulkan anggota terkemuka pemerintahannya dan penolakannya untuk meloloskan anggaran tahunan yang diusulkannya. Pihak oposisi telah membalas dengan paket yang lebih kecil, yang menurut Yoon akan berarti pemotongan yang tidak dapat diterima pada berbagai bidang termasuk kesiapsiagaan bencana dan dukungan pengasuhan anak.

“Kediktatoran legislatif partai Demokrat . . . bahkan menggunakan anggaran sebagai sarana perjuangan politik,” kata Yoon pada hari Selasa dalam pidatonya yang mengumumkan darurat militer.

Beberapa jam kemudian, ia mengatakan bahwa ia bermaksud untuk mencabut tindakan “darurat” tersebut setelah anggota parlemen menolaknya di parlemen — membuat posisinya sendiri semakin tidak pasti di tengah salah satu krisis konstitusional paling serius dalam sejarah modern Korea Selatan.