Usai Netanyahu, ICC Bidik Jenderal Junta Myanmar atas Kejahatan terhadap Muslim Rohingya

Siklus Pelanggaran

Tindakan keras militer di Myanmar pada tahun 2017 menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, banyak di antaranya memiliki kisah mengerikan tentang pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran.

Warga Rohingya yang tetap tinggal di Myanmar ditolak kewarganegaraannya dan akses ke layanan kesehatan serta memerlukan izin untuk bepergian ke luar kota mereka.

Min Aung Hlaing—yang menjadi kepala tentara selama tindakan keras tersebut—telah menolak istilah Rohingya sebagai "khayalan".

Hakim ICC sekarang harus memutuskan apakah akan memberikan surat perintah penangkapan. Jika dikabulkan, 124 anggota ICC secara teoritis akan diwajibkan untuk menangkap kepala junta jika dia bepergian ke negara mereka.

China, sekutu utama dan pemasok senjata junta yang berkuasa di Myanmar, bukanlah anggota ICC.

Kelompok hak asasi manusia memuji langkah Khan di Myanmar, dengan mengatakan bahwa ini adalah langkah penting untuk memutus siklus pelanggaran dan impunitas yang telah lama menjadi faktor utama yang memicu pelanggaran massal oleh militer.

"Para hakim akan memutuskan permintaan jaksa, tetapi negara-negara anggota ICC harus mengakui tindakan ini sebagai pengingat akan peran penting pengadilan ketika pintu keadilan lainnya tertutup," kata Maria Elena Vignoli, pengacara internasional senior Human Rights Watch, seperti dikutip dari New Arab, Kamis (28/11/2024).

ICC yang berkantor pusat di Den Haag, yang dibuka pada tahun 2002, adalah pengadilan independen yang dibentuk untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan terburuk di dunia.