Krisis Fiskal, PNS dan Staf Pemerintah China Potong Gaji

Masalah ini meluas ke luar Nanjing, yakni hingga ke Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, pusat-pusat ekonomi China, dan bahkan kotamadya Tianjin yang dikelola langsung. Kelelahan fiskal telah menyebabkan keterlambatan atau pengurangan gaji PNS.

Di Tianjin, karyawan dari beberapa departemen pemerintah dan kelompok transportasi umum menghadapi gaji yang tidak dibayar selama berbulan-bulan. Di beberapa kota, pemerintah daerah bahkan meminjam uang dari kuil untuk membayar gaji.

Banyak orang dalam dalam sistem tersebut telah mengonfirmasi bahwa pemotongan gaji dimulai sejak tahun lalu. Sekolah, lembaga publik, dan beberapa lembaga pemerintah telah menghapuskan pembayaran lembur dan bonus akhir pekan. Tahun ini, masalah upah yang tidak dibayar semakin memburuk.

Provinsi Guangdong telah secara signifikan mengurangi pensiun bagi para pensiunan dengan pemotongan melebihi sepertiga dalam beberapa kasus. Ini menunjukkan bahwa bahkan dua provinsi terkaya di China yang masing-masing memiliki PDB melebihi 10 triliun Yuan mengalami ketidakseimbangan fiskal yang parah.

Kondisinya bahkan lebih buruk di provinsi-provinsi pedalaman dan wilayah-wilayah di Barat Laut dan Timur Laut.

Artikel di WeChat tersebut mencatat bahwa kesulitan dalam membayar gaji PNS menyoroti krisis fiskal lokal yang meningkat. Ini bukan hanya tanda krisis utang lokal, tetapi juga beban tambahan pada ekonomi nasional yang sudah menurun.

Di saat PNS di China yang secara tradisional dianggap aman dalam menghadapi ketidakstabilan pendapatan, masalah ekonomi yang mendasarinya tidak diragukan lagi memang parah. Ketika PNS tidak dapat mengandalkan upah mereka, situasi bagi warga negara biasa di China menjadi lebih genting.

Apa yang terjadi ketika tidak ada uang? Sejumlah pemerintah daerah di bawah kendali CCP awalnya menggunakan cara memeras bisnis swasta dan individu kaya di wilayah hukum mereka dengan menggunakan alasan seperti tunggakan pajak atau biaya yang belum dibayar untuk menarik dana.

Praktik ini sering disebut sebagai “menguras kolam untuk menangkap ikan” yang menyebabkan sejumlah perusahaan swasta lokal dan individu kaya berjuang untuk bertahan hidup atau menghadapi kebangkrutan langsung. Ketika pendekatan ini tidak lagi mencukupi, CCP mulai menargetkan provinsi-provinsi yang lebih kaya.

Distant Fishing

Akhir-akhir ini, istilah “distant fishing” kerap muncul di media China. Istilah ini merujuk kepada lembaga peradilan di satu daerah yang menangkap pemilik bisnis swasta atau menyita aset perusahaan yang berlokasi di provinsi lain.