Eks Menhan Israel Yoav Gallant akan Pergi ke AS Meski Ada Surat Perintah Penangkapan ICC
Selasa, 26 November 2024 - 20:45 WIB
loading...
Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Foto/X
A
A
A
TEL AVIV - Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berencana pergi ke Washington meski ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadapnya oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait kejahatan perang di Gaza.
Radio Angkatan Darat Israel mengatakan Gallant akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat keamanan Amerika Serikat (AS) selama kunjungannya.
Menurut YNet News, perjalanannya dijadwalkan Minggu depan.
Pada hari Kamis, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Gallant dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Gallant dijadwalkan untuk pergi ke AS pada awal Oktober tetapi ditunda oleh Netanyahu pada menit terakhir, "menerapkan syarat dalam panggilan telepon antara dirinya dan Presiden Joe Biden," menurut laporan itu.
Kurang dari empat pekan kemudian, Netanyahu memberhentikan Gallant dan menunjuk Israel Katz untuk jabatan tersebut.
Laporan Jewish News Syndicate (JNS) mengatakan Gallant “akan melakukan perjalanan dengan penerbangan El Al yang dijadwalkan, dengan risiko pendaratan darurat di salah satu dari 123 negara yang mengakui yurisdiksi pengadilan di Den Haag dan secara hukum berkewajiban untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkannya.”
Menurut peraturan ICC, persidangan in absentia tidak dilakukan, di mana para terdakwa harus hadir secara fisik agar kasus dapat dimulai.
Karena pengadilan yang berpusat di Den Haag tidak memiliki polisi untuk menegakkan surat perintahnya, pengadilan tersebut bergantung pada negara-negara anggotanya untuk melaksanakan perintahnya.
Pada hari Sabtu, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan negara-negara “yang menandatangani konvensi Roma berkewajiban melaksanakan keputusan pengadilan. Itu bukan pilihan.”
Dia menekankan keputusan ICC “mengikat secara hukum: tidak ada pilih-pilih,” menambahkan “ancaman terhadapnya tidak dapat diterima,” termasuk dari AS.
Gedung Putih mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka menolak surat perintah penangkapan ICC untuk Netanyahu dan Gallant.
Mengecam surat perintah penangkapan itu sebagai "keterlaluan," Presiden Joe Biden mengatakan, "Apa pun yang mungkin disiratkan ICC, tidak ada kesetaraan, tidak ada, antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel dalam menghadapi ancaman terhadap keamanannya."
Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat yang akan datang John Thune (Partai Republik) berjanji menjatuhkan sanksi kepada pengadilan tersebut pada tahun mendatang.
"Surat perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant adalah keterlaluan, melanggar hukum, dan berbahaya," ujar Thune.
Baca juga: ICC Harus Minta Red Notice Interpol untuk Tangkap Netanyahu dan Gallant
Radio Angkatan Darat Israel mengatakan Gallant akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat keamanan Amerika Serikat (AS) selama kunjungannya.
Menurut YNet News, perjalanannya dijadwalkan Minggu depan.
Pada hari Kamis, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Gallant dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Gallant dijadwalkan untuk pergi ke AS pada awal Oktober tetapi ditunda oleh Netanyahu pada menit terakhir, "menerapkan syarat dalam panggilan telepon antara dirinya dan Presiden Joe Biden," menurut laporan itu.
Kurang dari empat pekan kemudian, Netanyahu memberhentikan Gallant dan menunjuk Israel Katz untuk jabatan tersebut.
Kewajiban Hukum
Laporan Jewish News Syndicate (JNS) mengatakan Gallant “akan melakukan perjalanan dengan penerbangan El Al yang dijadwalkan, dengan risiko pendaratan darurat di salah satu dari 123 negara yang mengakui yurisdiksi pengadilan di Den Haag dan secara hukum berkewajiban untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkannya.”
Menurut peraturan ICC, persidangan in absentia tidak dilakukan, di mana para terdakwa harus hadir secara fisik agar kasus dapat dimulai.
Karena pengadilan yang berpusat di Den Haag tidak memiliki polisi untuk menegakkan surat perintahnya, pengadilan tersebut bergantung pada negara-negara anggotanya untuk melaksanakan perintahnya.
Pada hari Sabtu, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan negara-negara “yang menandatangani konvensi Roma berkewajiban melaksanakan keputusan pengadilan. Itu bukan pilihan.”
Dia menekankan keputusan ICC “mengikat secara hukum: tidak ada pilih-pilih,” menambahkan “ancaman terhadapnya tidak dapat diterima,” termasuk dari AS.
Penolakan AS terhadap Surat Perintah Penangkapan
Gedung Putih mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka menolak surat perintah penangkapan ICC untuk Netanyahu dan Gallant.
Mengecam surat perintah penangkapan itu sebagai "keterlaluan," Presiden Joe Biden mengatakan, "Apa pun yang mungkin disiratkan ICC, tidak ada kesetaraan, tidak ada, antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel dalam menghadapi ancaman terhadap keamanannya."
Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat yang akan datang John Thune (Partai Republik) berjanji menjatuhkan sanksi kepada pengadilan tersebut pada tahun mendatang.
"Surat perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant adalah keterlaluan, melanggar hukum, dan berbahaya," ujar Thune.
Baca juga: ICC Harus Minta Red Notice Interpol untuk Tangkap Netanyahu dan Gallant
(sya)
Lihat Juga :
