Para Pilot Israel yang Bunuh Nasrallah Takut Dituntut dalam Kejahatan Perang
loading...
A
A
A
Berdasarkan aturannya sendiri, yurisdiksi ICC hanya mencakup kasus-kasus yang dianggap bahwa sistem peradilan negara itu sendiri telah gagal atau tidak dapat menyelidiki dugaan pelanggaran dengan benar.
Ketika ditanya tentang konsekuensi reformasi bagi tentara Israel, Noam mengatakan, "Prestise pengadilan tinggi, dan sistem peradilan Israel secara keseluruhan, telah membantu kami dalam menangani inisiatif untuk mengajukan tuntutan terhadap Israel dan para pemimpinnya di Pengadilan Pidana di Den Haag."
Kekhawatiran serupa juga disuarakan organisasi-organisasi protes, yang menggambarkan sistem peradilan Israel sebagai "rompi antipeluru bagi perwira IDF terhadap hukum internasional".
Setelah Knesset meloloskan gelombang pertama reformasi peradilan pada Juli 2023, termasuk undang-undang yang disebut “kewajaran” yang mencabut kewenangan pengadilan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap keputusan pemerintah, setidaknya 10.000 anggota cadangan menyatakan niat mereka untuk menangguhkan tugas mereka sebagai bentuk protes.
"Kurangnya sekitar 250 pilot tempur membuat Israel tidak kompeten, itu membuat saya takut," ujar seorang prajurit cadangan, yang berbicara kepada Middle East Eye saat itu dengan syarat anonim.
Undang-undang kewajaran dibatalkan oleh Mahkamah Agung Israel pada bulan Januari.
Orly Noy, kepala organisasi hak asasi manusia Israel B'tselem, mengatakan kepada MEE bahwa dorongan awal di balik demonstrasi massa tersebut adalah keinginan banyak orang untuk mempertahankan "demokrasi struktural" Israel guna melindungi hak dan keistimewaan yang diberikan oleh sistem tersebut kepada warga negara Yahudi di negara tersebut.
Namun, menghadirkan pengadilan Israel sebagai perisai yang melindungi tentara dari pengadilan internasional merupakan cara yang efektif untuk memperluas dukungan bagi gerakan protes, menurut dia.
"Tentara adalah Tuhan semua orang di Israel, jadi tidak kontroversial untuk menyatukan sebanyak mungkin orang di sekitarnya," papar Noy.
“Tentu saja, setelah perang di Gaza, hal itu menjadi hal yang sangat nyata dan dikatakan secara eksplisit oleh para pemimpin protes bahwa sekarang Mahkamah Agung secara harfiah adalah perisai untuk melindungi tentara Israel,” ujar dia.
Ketika ditanya tentang konsekuensi reformasi bagi tentara Israel, Noam mengatakan, "Prestise pengadilan tinggi, dan sistem peradilan Israel secara keseluruhan, telah membantu kami dalam menangani inisiatif untuk mengajukan tuntutan terhadap Israel dan para pemimpinnya di Pengadilan Pidana di Den Haag."
Kekhawatiran serupa juga disuarakan organisasi-organisasi protes, yang menggambarkan sistem peradilan Israel sebagai "rompi antipeluru bagi perwira IDF terhadap hukum internasional".
Setelah Knesset meloloskan gelombang pertama reformasi peradilan pada Juli 2023, termasuk undang-undang yang disebut “kewajaran” yang mencabut kewenangan pengadilan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap keputusan pemerintah, setidaknya 10.000 anggota cadangan menyatakan niat mereka untuk menangguhkan tugas mereka sebagai bentuk protes.
"Kurangnya sekitar 250 pilot tempur membuat Israel tidak kompeten, itu membuat saya takut," ujar seorang prajurit cadangan, yang berbicara kepada Middle East Eye saat itu dengan syarat anonim.
Tuhan Semua Orang
Undang-undang kewajaran dibatalkan oleh Mahkamah Agung Israel pada bulan Januari.
Orly Noy, kepala organisasi hak asasi manusia Israel B'tselem, mengatakan kepada MEE bahwa dorongan awal di balik demonstrasi massa tersebut adalah keinginan banyak orang untuk mempertahankan "demokrasi struktural" Israel guna melindungi hak dan keistimewaan yang diberikan oleh sistem tersebut kepada warga negara Yahudi di negara tersebut.
Namun, menghadirkan pengadilan Israel sebagai perisai yang melindungi tentara dari pengadilan internasional merupakan cara yang efektif untuk memperluas dukungan bagi gerakan protes, menurut dia.
"Tentara adalah Tuhan semua orang di Israel, jadi tidak kontroversial untuk menyatukan sebanyak mungkin orang di sekitarnya," papar Noy.
“Tentu saja, setelah perang di Gaza, hal itu menjadi hal yang sangat nyata dan dikatakan secara eksplisit oleh para pemimpin protes bahwa sekarang Mahkamah Agung secara harfiah adalah perisai untuk melindungi tentara Israel,” ujar dia.