Presiden Erdogan Ingin Membentuk Tatanan Dunia Baru, Berikut 6 Realitanya

Hasilnya adalah kebuntuan yang sering kali membuat masalah mendesak tidak terselesaikan, terutama ketika anggota tetap memiliki kepentingan yang saling bertentangan.

3. PBB Sudah Lumpuh

Kelumpuhan yang melekat ini telah mencegah PBB untuk memastikan keamanan, melindungi hak asasi manusia, menegakkan hukum internasional, menyediakan bantuan kemanusiaan, dan memfasilitasi solidaritas.

Ankara telah menyerukan agar hak veto dihapuskan atau dibatasi lebih lanjut, dengan mengikutsertakan aktor yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

“Dalam sistem di mana Prancis adalah anggota tetap, mengapa Turki, Jerman, India, Jepang, Brasil, atau Afrika Selatan tidak dapat berada dalam posisi yang sama?” tanya Oztop, menekankan bahwa telah terjadi pergeseran signifikan dalam keseimbangan kekuatan global dalam 79 tahun sejak PBB didirikan.

4. Perlunya Penegakan Hukum Internasional

Turki juga kritis terhadap pendekatan selektif yang ditunjukkan negara-negara Barat dalam menangani konflik global. Turki menyerukan pendekatan yang lebih konsisten dan berprinsip dalam menerapkan hukum internasional, di mana semua negara harus mematuhi standar yang sama.

Kritik ini berpusat pada bagaimana negara-negara Barat dengan cepat mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina tetapi terus mendukung Israel hingga saat ini meskipun ada banyak bukti kekejamannya di Gaza, termasuk kejahatan perang dan tindakan yang merupakan genosida.

5. Dunia Sudah Terpolarisasi

Dalam bukunya A Fairer World Is Possible, Presiden Erdogan menekankan perlunya sistem "di mana pihak kanan kuat, bukan pihak yang kuat benar."

Namun, untuk mencapai reformasi ini, diperlukan upaya mengatasi tantangan yang signifikan di dunia yang semakin terpolarisasi yang ditandai oleh xenofobia dan diskriminasi.

Turki telah mendesak badan-badan internasional, terutama PBB, untuk mengembangkan mekanisme yang secara efektif mendorong dialog dan pemahaman.

6. Dunia Lebih Memihak Negara Maju

Visi Turki yang lebih luas melampaui reformasi PBB.

Ankara berpendapat bahwa tatanan dunia saat ini secara tidak proporsional lebih memihak negara-negara maju, dan seringkali meminggirkan negara-negara berkembang dan terbelakang dan negara-negara maju, yang menarik perhatian pada perlunya reformasi terhadap lembaga keuangan global seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Ia berpendapat bahwa lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral harus mengadopsi kebijakan yang lebih melayani negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang, sehingga menutup kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin.

Turki juga menganjurkan mekanisme keuangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan yang didominasi Barat, yang mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan tangguh di mana negara-negara memiliki kendali yang lebih besar atas kebijakan ekonomi mereka.