Presiden Erdogan Ingin Membentuk Tatanan Dunia Baru, Berikut 6 Realitanya
loading...
A
A
A
ANKARA - Tatanan global saat ini sedang terombang-ambing, dengan konflik yang berkecamuk di berbagai belahan dunia.
Sementara Rusia terus menyerang Ukraina, Israel telah melepaskan teror terhadap warga Palestina di Gaza, yang mengancam akan mengganggu stabilitas Timur Tengah. Israel sekarang melakukan serangan udara mematikan di Lebanon yang menewaskan ratusan orang.
“Pembantaian Israel di Gaza telah dengan jelas menunjukkan sekali lagi bahwa status quo tata kelola global tidak dapat dipertahankan,” kata peneliti Mustafa Oztop, dilansir TRT.
Turki, bersama dengan beberapa negara lain, telah menyaksikan dengan jijik ketika lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB gagal menghentikan pertumpahan darah.
Ketidakmampuan PBB untuk bertindak melawan krisis, terutama setelah AS secara sepihak memveto resolusi PBB yang didukung luas yang akan membuka jalan bagi keanggotaan penuh dan pengakuan bagi Palestina, telah menimbulkan pertanyaan tentang kemanjuran dan legitimasinya yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sebagai anggota pendiri dan salah satu dari 20 penyumbang anggaran teratas PBB, Turki mengatakan perubahan sudah lama tertunda.
Untuk mencapai hal ini, lebih banyak negara harus memiliki suara yang berarti di PBB.
Turki berpendapat bahwa struktur DK PBB saat ini, yang menempatkan hak veto di tangan lima anggota tetapnya–Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia–membatasi kemampuan dewan untuk menangani krisis internasional secara adil.
“Dalam status quo, komunitas internasional dan sistem internasional didominasi oleh perspektif, kepentingan, dan keputusan dari lima anggota tetap,” dan dengan demikian tidak dapat menghasilkan hasil yang adil, kata Oztop kepada TRT World.
Lima negara tetap dapat menghalangi resolusi apa pun, yang sering kali mengorbankan keadilan global.
Sementara Rusia terus menyerang Ukraina, Israel telah melepaskan teror terhadap warga Palestina di Gaza, yang mengancam akan mengganggu stabilitas Timur Tengah. Israel sekarang melakukan serangan udara mematikan di Lebanon yang menewaskan ratusan orang.
“Pembantaian Israel di Gaza telah dengan jelas menunjukkan sekali lagi bahwa status quo tata kelola global tidak dapat dipertahankan,” kata peneliti Mustafa Oztop, dilansir TRT.
Turki, bersama dengan beberapa negara lain, telah menyaksikan dengan jijik ketika lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB gagal menghentikan pertumpahan darah.
Ketidakmampuan PBB untuk bertindak melawan krisis, terutama setelah AS secara sepihak memveto resolusi PBB yang didukung luas yang akan membuka jalan bagi keanggotaan penuh dan pengakuan bagi Palestina, telah menimbulkan pertanyaan tentang kemanjuran dan legitimasinya yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sebagai anggota pendiri dan salah satu dari 20 penyumbang anggaran teratas PBB, Turki mengatakan perubahan sudah lama tertunda.
Presiden Erdogan Ingin Membentuk Tatanan Dunia Baru, Berikut 6 Realitanya
1. Dunia Lebih Besar Dibandingkan 5 Negara
Turki telah menjadi suara terdepan dalam menyerukan reformasi menyeluruh di PBB, mengadvokasi sistem global yang demokratis, transparan, dan inklusif yang menantang kekuasaan segelintir orang yang mengakar. Turki menginginkan sistem yang secara efektif menangani masalah global dengan keadilan dan akuntabilitas.Untuk mencapai hal ini, lebih banyak negara harus memiliki suara yang berarti di PBB.
2. Dewan Keamanan PBB Harus Diubah
Inti dari dorongan reformasi ini adalah tuntutan perubahan pada DK PBB, yang secara terkenal dikritik oleh Presiden Erdogan dengan slogan “Dunia lebih besar dari lima negara.”Turki berpendapat bahwa struktur DK PBB saat ini, yang menempatkan hak veto di tangan lima anggota tetapnya–Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia–membatasi kemampuan dewan untuk menangani krisis internasional secara adil.
“Dalam status quo, komunitas internasional dan sistem internasional didominasi oleh perspektif, kepentingan, dan keputusan dari lima anggota tetap,” dan dengan demikian tidak dapat menghasilkan hasil yang adil, kata Oztop kepada TRT World.
Lima negara tetap dapat menghalangi resolusi apa pun, yang sering kali mengorbankan keadilan global.