Netanyahu Bersiap Pecat Menhan Israel di Tengah Perang Gaza, Ada Apa?
loading...
A
A
A
TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersiap memecat Menteri Pertahanan (Menhan) di tengah perang melawan Hamas yang sedang berlangsung di Gaza.
Lembaga penyiaran Israel, KAN, mengutip pejabat di kantor PM, melaporkan bahwa Netanyahu mempertimbangkan Ketua Partai Harapan Baru Gideon Sa'ar sebagai pengganti Gallant.
Menurut laporan Al-Jazeera, mengutip surat kabar Maariv, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin dan pengacara Michael Rivlin memimpin negosiasi untuk memasukkan Sa'ar ke dalam pemerintahan Netanyahu.
Laporan tersebut mengatakan pemecatan Gallant, yang sedang disiapkan dipicu oleh perselisihannya dengan Netanyahu terkait upaya invasi besar Israel ke Lebanon.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendukung pemecatan Menhan Gallant. "Selama berbulan-bulan saya telah meminta Perdana Menteri Netanyahu untuk memecat Gallant, dan sekaranglah saatnya untuk melakukannya segera," tulis Ben-Gvir di X.
"Keputusan harus dibuat di wilayah utara dan Gallant bukanlah orang yang tepat untuk memimpinnya," lanjut dia.
Menurut Times of Israel, Selasa (17/9/2024), isu tentang penggantian Gallant telah beredar selama berbulan-bulan, meskipun Sa'ar membantah pada bulan Juli bahwa dia telah menerima tawaran yang akan membawanya kembali ke koalisi pemerintah Netanyahu.
Seorang juru bicara pemimpin Partai Harapan Baru mengatakan: "Tidak ada yang baru dalam masalah tersebut."
Sementara itu, kantor PM Netanyahu mengatakan: "Publikasi mengenai negosiasi dengan Gideon Sa'ar tidak benar.
Ketegangan antara Netanyahu dan Gallant mencapai puncaknya pada Minggu malam terkait situasi yang meningkat dengan Hizbullah.
“Jika Gallant mencoba menggagalkan operasi di utara—dia akan digantikan,” tulis KAN.
“Komandan Komando Utara IDF, Uri Gordin, mendukung operasi terbatas, sementara Gallant menentangnya,” imbuh laporan tersebut.
Partai Harapan Baru telah keluar dari koalisi pemerintah Netanyahu awal tahun ini setelah Sa’ar ditolak untuk masuk dalam kabinet perang yang sekarang sudah tidak ada lagi.
Lebih lanjut, KAN melaporkan bahwa anggota kabinet Netanyahu telah menyerukan pemecatan Gallant selama berbulan-bulan.
"Marah, di antara isu-isu lainnya, oleh penentangannya terhadap rancangan undang-undang (RUU) pendaftaran [Yahudi] ultra-Ortodoks yang didukung oleh pemerintah dan pemutusan hubungan publiknya dengan perdana menteri atas kesepakatan [pembebasan] sandera dan kendali atas apa yang disebut Koridor Philadelphia di Gaza," lanjut laporan media Israel tersebut.
Lembaga penyiaran Israel, KAN, mengutip pejabat di kantor PM, melaporkan bahwa Netanyahu mempertimbangkan Ketua Partai Harapan Baru Gideon Sa'ar sebagai pengganti Gallant.
Menurut laporan Al-Jazeera, mengutip surat kabar Maariv, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin dan pengacara Michael Rivlin memimpin negosiasi untuk memasukkan Sa'ar ke dalam pemerintahan Netanyahu.
Laporan tersebut mengatakan pemecatan Gallant, yang sedang disiapkan dipicu oleh perselisihannya dengan Netanyahu terkait upaya invasi besar Israel ke Lebanon.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mendukung pemecatan Menhan Gallant. "Selama berbulan-bulan saya telah meminta Perdana Menteri Netanyahu untuk memecat Gallant, dan sekaranglah saatnya untuk melakukannya segera," tulis Ben-Gvir di X.
"Keputusan harus dibuat di wilayah utara dan Gallant bukanlah orang yang tepat untuk memimpinnya," lanjut dia.
Menurut Times of Israel, Selasa (17/9/2024), isu tentang penggantian Gallant telah beredar selama berbulan-bulan, meskipun Sa'ar membantah pada bulan Juli bahwa dia telah menerima tawaran yang akan membawanya kembali ke koalisi pemerintah Netanyahu.
Seorang juru bicara pemimpin Partai Harapan Baru mengatakan: "Tidak ada yang baru dalam masalah tersebut."
Sementara itu, kantor PM Netanyahu mengatakan: "Publikasi mengenai negosiasi dengan Gideon Sa'ar tidak benar.
Ketegangan antara Netanyahu dan Gallant mencapai puncaknya pada Minggu malam terkait situasi yang meningkat dengan Hizbullah.
“Jika Gallant mencoba menggagalkan operasi di utara—dia akan digantikan,” tulis KAN.
“Komandan Komando Utara IDF, Uri Gordin, mendukung operasi terbatas, sementara Gallant menentangnya,” imbuh laporan tersebut.
Partai Harapan Baru telah keluar dari koalisi pemerintah Netanyahu awal tahun ini setelah Sa’ar ditolak untuk masuk dalam kabinet perang yang sekarang sudah tidak ada lagi.
Lebih lanjut, KAN melaporkan bahwa anggota kabinet Netanyahu telah menyerukan pemecatan Gallant selama berbulan-bulan.
"Marah, di antara isu-isu lainnya, oleh penentangannya terhadap rancangan undang-undang (RUU) pendaftaran [Yahudi] ultra-Ortodoks yang didukung oleh pemerintah dan pemutusan hubungan publiknya dengan perdana menteri atas kesepakatan [pembebasan] sandera dan kendali atas apa yang disebut Koridor Philadelphia di Gaza," lanjut laporan media Israel tersebut.
(mas)