Presiden DK PBB Indonesia Hentikan Langkah Sanksi AS pada Iran
Rabu, 26 Agustus 2020 - 05:05 WIB
loading...
A
A
A
Juru bicara misi AS untuk PBB menyatakan pihaknya memiliki landasan legal kuat untuk pemulihan sanksi dan fakta bahwa beberapa anggota dewan tidak sepakat tidak memiliki dampak hukum apapun.
AS berpendapat dapat memicu proses yang disebut snapback itu karena resolusi Dewan Keamanan 2015 masih menyebut nama AS sebagai partisipan. (Baca Juga: India Tuding Pakistan Lakukan Lima Kebohongan Besar di DK PBB)
DK PBB menolak upaya AS pada 14 Agustus untuk memperpanjang embargo senjata pada Iran setelah batas waktu berakhir pada Oktober. Hanya Republik Dominika yang bergabung AS memberikan suara ya. (Baca Infografis: Pengganti F-18 Super Hornet US Navy Kemungkinan Mirip F-14 Tomcat)
“Presiden DK PBB untuk September yakni Republik Dominika dan Nigeria tampaknya menghadapi tekanan AS untuk mengabaikan penilaian Indonesia dan memproses dengan proses snapback sanksi,” papar para diplomat. (Lihat Video: Pelaku Penembakan Masjid Selandia Baru, Terancam Hukuman Seumur Hidup)
AS berpendapat dapat memicu proses yang disebut snapback itu karena resolusi Dewan Keamanan 2015 masih menyebut nama AS sebagai partisipan. (Baca Juga: India Tuding Pakistan Lakukan Lima Kebohongan Besar di DK PBB)
DK PBB menolak upaya AS pada 14 Agustus untuk memperpanjang embargo senjata pada Iran setelah batas waktu berakhir pada Oktober. Hanya Republik Dominika yang bergabung AS memberikan suara ya. (Baca Infografis: Pengganti F-18 Super Hornet US Navy Kemungkinan Mirip F-14 Tomcat)
“Presiden DK PBB untuk September yakni Republik Dominika dan Nigeria tampaknya menghadapi tekanan AS untuk mengabaikan penilaian Indonesia dan memproses dengan proses snapback sanksi,” papar para diplomat. (Lihat Video: Pelaku Penembakan Masjid Selandia Baru, Terancam Hukuman Seumur Hidup)
(sya)
Lihat Juga :
