China Singkirkan Pejabat Uighur yang Dinilai Bermuka Dua
Sabtu, 17 Agustus 2024 - 10:33 WIB
loading...
Cuplikan film dokumenter All Static and Noise tentang krisis Xinjiang. China dilaporkan telah menyingkirkan pejabat Uighur yang dinilai bermuka dua. Foto/YouTube/All Static and Noise
A
A
A
BEIJING - Tindakan keras terbaru China terhadap masyarakat Uighur di Xinjiang menargetkan pejabat yang dicap sebagai sosok "bermuka dua”. Lebih dari 70 warga yang jadi pejabat Uighur telah ditahan di Korla, kota terbesar kedua berdasarkan jumlah penduduk.
Para pejabat tersebut telah disingkirkan dalam apa yang dapat dilihat sebagai kelanjutan dari kampanye antikorupsi Presiden China Xi Jinping yang diperluas ke Xinjiang.
Operasi terbaru yang dimulai pada 15 Juli terhadap pejabat dalam sistem China disebut sebagai tindakan keras "kekuatan gelap" dan operasi “pembersihan” ini diterapkan kepada mereka yang tidak setia dan tidak mengikuti arahan Partai Komunis China (CCP).
Menurut laporan kantor berita Radio Free Asia (RFA) dan dikutip The Hong Kong Post pada Sabtu (17/8/2024), operasi ini merupakan bagian dari investigasi yang lebih besar dan pemenjaraan kepada mereka yang dianggap tidak setia kepada China dan CCP.
Baca Juga: China Terus Dorong Sinifikasi di Xinjiang, Budaya Uighur Perlahan Pudar
Sejauh ini, lebih dari 200 warga Uighur yang dianggap bermasalah telah diselidiki di kota Korla. Sungguh mengejutkan bahwa operasi saat ini dimulai pada tanggal yang sama ketika Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral dimulai di Beijing, yang mengungkap beberapa perencanaan sebelumnya.
Selain dianggap tidak loyal, China juga menyelidiki beberapa pejabat Uighur mengenai apakah mereka menunjukkan simpati terhadap perjuangan Uighur dan hal-hal lain yang berhubungan dengan etnis tersebut.
Seorang petugas polisi mengatakan kepada RFA: "Sejak dimulainya tindakan keras terhadap 'kekuatan gelap’, lebih dari 200 tersangka telah diselidiki, [dan] 76 dari mereka ditetapkan bermuka dua."
Semua tindakan ini merupakan bagian dari upaya China untuk mengarusutamakan orang-orang Uighur ke arah budaya etnis Han, serta mengintensifkan kontrol ideologis atas Xinjiang.
Tindakan keras terbaru adalah salah satu dari banyak tindakan yang digunakan China untuk menekan apa yang dipandangnya sebagai "kekuatan separatis etnis”, "kekuatan teroris" dan "ekstremisme agama" di Xinjiang.
Para pejabat tersebut telah disingkirkan dalam apa yang dapat dilihat sebagai kelanjutan dari kampanye antikorupsi Presiden China Xi Jinping yang diperluas ke Xinjiang.
Operasi terbaru yang dimulai pada 15 Juli terhadap pejabat dalam sistem China disebut sebagai tindakan keras "kekuatan gelap" dan operasi “pembersihan” ini diterapkan kepada mereka yang tidak setia dan tidak mengikuti arahan Partai Komunis China (CCP).
Menurut laporan kantor berita Radio Free Asia (RFA) dan dikutip The Hong Kong Post pada Sabtu (17/8/2024), operasi ini merupakan bagian dari investigasi yang lebih besar dan pemenjaraan kepada mereka yang dianggap tidak setia kepada China dan CCP.
Baca Juga: China Terus Dorong Sinifikasi di Xinjiang, Budaya Uighur Perlahan Pudar
Sejauh ini, lebih dari 200 warga Uighur yang dianggap bermasalah telah diselidiki di kota Korla. Sungguh mengejutkan bahwa operasi saat ini dimulai pada tanggal yang sama ketika Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral dimulai di Beijing, yang mengungkap beberapa perencanaan sebelumnya.
Selain dianggap tidak loyal, China juga menyelidiki beberapa pejabat Uighur mengenai apakah mereka menunjukkan simpati terhadap perjuangan Uighur dan hal-hal lain yang berhubungan dengan etnis tersebut.
Seorang petugas polisi mengatakan kepada RFA: "Sejak dimulainya tindakan keras terhadap 'kekuatan gelap’, lebih dari 200 tersangka telah diselidiki, [dan] 76 dari mereka ditetapkan bermuka dua."
Semua tindakan ini merupakan bagian dari upaya China untuk mengarusutamakan orang-orang Uighur ke arah budaya etnis Han, serta mengintensifkan kontrol ideologis atas Xinjiang.
Tindakan keras terbaru adalah salah satu dari banyak tindakan yang digunakan China untuk menekan apa yang dipandangnya sebagai "kekuatan separatis etnis”, "kekuatan teroris" dan "ekstremisme agama" di Xinjiang.
Lihat Juga :
