AS: Persekusi Atas Nama Agama Meningkat di China, Iran dan Myanmar
Sabtu, 24 Agustus 2019 - 04:15 WIB
AS: Persekusi Atas Nama Agama Meningkat di China, Iran dan Myanmar
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyebut persekusi atas nama agama terus meningkat di beberapa negara, khususnya di China, Iran dan Myanmar. Penilaian ini disampaikan saat peringatan Hari Internasional untuk Korban Tindak Kekerasan Atas Nama Agama atau Kepercayaan, 22 Agustus.
"Hari ini untuk pertama kalinya kita memperingati Hari Internasional untuk Korban Tindak Kekerasan Atas Nama Agama atau Kepercayaan. Hari ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya mendorong dan melindungi hak kebebasan beragama secara mutlak, dan konsekuensi ketika negara gagal melakukannya," kata Menteri Luar Negeri AS Michael Richard Pompeo, dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews.com, Jumat (23/8/2019) malam.
Pompeo mengatakan, mendorong kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah tanggung jawab komunitas global."Hal ini merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump," katanya.
Diplomat top Amerika ini menyoroti kasus persekusi atas nama agama yang terus meningkat di China, Iran, dan Burma atau Myanmar. "Untuk mengatasi tantangan ini, saya mengadakan Pertemuan Kedua Tingkat Menteri untuk Memajukan Kebebasan Beragama di Washington bulan lalu," ujar Pompeo.
Pompeo mengatakan, peristiwa terbesar untuk pertemuan sejenis ini dalam sejarah Departemen Luar Negeri AS mempertemukan lebih dari seribu anggota masyarakat sipil dan komunitas keagamaan, lebih dari seratus pemerintahan, dan penyintas persekusi agama dari hampir setiap komunitas keagamaan ataupun yang bukan.
"Bersama-sama, kami mengirimkan pesan yang jelas lintas-agama, politik, dan etnik tentang komitmen global memerangi persekusi dan mendorong kebebasan beragama untuk semua masyarakat," papar Pompeo.
"Tidak seorang pun harus menghadapi persekusi karena keyakinan mereka, karena mengubah keyakinan, ataupun karena berpindah komunitas kepercayaan. Semua pemerintahan memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari bahaya tanpa memandang kepercayaan mereka, dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku persekusi," imbuh mantan direktur CIA tersebut.
"Hari ini untuk pertama kalinya kita memperingati Hari Internasional untuk Korban Tindak Kekerasan Atas Nama Agama atau Kepercayaan. Hari ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya mendorong dan melindungi hak kebebasan beragama secara mutlak, dan konsekuensi ketika negara gagal melakukannya," kata Menteri Luar Negeri AS Michael Richard Pompeo, dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews.com, Jumat (23/8/2019) malam.
Pompeo mengatakan, mendorong kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah tanggung jawab komunitas global."Hal ini merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump," katanya.
Diplomat top Amerika ini menyoroti kasus persekusi atas nama agama yang terus meningkat di China, Iran, dan Burma atau Myanmar. "Untuk mengatasi tantangan ini, saya mengadakan Pertemuan Kedua Tingkat Menteri untuk Memajukan Kebebasan Beragama di Washington bulan lalu," ujar Pompeo.
Pompeo mengatakan, peristiwa terbesar untuk pertemuan sejenis ini dalam sejarah Departemen Luar Negeri AS mempertemukan lebih dari seribu anggota masyarakat sipil dan komunitas keagamaan, lebih dari seratus pemerintahan, dan penyintas persekusi agama dari hampir setiap komunitas keagamaan ataupun yang bukan.
"Bersama-sama, kami mengirimkan pesan yang jelas lintas-agama, politik, dan etnik tentang komitmen global memerangi persekusi dan mendorong kebebasan beragama untuk semua masyarakat," papar Pompeo.
"Tidak seorang pun harus menghadapi persekusi karena keyakinan mereka, karena mengubah keyakinan, ataupun karena berpindah komunitas kepercayaan. Semua pemerintahan memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari bahaya tanpa memandang kepercayaan mereka, dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku persekusi," imbuh mantan direktur CIA tersebut.
(mas)
