AS Segera Cabut Larangan Penjualan Senjata Mematikan ke Arab Saudi

WASHINGTON - Pemerintah Presiden Joe Biden telah memutuskan untuk mencabut larangan penjualan senjata ofensif AS ke Arab Saudi.

Itu membalikkan kebijakan tiga tahun lalu untuk menekan kerajaan agar mengakhiri perang Yaman. Departemen Luar Negeri mencabut penangguhannya atas transfer amunisi udara-ke-darat tertentu ke Arab Saudi, seorang pejabat senior departemen mengonfirmasi.

"Kami akan mempertimbangkan transfer baru berdasarkan kasus per kasus yang sesuai dengan Kebijakan Transfer Senjata Konvensional," kata pejabat itu, dilansir Reuters.

Reuters adalah yang pertama melaporkan keputusan tersebut sebelumnya, mengutip lima sumber.

Pemerintah memberi pengarahan kepada Kongres minggu ini tentang keputusannya untuk mencabut larangan tersebut, kata seorang ajudan kongres. Satu sumber mengatakan penjualan dapat dilanjutkan paling cepat minggu depan. Pemerintah AS bergerak maju pada Jumat sore dengan pemberitahuan tentang penjualan, kata seseorang yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut.

"Saudi telah memenuhi bagian mereka dari kesepakatan, dan kami siap untuk memenuhi bagian kami," kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden.

Berdasarkan hukum AS, transaksi senjata internasional utama harus ditinjau oleh anggota Kongres sebelum menjadi final. Anggota parlemen Demokrat dan Republik telah mempertanyakan penyediaan senjata ofensif ke Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, dengan menyebutkan sejumlah masalah termasuk korban sipil akibat operasi militernya di Yaman dan berbagai masalah hak asasi manusia.

Namun, penentangan itu telah melunak di tengah kekacauan di Timur Tengah menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan karena perubahan dalam pelaksanaan operasi militer di Yaman.

Sejak Maret 2022 - ketika Saudi dan Houthi memasuki gencatan senjata yang dipimpin PBB - tidak ada serangan udara Saudi di Yaman dan tembakan lintas batas dari Yaman ke kerajaan itu sebagian besar telah berhenti, kata pejabat pemerintah.

"Kami juga mencatat langkah positif yang telah diambil Kementerian Pertahanan Saudi selama tiga tahun terakhir untuk secara substansial meningkatkan proses mitigasi bahaya sipil mereka, sebagian berkat kerja keras para pelatih dan penasihat AS," kata pejabat Departemen Luar Negeri tersebut.



Perang Yaman dipandang sebagai salah satu dari beberapa pertempuran proksi antara Iran dan Arab Saudi. Houthi menggulingkan pemerintah yang didukung Saudi dari Sanaa pada akhir tahun 2014 dan telah berperang melawan aliansi militer yang dipimpin Saudi sejak tahun 2015, konflik yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan membuat 80% penduduk Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Biden mengambil sikap yang lebih keras terhadap penjualan senjata ke Arab Saudi pada tahun 2021, dengan mengutip kampanye kerajaan tersebut melawan Houthi yang berpihak pada Iran di Yaman, yang telah menimbulkan banyak korban sipil.

Hubungan antara kerajaan dan Amerika Serikat telah menghangat sejak saat itu, karena Washington telah bekerja lebih erat dengan Riyadh setelah serangan Hamas pada 7 Oktober untuk menyusun rencana bagi Gaza pascaperang.

Pemerintahan Biden juga telah merundingkan pakta pertahanan dan kesepakatan kerja sama nuklir sipil dengan Riyadh sebagai bagian dari kesepakatan luas yang membayangkan Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel, meskipun itu masih merupakan tujuan yang sulit dipahami.

Keputusan itu muncul ketika tingkat ancaman di kawasan itu telah meningkat sejak akhir bulan lalu, dengan Iran dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran yang kuat di Lebanon bersumpah untuk membalas terhadap Israel setelah kepala politik Hamas Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran.

Houthi telah muncul sebagai pendukung kuat kelompok Islam Palestina Hamas dalam perangnya melawan Israel. Awal tahun ini, mereka menyerang kapal-kapal komersial yang mereka katakan terkait dengan Israel atau menuju pelabuhan Israel.