PM Bangladesh Sheikh Hasina Mengundurkan Diri dan Kabur ke India

DHAKA - Perdana Menteri (PM) Bangladesh yang telah lama menjabat, Sheikh Hasina, mengundurkan diri dan meninggalkan negaranya pada hari Senin (5/8/2024).

Pengunduran diri itu setelah para pengunjuk rasa menentang jam malam militer dan menyerbu kediaman resminya.

“Hasina, yang telah berkuasa selama 15 tahun, melarikan diri dari ibu kota Dhaka bersama saudara perempuannya dengan helikopter ke India,” ungkap surat kabar harian Prothom Alo melaporkan.

Pengunduran diri itu setelah pemerintah berminggu-minggu melakukan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa yang menyebabkan hampir 300 orang tewas.

Reuters melaporkan keduanya telah pergi untuk mencari "tempat berlindung yang aman" jauh dari kediaman resmi Hasina.

Tidak ada pernyataan publik langsung dari kantor Hasina, tetapi kepala militer Waker-Uz-Zaman mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa perdana menteri telah mengundurkan diri dan militer sedang berunding dengan presiden untuk membentuk pemerintahan sementara.

Pengunduran dirinya terjadi sehari setelah 95 orang tewas dan ratusan orang lainnya terluka setelah tindakan keras aparat terhadap para pengunjuk rasa.

Protes nasional dimulai sebulan lalu, setelah putusan Pengadilan Tinggi Bangladesh yang akan memberlakukan kembali sistem kuota di negara itu, yang menyediakan 30% pekerjaan pemerintah untuk keturunan veteran yang berjuang dalam perang kemerdekaan negara itu pada tahun 1971.

Protes massa terhadap sistem kuota, yang dipimpin mahasiswa yang percaya bahwa tindakan itu anti-meritokrasi, ditindak keras oleh pihak berwenang selama beberapa pekan. Lebih dari 200 pengunjuk rasa tewas bulan lalu.

Kematian itu memicu protes lebih lanjut yang menuntut pertanggungjawaban dan pencopotan Hasina, yang telah memimpin negara itu sejak 2009.

Partai Hasina, Liga Awami, yang lahir dari gerakan kemerdekaan Bangladesh, telah memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan selama satu setengah dekade terakhir.

Partai itu memenangkan empat pemilihan umum berturut-turut, yang terakhir, pada bulan Januari, diboikot oleh oposisi.

Pemerintahan pria berusia 76 tahun itu dirusak oleh penangkapan massal lawan politik, pembungkaman suara-suara yang berbeda pendapat, dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.