China Kembali Desak Trump Kurangi Sanksi Korut

BEIJING - Presiden China, Xi Jinping, bulan lalu mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menunjukkan fleksibilitas dalam berurusan dengan Korea Utara (Korut). Jinping juga meminta Trump mengurangi sanksi terhadap negara itu "pada waktunya."

Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicaranya Geng Shuang. Shuang mengatakan, saat bertemu di sela-sela KTT G20 di Osaka, Jepang, Jinping memberi tahu Trump tentang posisi China atas permasalahan Korut.

"Presiden Jinping mendorong pihak AS untuk menunjukkan fleksibilitas dan memenuhi setengah jalan Korea Utara, termasuk mengurangi sanksi pada waktunya," kata Shuang seperti dikutip dari News.com.au, Sabtu (13/7/2019).

Jinping dan Trump telah berbicara dengan pemimpin Korut Kim Jong-un baru-baru ini. Jinping melakukan perjalanan ke Pyongyang sebelum KTT G20, sementara Trump melakukan pertemuan di Zona Demiliterisasi di sepanjang perbatasan Korut dengan Korea Selatan (Korsel) usai KTT G20.

Setelah pertemuan, Trump mengatakan kedua belah pihak akan membentuk tim untuk mendorong pembicaraan yang macet. Tujuannya adalah membuat Korut menyerahkan senjata nuklirnya.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, tim tersebut kemungkinan akan terbentuk sekitar bulan Juli. "Mungkin dalam dua atau tiga minggu ke depan," ujar Pompeo.

Namun kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan bahwa seorang pejabat tinggir presiden Korsel yang berkunjung ke Washington menyebut bahwa belum ada kepastian jika perundingan yang macet bisa dilanjutkan bulan ini.

Yonhap mengatakan Kim Hyun-chong, wakil kepala Kantor Keamanan Nasional Korsel, mengatakan kepada wartawan setelah bertemu dengan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Charles Kupperman bahwa pihak AS masih menunggu tanggapan dari Korut.

Departemen Luar Negeri AS menolak komentar secara spesifik terkait pernyataan Kim Hyun-chong, tetapi mengatakan tidak ada pengumuman terkait pertemuan tersebut.

KTT Trump dan Kim Jong-un terakhir kali terjadi pada bulan Februari lalu di Hanoi, Vietnam. Pertemuan itu tidak menemui kata sepakat karena AS menuntut denuklirisasi total sementara Korut mendesak bantuan untuk sanksi.

Seorang pejabat senior AS mengatakan kebijakan AS terus mempertahankan sanksi terhadap Korut sampai negara itu melepaskan senjata nuklirnya. Departemen Luar Negeri AS juga menegaskan bahwa mereka mengharapkan negara-negara di seluruh dunia untuk sepenuhnya menerapkan dan menegakkan sanksi terhadap Korut.