UEA Siap Bergabung Pasukan Stabilisasi Gaza karena Genosida Israel Tak Sisakan Pilihan

DUBAI - Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapannya menyumbangkan pasukan untuk misi "stabilisasi" multinasional di Gaza.

Pernyataan UEA menandai negara pertama yang menyatakan niat tersebut. Perkembangan ini, dilaporkan Financial Times, merupakan langkah signifikan dalam mengatasi kurangnya perencanaan strategis Israel untuk Gaza.

Banyak kritikus menganggap perang genosida Israel didorong dendam tanpa tujuan yang jelas, selain pembunuhan massal warga Palestina.

Utusan Khusus untuk Kementerian Luar Negeri UEA Lana Nusseibeh menyatakan UEA dapat mengerahkan pasukannya jika AS memimpin misi tersebut dan mendukung langkah-langkah menuju pembentukan Negara Palestina.

"UEA dapat mempertimbangkan menjadi bagian dari pasukan stabilisasi bersama mitra Arab dan internasional," ujar Nusseibeh.

Dia menambahkan, “Hal itu hanya akan dilakukan atas undangan Otoritas Palestina (PA) yang direformasi, atau PA yang dipimpin perdana menteri yang berwenang."

Nusseibeh menekankan, "Amerika Serikat harus memimpin dalam hal ini agar berhasil."

Sikap UEA muncul saat Israel menemukan dirinya dalam kebuntuan strategis, setelah gagal mengalahkan Hamas secara meyakinkan.

Para kritikus telah memperingatkan sejak awal, tentang bahaya perang genosida Israel yang didorong dendam tanpa tujuan politik yang jelas.

Situasi saat ini membuat Israel memiliki pilihan suram untuk melanjutkan pembantaian massal terhadap warga Palestina, yang selanjutnya meningkatkan krisis kemanusiaan.

Rincian tentang sifat pasukan multinasional, baik militer maupun polisi, masih dalam pembahasan.

AS telah menganjurkan negara-negara Arab untuk bergabung dengan pasukan tersebut sebagai bagian dari rencana pascaperangnya, meskipun tidak berencana mengerahkan pasukan Amerika.

Sebelumnya, Mesir dan Maroko telah disebutkan sebagai kontributor potensial untuk pasukan stabilisasi, dengan Liga Arab menyerukan misi penjaga perdamaian PBB di Gaza dan Tepi Barat hingga Negara Palestina terwujud.

Namun, kelayakan pengerahan pasukan tersebut penuh dengan tantangan dan bergantung pada tindakan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara konsisten menentang pembentukan Negara Palestina dan peran penting apa pun bagi PA di Gaza, dengan menegaskan Israel tetap memegang kendali keamanan secara keseluruhan.

Sikap ini mempersulit upaya membentuk pasukan multinasional tanpa kerja sama Israel.