Mengapa Presiden Lebanon Tolak Investigasi Internasional Ledakan Beirut?
Minggu, 23 Agustus 2020 - 20:40 WIB
loading...
Presiden Lebanon Michel Aoun.
A
A
A
BEIRUT - Presiden Lebanon, Michel Aoun mengatakan, penyelidikan internasional atas ledakan mematikan di Beirut akan merusak kedaulatan negaranya dan akan menutupi kebenaran. Padahal, sebelumnya Aoun meminta Presiden Prancis, Emmanuel Macron untuk mendapatkan citra satelit dari Pelabuhan Beirut.
Sekarang, pemerintah yang telah mengundurkan diri, terdiri dari partai Aoun, Hizbullah dan sekutunya, mungkin tidak punya pilihan selain menerima penyelidikan internasional yang dapat dipaksa di bawah Tanggung Jawab Perlindungan PBB (R2P). R2P didukung oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2005 untuk mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
(Baca: Mufti Agung Lebanon Desak Penyelidikan Internasional Atas Ledakan Beirut )
Analis, tokoh oposisi, dan pengunjuk rasa mengatakan bahwa Aoun dan elit politik Lebanon akan menutupi apa yang terjadi, karena ada kemungkinan yang meningkat bahwa ledakan besar tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, apapun penyebabnya.
Meskipun seorang diplomat senior PBB mengatakan bahwa ini akan sulit karena akan menjadi preseden bagi beberapa pemimpin negara lain untuk dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun langkah itu tetap menjadi pilihan.
Aoun dan elit politik lainnya di Lebanon telah bersama-sama mengakui bahwa amonium nitrat yang sangat mudah meledak disimpan di jantung ibu kota negara selama bertahun-tahun.
“Jika komunitas internasional menganggap bahwa ledakan ini dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menempatkan penduduk sipil di bawah ancaman, R2P dapat digunakan untuk penyelidikan internasional yang independen, terlepas dari persetujuan pemerintah,” ucap Imad Salamey, profesor politik sains di Universitas Amerika Lebanon, seperti dilansir Al Arabiya.
Aoun juga menyebut investigasi internasional sebagai buang-buang waktu. Para analis percaya bahwa penyelidikan internasional akan menjadi "paku terakhir di peti mati" bagi elit penguasa, yang telah berkuasa selama beberapa dekade setelah perang saudara 1975-1990 di Lebanon.
(Baca: Iran Minta Dunia Tidak Eksploitasi penderitaan Lebanon )
"Alasan lain para pejabat Lebanon menginginkan kendali atas penyelidikan itu adalah agar mereka dapat menggunakannya secara politik untuk melindungi sekutu dan pendukung mereka yang bertanggung jawab," kata Salamey.
"Mereka dapat menunjukkan jari, terutama, pada lawan mereka dan mempolitisasi penyelidikan. Mempolitisasi investigasi telah terlihat," sambungnya.
Alasan lain mengapa Aoun menentang penyelidikan internasional adalah untuk menarik konsesi dari Hizbullah atau Israel. Saat dia mengalihkan tanggung jawab atas ledakan, Aoun mengatakan dia tidak mengesampingkan gangguan eksternal dalam penyebab ledakan.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan pejabat Gedung Putih juga tidak mengesampingkan bahwa ledakan itu adalah serangan.
Sekarang, pemerintah yang telah mengundurkan diri, terdiri dari partai Aoun, Hizbullah dan sekutunya, mungkin tidak punya pilihan selain menerima penyelidikan internasional yang dapat dipaksa di bawah Tanggung Jawab Perlindungan PBB (R2P). R2P didukung oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2005 untuk mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
(Baca: Mufti Agung Lebanon Desak Penyelidikan Internasional Atas Ledakan Beirut )
Analis, tokoh oposisi, dan pengunjuk rasa mengatakan bahwa Aoun dan elit politik Lebanon akan menutupi apa yang terjadi, karena ada kemungkinan yang meningkat bahwa ledakan besar tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, apapun penyebabnya.
Meskipun seorang diplomat senior PBB mengatakan bahwa ini akan sulit karena akan menjadi preseden bagi beberapa pemimpin negara lain untuk dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun langkah itu tetap menjadi pilihan.
Aoun dan elit politik lainnya di Lebanon telah bersama-sama mengakui bahwa amonium nitrat yang sangat mudah meledak disimpan di jantung ibu kota negara selama bertahun-tahun.
“Jika komunitas internasional menganggap bahwa ledakan ini dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menempatkan penduduk sipil di bawah ancaman, R2P dapat digunakan untuk penyelidikan internasional yang independen, terlepas dari persetujuan pemerintah,” ucap Imad Salamey, profesor politik sains di Universitas Amerika Lebanon, seperti dilansir Al Arabiya.
Aoun juga menyebut investigasi internasional sebagai buang-buang waktu. Para analis percaya bahwa penyelidikan internasional akan menjadi "paku terakhir di peti mati" bagi elit penguasa, yang telah berkuasa selama beberapa dekade setelah perang saudara 1975-1990 di Lebanon.
(Baca: Iran Minta Dunia Tidak Eksploitasi penderitaan Lebanon )
"Alasan lain para pejabat Lebanon menginginkan kendali atas penyelidikan itu adalah agar mereka dapat menggunakannya secara politik untuk melindungi sekutu dan pendukung mereka yang bertanggung jawab," kata Salamey.
"Mereka dapat menunjukkan jari, terutama, pada lawan mereka dan mempolitisasi penyelidikan. Mempolitisasi investigasi telah terlihat," sambungnya.
Alasan lain mengapa Aoun menentang penyelidikan internasional adalah untuk menarik konsesi dari Hizbullah atau Israel. Saat dia mengalihkan tanggung jawab atas ledakan, Aoun mengatakan dia tidak mengesampingkan gangguan eksternal dalam penyebab ledakan.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan pejabat Gedung Putih juga tidak mengesampingkan bahwa ledakan itu adalah serangan.
(esn)
Lihat Juga :
